Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1951
- Nomor
- 9
- Tahun
- 1951
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 1
Memutuskan : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBAGIAN TENAGA DOKTER, DOKTER GIGI DAN BIDAN SECARA RASIONIL. Pasal 1.
Pasal 2. Larangan yang dimaksud data pasal 1 berlaku juga sepenuhnya terhadap mereka yang setelah berhenti bekerja pada Pemerintah, kemudian meneruskan menjalankan praktek partikelir, sekalipun itu dijalankan di tempat atau di daerah itu juga, di mana mereka telah menjalankan praktek di samping tugasnya kepada Pemerintah. Pasal 3. Larangan yang dimaksud dalam pasal 1 tidak berlaku terhadap :
Pasal 4. Peraturan-peraturan dalam pasal-pasal di atas ini tidak membawa perubahan dalam peraturan tentang surat izin dan pengesahannya seperti dimaksud dalam "Reglement op den Dienst der Volksgezondheid" yang disebut dalam pasal 1 Undang-undang ini. Pasal 5.
Pasal 6. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 1951. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEKARNO. MENTERI KESEHATAN, J. LEIMENA. Diundangkan pada tanggal 13 Juli 1951. MENTERI KEHAKIMAN, a.i. M.A. PELLAUPESSY. CATATAN RALAT. Dalam Lembaran-Negara No. 45 tahun 1951 pada pasal 1 ayat (1) kalimat 7, 8 dan 9 kata-kata : "sebagai dokter, dokter gigi atau bidan di sesuatu tempat atau daerah yang oleh Menteri Kesehatan dinyatakan tertutup untuk menjalankan praktek" adalah ulangan kalimat yang khilaf, sehingga pasal dan ayat tersebut seluruhnya harus dibaca seperti berikut : Pasal 1. (1). Dengan menyimpang sebahagian dari pada yang ditetapkan dalam "Reglement op den Dienst der Volksgezondheid" (Staatsblad 1882 No. 97, sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Staatsblad 1949 No. 228), maka dilarang menjalankan praktek sebagai dokter, dokter gigi atau bidan di sesuatu tempat atau daerah yang oleh Menteri Kesehatan dinyatakan tertutup untuk menjalankan praktek baru bagi dokter, dokter gigi atau bidan. Sekretaris Kementerian Kehakiman, Mr. ABIMANJOE. LN 1951/45
Membuka PDF…
Undang-Undang
Undang-Undang