DokumenUndang-UndangDicabut

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1963

Nomor: 6
Tahun: 1963
Ditetapkan: 12 Juli 1963
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menetapkan

Memutuskan: I. Membatalkan :

1.Ketentuan-ketentuan dalam Het Reglement op den Dienst der Folksgezondheid mengenai Tenaga Kesehatan;
2.Undang-undang tentang pembagian tenaga dokter, dokter gigi dan bidan secara rasionil (Undang-undang tahun 1951 No. 9);
3.Undang- …
3.Undang-undang tentang mengatur tenaga dokter partikelir dalam keadaan genting (Undang-undang tahun 1951 No. 10); II. Menetapkan : Undang-undang tentang Tenaga Kesehatan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 1

Undang-undang ini menetapkan ketentuan-ketentuan yang bersifat khas (spesifik) mengenai petugas-petugas kesehatan, maka dari itu Undang-undang ini dapat berlaku disamping Undang-undang lain seperti Undang-undang Pokok Kepegawaian perihal Pegawai Negeri, Undang-undang Wajib kerja Sarjana mengenai para Sarjana. Undang-undang Wajib Militer mengenai Warga Negara yang harus melakukan dinas Wajib Militer.

Pasal 2

Tenaga Kesehatan Sarjana, termasuk golongan Sarjana pada umumnya pendidikannya diselenggarakan oleh Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan. Tenaga … Tenaga Kesehatan lainnya yang bertingkat Sarjana Muda, Menengah dan Rendah (non-akademikus) pendidikannya diselenggarakan oleh Departemen Kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam bidang Kesehatan. Yang dimaksud dengan Sarjana Muda adalah tingkatan semi-akademis.

Pasal 3

Ijazah-ijazah dokter, dokter-gigi, apoteker dan Sarjana-sarjana lain ini diatur dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Perguruan Tinggi, yang juga akan mengatur soal-soal gelar, sebutan, wewenang dan sebagainya secara keseluruhan.

Pasal 4

Yang dimaksud pada sub b ialah : assisten-apoteker yang mendapat izin memimpin sebuah "Apotik Darurat" menurut Undang-undang No. 18 tahun 1959.

Pasal 5

Dengan "melakukan pekerjaan secara swasta perseorangan" dimaksud : "praktek partikulir dokter/dokter-gigi". Dengan pasal ini Menteri Kesehatan dapat mengetahui keadaan seluruh tenaga dokter/dokter-gigi/apoteker dimanapun juga mereka bekerja.

Pasal 6

(1)Menteri Kesehatan memberikan izin dengan memperhatikan kepentingan rakyat dan Negara (umpamanya distribusi Tenaga Kesehatan secara merata diseluruh wilayah Negara), penetapan jangka waktu untuk melakukan pekerjaan dokter/dokter-gigi/apoteker disuatu daerah tidak mengurangi daya laku wewenang ijazah sebagaimana ditetapkan (diakui) dalam pasal 3 dan 4. Menteri Kesehatan menetapkan syarat-syarat lain dengan memperhatikan fungsi sosial seorang dokter/dokter-gigi/apoteker, keadaan fisik (umpamanya tidak buta-tuli, tidak buta-warna) dan sebagainya.
(2)Dalam …
(2)Dalam melaksanakan ketentuan dalam ayat (1), MenteriKesehatan memperhatikan segala sesuatu mengenai daerah (tempat), jangka waktu syarat- syarat lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7

(1)Sebagai contoh tugas pekerjaan tenaga kesehatan dimaksud dalam pasal ini adalah sebagai berikut :
1. a.Tugas pekerjaan Tenaga Bidan yang berdasarkan pendidikannya, adalah terutama memberi pertolongan pada persalinan normal;
2. b.Tugas pekerjaan Tenaga Kesehatan perawat pada pokoknya adalah merawat penderita sakit dan membantu dokter dalam hal mengobatinya;
3. c.Tugas pekerjaan asisten-apoteker adalah melakukan kefarmasian yang terbatas berdasarkan pendidikannya dan membantu pekerjaan apoteker.
(2)Sebutan dari pada Tenaga-tenaga Kesehatan itu diatur dengan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri.

Pasal 8

(1)Oleh sebab Tenaga Kesehatan bukan Sarjana melakukan pekerjaan dibawah pengawasan atasan-atasan yang bersangkutan, maka pertanggungan-jawab medis dari pada pekerjaannya terletak pada atasan-atasan tersebut.
(2)Adalah suatu kenyataan, bahwa didaerah-daerah dimana tidak ada seorang dokter, maka Tenaga Kesehatan non-akademis tertentu melakukan pekerjaannya dengan memikul pertanggungan-jawab sepenuhnya. Agar kenyataan ini dapat dikuasai sebaik-baiknya, maka ditetapkan disini bahwa Tenaga Kesehatan non-akademis tersebut perlu diberi wewenang yang terbatas.
(3)Cukup jelas.

Pasal 9

…

Pasal 9

Ketentuan dalam pasal ini bersandar pada pasal 14 ayat (4) Undang-undang Pokok Kesehatan yang mengatakan, bahwa : "Usaha-usaha pengobatan berdasarkan ilmu dan/atau cara lain dari pada ilmu kedokteran, diawasi oleh Pemerintah agar tidak membahayakan masyarakat". Dengan demikian tenaga pengobatan secara "Timur" (dukun, dukun bayi dan sebagainya) dapat diatur dan dimana mungkin diikut-sertakan didalam usaha memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan rakyat. Dalam membimbing dan mengawasi cara pengobatan tersebut, Departemen Kesehatan bekerja-sama dengan Departemen-departemen lain, diantaranya Departemen Agama.

Pasal 10

Perjalanan perkembangan masyarakat dan Negara kearah Masyarakat Sosialis dibimbing, dengan adanya "pimpinan" disegala bidang (demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin dan seterusnya), maka dalam rangka kenyataan ini dengan tegas diterangkan bahwa dalam melaksanakan tugas pekerjaan Tenaga Kesehatan berada dibawah pimpinan Menteri Kesehatan. Pemerintah memberi kesempatan agar Tenaga Kesehatan non-akademikus dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi dengan jalan pendidikan-pendidikan dari kursus- kursus tambahan.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Memutuskan: I. Membatalkan :

1.Ketentuan-ketentuan dalam Het Reglement op den Dienst der Folksgezondheid mengenai Tenaga Kesehatan;
2.Undang-undang tentang pembagian tenaga dokter, dokter gigi dan bidan secara rasionil (Undang-undang tahun 1951 No. 9);
3.Undang- …
3.Undang-undang tentang mengatur tenaga dokter partikelir dalam keadaan genting (Undang-undang tahun 1951 No. 10); II. Menetapkan : Undang-undang tentang Tenaga Kesehatan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Yang dimaksud pada sub b ialah : assisten-apoteker yang mendapat izin memimpin sebuah "Apotik Darurat" menurut Undang-undang No. 18 tahun 1959.

Pasal 5

Pasal 6

(1)Menteri Kesehatan memberikan izin dengan memperhatikan kepentingan rakyat dan Negara (umpamanya distribusi Tenaga Kesehatan secara merata diseluruh wilayah Negara), penetapan jangka waktu untuk melakukan pekerjaan dokter/dokter-gigi/apoteker disuatu daerah tidak mengurangi daya laku wewenang ijazah sebagaimana ditetapkan (diakui) dalam pasal 3 dan 4. Menteri Kesehatan menetapkan syarat-syarat lain dengan memperhatikan fungsi sosial seorang dokter/dokter-gigi/apoteker, keadaan fisik (umpamanya tidak buta-tuli, tidak buta-warna) dan sebagainya.
(2)Dalam …
(2)Dalam melaksanakan ketentuan dalam ayat (1), MenteriKesehatan memperhatikan segala sesuatu mengenai daerah (tempat), jangka waktu syarat- syarat lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7

(1)Sebagai contoh tugas pekerjaan tenaga kesehatan dimaksud dalam pasal ini adalah sebagai berikut :
1. a.Tugas pekerjaan Tenaga Bidan yang berdasarkan pendidikannya, adalah terutama memberi pertolongan pada persalinan normal;
2. b.Tugas pekerjaan Tenaga Kesehatan perawat pada pokoknya adalah merawat penderita sakit dan membantu dokter dalam hal mengobatinya;
3. c.Tugas pekerjaan asisten-apoteker adalah melakukan kefarmasian yang terbatas berdasarkan pendidikannya dan membantu pekerjaan apoteker.
(2)Sebutan dari pada Tenaga-tenaga Kesehatan itu diatur dengan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri.

Pasal 8

(1)Oleh sebab Tenaga Kesehatan bukan Sarjana melakukan pekerjaan dibawah pengawasan atasan-atasan yang bersangkutan, maka pertanggungan-jawab medis dari pada pekerjaannya terletak pada atasan-atasan tersebut.
(2)Adalah suatu kenyataan, bahwa didaerah-daerah dimana tidak ada seorang dokter, maka Tenaga Kesehatan non-akademis tertentu melakukan pekerjaannya dengan memikul pertanggungan-jawab sepenuhnya. Agar kenyataan ini dapat dikuasai sebaik-baiknya, maka ditetapkan disini bahwa Tenaga Kesehatan non-akademis tersebut perlu diberi wewenang yang terbatas.
(3)Cukup jelas.

Pasal 9

…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (6)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 1981

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 1981

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 1990

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 37 Tahun 1991

Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (6)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 1981

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 1981

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 1990

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 37 Tahun 1991

Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2014