UU ini mengatur mengenai Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur terdiri atas 29 (dua puluh sembilan) kabupaten dan 9 (sembilan) kota dengan ibukota berkedudukan di Kota Surabaya.
Memuat teks peraturan…
Menetapkan MEMUTUSKAN: UNDANG-UNDANG TENTANG PROVINSI JAWA TIMUR.
BAB I
(l) Tanggal 4 Maret l95O tanggal pembentukan Provinsi Jawa Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor l8 Tahun 1950 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur.
BAB II
Provinsi Jawa Timur terdiri atas 29 (dua puluh sembilan) kabupaten dan 9 (sembilan) kota, yaitu:
Ibu kota Provinsi Jawa Timur berkedudukan di Kota Surabaya.
Provinsi Jawa Timur memiliki karakteristik, yaitu:
Ketentuan mengenai susunan dan tata pemerintahan daerah diatur cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun l95O tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun l95O tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang- Undang Nomor 2 Tahun l95O tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun l95O tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun l95O tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar. . . SK No l8ll94A REPUBUI( INDONESIA Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2023 MENTERI SEKRETARIS NEGARA PRATIKNO Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undani-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 59 Salinan sesuai dengan aslinYa KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Penrndang-undangan Hukum, ttd Djaman REPUSLII( INDONESIA PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PROVINSI JAWA TIMUR I. UMUM Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sejatinya adalah untuk mewr.rjudkan tujuan negara. Salah satu tujuan negara tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut dan penyesuaian terhadap dinamika perubahan peraturan perrrndang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, diperlukan upaya untuk menegaskan kembali kedudukan provinsi, khususnya Provinsi Jawa Timur dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan "Negara Indonesia ialah Negara I(esatuan, YanB berbentuk Republik." Kedudukan Provinsi Jawa Timur sebagai sebuah daerah otonom selama ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur, yang pada dasarnya tidak relevan lagi dengan dinamika dan perubahan hukum di masYarakat. Berkaitan. . . REPI.IBLII( 'NDONESIA Berkaitan dengan itu, Undang-Undang ini dibentuk untuk mengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun l95O tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur. Undang- Undang ini mernuat penyempurnaan dasar hukum, penyesuaian cakupan wilayah, penegasan karakteristik serta sinkronisasi ketentuan peraturan perundang-undangan. II. PASALDEMI PASAL
Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (l) Cukup jelas. Ayat (21 Hari jadi Provinsi Jawa Timur didasarkan pada tanggal l2 Oktober 1945, yang dirumuskan berdasarkan:
Cukup jelas.
Cukup jelas. SK No 1815,16A Pasal 5. . . lT:];EIffiIIl BLIII INDONESIA Pasal 5 Hurufa Huruf b Yang dimaksud dengan "taman nasional" antara lain Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Taman Nasional Baluran, Taman Nasional Alas Purwo, dan 'I aman Nasional Meru Betiri. Yang dimaksud dengan "pertanian" tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau Huruf c Cukup jelas.
Membuka PDF…
Dokumen yang mengutip peraturan ini sebagai dasar hukum.
Peraturan Gubernur (Pergub)