DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2023

Nomor: 44
Tahun: 2023
Ditetapkan: 14 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Jawa Timur

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal mengamanatkan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan standar layanan secara umum dan teknis;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang . . . SALINAN - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6841);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 7, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Perwakilan Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1541);
11.Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota;
12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 3 Seri E);
13.Peraturan . . . - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
13.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 12 Seri D);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Mengingat: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL SUB URUSAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2.Gubernur Jawa Timur yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi.
5.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi.
6.Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana yang selanjutnya disingkat SPM SUB adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib di bidang Penanggulangan Bencana yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.
7.Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Sub Urusan Bencana untuk pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 3

(1)Setiap warga negara secara minimal berhak mendapatkan pemenuhan Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Bencana.
(2)Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM SUB di Kabupaten/Kota.
(3)Pembinaan dan pengawasan penerapan SPM SUB di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara umum dan teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

Pasal 4

Fokus dan sasaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), meliputi aspek:

a.pembagian urusan;
b.kelembagaan;
c.kepegawaian;
d.perencanaan dan penganggaran;
e.pembangunan daerah;
f.pelayanan publik;
g.kerja sama daerah; dan
h.kebijakan daerah.

Pasal 5

Fokus dan sasaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan secara teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), meliputi aspek:

a.penyusunan kajian risiko bencana;
b.komunikasi, informasi, dan edukasi rawan bencana;
c.penyusunan rencana penanggulangan bencana;
d.penyusunan rencana kontinjensi;
e.pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana;
f.geladi kesiapsiagaan bencana;
g.pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana;
h.penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
i.respon darurat bencana;
j.aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana; dan
k.pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.

Pasal 6

. . . - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Pasal 6

(1)Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM SUB di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, didasarkan pada rencana aksi pembinaan dan pengawasan penerapan SPM SUB.
(2)Rencana aksi pembinaan dan pengawasan penerapan SPM SUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

KOORDINASI

Pasal 7

(1)Dalam rangka koordinatif dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM SUB secara terpadu dan terkoordinasi, dibentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan penerapan SPM SUB Provinsi.
(2)Tim Pembinaan dan Pengawasan Penerapan SPM SUB Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

(1)Tim Pembinaan dan Pengawasan SPM SUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat bekerja sama dengan:
1. a.akademisi;
2. b.media masa;
3. c.swasta; dan/atau
4. d.organisasi kemasyarakatan.
(2)Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
(3)Pelaksanaan mengenai Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (16)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 101 Tahun 2018

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2021

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2021

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (16)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 101 Tahun 2018

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2021

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2021

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2013