DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2025

Nomor: 14
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 191

Lembaga terkait

Ringkasan

UU ini mengubah beberapa ketentuan dalam UU Nomor 8 Tahun 2019. Pokok perubahan dalam Undang-Undang ini meliputi penguatan kelembagaan dan tanggung jawab Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah, perwujudan ekosistem ekonomi haji dan umrah, mekanisme pembahasan kuota haji, kuota haji tambahan, pemanfaatan sisa kuota, visa haji nonkuota, mekanisme pembinaan, keadaan luar biasa dan kondisi darurat, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, mekanisme pembahasan perubahan BPIH, serta Sistem Informasi Kementerian.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perubahan kebijakan dan sistem ibadah haji kelembagaan dan dan umrah membutuhkan penataan perbaikan tata kelola dalam ibadah sesuai dengan ketentuan syariat, Erman, nya[lan, dan tertib, serta mendukung terbentuknya ekosistem ekonomi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;
c.bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah sehingga mampu pembinaan, pelayanan, dan pelindungan terhadap jemaah ibadah haji dan umrah dalam menunaikan Ibadah Haji dan Umrah masih terdapat dan belum menampung perkembangan hukum, kebutuhan di dan dinamika penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, baik di tingkat nasional maupun internasional, serta teknologi, sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Keriga atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2Ol9 tentang Ibadah Haji dan Umrah;

Menetapkan

1.Pasal 2O, Pasal 21, Pasal 28E ayat (1), Pasal 281 ayat (41, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2Ol9 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keda Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetqjuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2OI9 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH. Pasal I Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2OL9 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

a.Nomor 11 Tahun 2O2O tenlang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); dan
b.Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan . . . 1 Ketentuan Pasa1 1 ditambahkan 9 (sembilan) angka yalni ang]<a 21, angl<a22, angka23, angka24, angka 25, angka 26, angJ<:a 27, angka 28, dart ar:g)<a 29 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu.
2.Ibadah Umrah adalah berkunjung ke Baitullah di luar musim haji dengan niat melaksanakan umrah yang dilanjutkan dengan melakukan tawaf, sai, dan tahalul.
3.Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasa.n, evaluasi, serta pelaporan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah.
4.Jemaah Haji adalah warga negara yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
5.Jemaah Haji Reguler adalah Jemaah Haji yang menjalankan Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh Menteri.
6.Jemaah Haji Khusus adalah Jemaah Haji yang menjalankan Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh penyelenggara Ibadah Haji khusus.
7.Jemaah Umrah adalah seseorang yang melaksanakan Ibadah Umrah.
8.Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh Menteri dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat umum.
9.Petugas Penyelenggara Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat PPIH adalah petugas yang diangkat dan/ atau ditetapkan oleh Menteri yang bertugas melakukan pembinaan, pelayanan dan pelindungan, serta pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan operasional Ibadah Haji di dalam negeri dan/ atau di Arab Saudi.
10.Penyelenggaraan . . .
10.Penyelenggar€ran Ibadah Haji Khusus adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh PIHK dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat khusus.
11.Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disingkat PIHK adalah badan hukum yang memiliki perizinan berusaha untuk melaksanakan Ibadah Haji khusus.
12.Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang selanjutnya disebut Bipih adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan Ibadah Haji.
13.Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang digunakan untuk operasional penyelenggaraan Ibadah Haji.
14.Nilai Manfaat adalah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan keuangan haji yang dilakukan melalui penempatan dan/ atau investasi.
15.Dana Efisiensi adalah dana yang diperoleh dari hasil efisiensi biaya operasional penyelenggaraan Ibadah Haji.
16.Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disebut Bipih Khusus adalah sejumlah uang yErng harus dibayar oleh Jemaah Haji yang akan menunaikan Ibadah Haji khusus.
17.Bank Penerima Setoran Biaya Pedalanan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPS Bipih adalah bank umum syariah dan/ atau unit usaha syariah yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Keuangan Haji.
18.Setoran Jemaah adalah sejumlah uang yang diserahkan oleh Jemaah Haji melalui BPS Bipih.
19.Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang selanjutnya disingkat PPIU adalah biro perjalanan wisata yang memiliki perizinarr berusaha untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah.
20.Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah yang selanjutnya disingkat KBIHU adalah kelompok yang menyelenggarakan bimbingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah yang telah memenuhi perizinan berusaha.
21.Sistem. . . 2
21.Sistem Informasi Kementerian adalah sistem pengelolaan data dan informasi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
22.KeLompok Terbang yang selanjutnya disebut Kloter adalah pengelompokan rombongan Jemaah Haji Reguler berdasarkan jadwal keberangkatan penerbangan ke Arab Saudi.
23.Dewan Perwakilan Ralryat Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat DPR RI adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
24.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
25.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan haji dan umrah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang agama.
26.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan haji dan umrah yang merupalan lingkup urusan pemerintahan di bidang agama.
27.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
28.Setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.
29.Hai adalah hari kalender. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sslagai berikut:

Pasal 2

Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah berasaskan:

a.syariat;
b.amanah;
c.keadilan . . . 3 REPUELIK INDONESIA
c.keadilan;
d.kemaslahatan;
e.kemanfaatan;
f.keselamatan; C. keamanan;
h.profesionalitas;
i.transparansi;
j.akuntabilitas;
k.kehati-hatian;
l.kenyamanan;
m.efektivitas dan efisiensi;
n.ketertiban;
o.ketedangkauan;
p.non-diskriminasi;
q.keberlanjutan;
r.pelindungan; dan
s.pelayanan. Ketentuan Pasal 3 berikut: diubah sehingga berbunyi sebagai 4

Pasal 3

Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah bertqiuan:

a.memberikan pembinaan, pelayanan, dan pelindungan bagr Jemaah Haji dan Jemaah Umrah sehingga dapat menunaikan ritual ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat dengan efektif, berbasis data, aman, nyaman, efisien, dan terorganisir;
b.mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
c.mewujudkan dan mengembangkan ekosistem ekonomi Ibadah Haji dan Ibadah Umrah yang memberikan dampak terhadap perekonomian di Indonesia; dan
d.mewujudkan peradaban dan keadaban Ibadah Haji dan Ibadah Umrah dengan melakukan internalisasi nilai syariat yang tertib dan berkeadilan. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dapat mendaftar sebagai Jemaah Haji melalui Menteri.
(2)Untuk. . . 5 tilrl+IIEI-N REPI.JBLIK INDONESIA (21 Untuk dapat terdaftar sebagai Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) warga negara Indonesia harus memenuhi syarat meliputi:
1. a.membayar setoran awal; dan
2. b.menyerahkan salinan dokumen kependudukan yang sah sesuai dengan domisili.
(3)Warga negara Indonesia yang sudah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberangkatJ<an oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan. (41 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Persyaratan untuk diberangkatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi:
1. a.memenuhipersyaratankesehatan;
2. b.melunasi Bipih; dan
3. c.belum pernah menunaikan Ibadah Haji atau sudah pernah menunaikan Ibadah Haji paling singkat 18 (delapan belas) tahun sejak menunaikan Ibadah Haji yang terakhir. (21 Penentuan persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanalan oleh Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
(3)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c dikecualikan bagi:
1. a.PPIH reguler;
2. b.pembimbing KBIHU; dan
3. c.petugas PIHK. (41 Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
(5)Ketentuan . . .
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

6.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(l) Jemaah Haji berhak:

a.mendapatkan bukti setoran dari BPS Bipih dan nomor porsi dari Menteri;
b.mendapatkan informasi pelaksanaan Ibadah Haji;
c.mendapatkan bimbingan manasik haji dan materi lainnya sebelum keberangkatan, dalam perjalanan, dan di Arab Saudi;
d.mendapatkanpelayanankesehatan, akomodasi, konsumsi, dan transportasi;
e.mendapatkan pelayanan khusus bagi Jemaah Haji dengan kondisi lanjut usia, penyandang disabilitas, dan kesehatan dengan risiko tinggi;
f.mendapatkan pelayanan dam;
g.mendapatkan identitas haji dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan Ibadah Haji;
h.asuransi jiwa sesuai dengan prinsip syariat; pelindungan sebagai Jemaah Haji Indonesia;
j.melimpahkan nomor porsi kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, saudara kandung, saudara seayah, atau saudara seibu yang disepakati secara tertulis oleh keluarga dengan alasan meninggal dunia, tidak memenuhi persyaratan kesehatan berdasarkan surat keterangan kesehatan, atau batasan usia tertentu; dan
k.memilih PIHK untuk Jemaah Haji Khusus. (21 Pelimpahan nomor porsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j berlaku hanya untuk 1 (satu) kali pelimpahan. 1.

(3)Ketentuan... 7 REPUELIK INDONESIA
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tatz- cara pelimpahan nomor porsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yalni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

(1)Dalam rangka pelayanan dam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, Menteri bertanggung jawab terhadap tata kelola dam. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Jemaah Haji berkewaj iban:

a.mendaftarkan diri ke kantor Kementerian di kabupaten/ kota bagi Jemaah Haji Reguler sesuai dengan domisili;
b.mendaftarkan diri ke Kementerian melalui PIHK pilihan jemaah bagi Jemaah Haji Khusus;
c.membayar Bipih yang disetorkan ke BPS Bipih; dan
d.memenuhi persyaratan dan mematuhi ketentuan dalam penyelenggaraan Ibadah Haji. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Jemaah Haji diberangkatkan berdasarkan kuota haji Indonesia.
(2)Kuota haji Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan oleh Menteri setelah dibahas dan mendapat persetujuan bersama DPR RI.
(3)Kuota haji Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kuota:
1. a.haji reguler; dan
2. b.haji khusus. 8 9
(4)Selain...
(4)Selain kuota haji Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat kuota petugas haji yang terpisah dari kuota haji Indonesia.
(5)Penetapan kuota sebagaimana dimaksud pada ayal (2) dilakukan dengan prinsip transparan.

10.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Dalam hal terdapat penambahan kuota haji Indonesia setelah Menteri menetapkan kuota haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal a ayat (21, Menteri membahas penambahan kuota haji bersama dengan DPR RI dan ditetapkan sebagai kuota haji tambahan. (21 Penetapan kuota haji tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri paling lambat 7 (tqjuh) Hari terhitung sejak Menteri menerima penambahan kuota haji dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
(3)Pengisian kuota haji tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi kuota haji reguler dan haji khusus sesuai dengan proporsinya serta wajib diinformasikan secara daring dan berkala. (41 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian kuota haji tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

11.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks191PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6A

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6A

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019