DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022

Nomor: 27
Tahun: 2022
Ditetapkan: 17 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 121

Lembaga terkait

Ringkasan

UU ini mengatur mengenai asas; jenis data pribadi; hak subjek data pribadi; pemrosesan data pribadi; kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi; transfer data pribadi; sanksi administratif; kelembagaan; kerja sama internasional; partisipasi masyarakat; penyelesaian sengketa dan hukum acara; larangan dalam penggunaan data pribadi; dan ketentuan pidana terkait pelindungan data pribadi. Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pelindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari pelindungan diri pribadi maka perlu diberikan landasan hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa pelindungan data pribadi ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas pelindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya pelindungan data pribadi;
c.bahwa pengaturan data pribadi saat ini terdapat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan maka untuk meningkatkan efektivitas daLam peLaksanaan pelindungan data pribadi diperlukan pengaturan . mengenai pelindungan data pribadi dalam suatu undang-undang;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi;

Mengingat

Pasal 5 ayat (l), Pasal 20, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan 2- Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: UNDANG-UNDANG TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

(1)Undang-Undang ini berlaku untuk Setiap Orang, Badan Publik, dan Organisasi Internasional yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini:
1. a.yang berada di wilayah hukum Negara Republik Indonesia; dan b.diluar...
2. b.di luar rvilayah hukum Negara Republik Indonesia, yang memiliki akibat hukum:
  1. 1.di wilayah hukum Negara Republik Indonesia; dan/atau
  2. 2.bag Subjek Data Pribadi warga negara Indonesia di luar wilayah hukum Negara
(2)Undang-Undang ini tidak berlaku untuk pemrosesan Data Pribadi oleh orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga.

BAB II

ASAS

Pasal 3

Undang-Undang ini berasaskan : a.

b.kepastian hukum;
c.kepentingan umum;
d.kemanfaatan;
e.kehati-hatian;
f.keseimbangan;
g.pertanggungjawaban; dan
h.kerahasiaan.

BAB III

JENIS DATA PRIBADI

Pasal 4

(l) Data Pribadi terdiri atas:

a.Data Pribadi yang bersifat spesifik; dan
b.Data Pribadi yang bersifat umum. (2lData... REPI.JBLIK INDONESIA l2l Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a meliputi: . a. data dan informasi kesehatan;
b.data biometrik;
c.data genetika;
d.catatan kejahatan;
e.data anak;
f.data ker.rangan pribadi; dan/ atau
g.data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b meliputi:
1. a.nama lengkap;
2. b.jenis kelamin; c. d. e. f. agama; status perkawinan; dan/ atau Data Pribadi yang dikombinasikan mengidentifikasi seseorang. untuk

BAB IV

HAK SUBJEK DATA PRIBADI

Pasal 5

Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan Informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggu.naan Data Pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi.

Pasal 6

Subjek Data Pribadi berhak melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi. Pasal 7. . . UBLIK INDONESlA

Pasal 7

Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan akses dan memperoleh salinan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Subjek Data Pribadi berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/ atau memusnahkan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Subjek Data Pribadi berhak menarik kembali persetqjuan pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada Pengendali Data Pribadi.

Pasal 10

(1)Subjek Data Pribadi berhak untuk mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis, termasuk pemrofilan, yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifrkan pada Subjek Data Pribadi.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan keberatan atas pemrosesan secara otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Isi peraturan

Teks121PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2025