DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

UU ini mengatur mengenai pembentukan lima pengadilan tinggi agama di Provinsi Bali yang berkedudukan di Denpasar, Papua Barat yang berkedudukan di Manokwari, Kepulauan Riau yang berkedudukan di Tanjung Pinang, Sulawesi Barat yang berkedudukan di Mamuju, dan Kalimantan Utara yang berkedudukan di Tanjung Selor.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan terbentuknya Provinsi Bali, Provinsi Papua Barat, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Kalimantan Utara, serta untuk meningkatkan pelal,anan hukurn kepada rnasyarakat dan denri tercapainya penyelesaian perkara secara sederhana, cepat, dan biaya ringan, perlu membentuk Pengadilan Tinggi Agama di Ibu Kota Provinsi Bali, di Ibu Kota Provinsi Papua Barat, di Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau, di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Barat, dan di Ibu l/.ota Provinsi Kalimantaan Utara;
c.bahwa. . . c REPUELIK INDONESIA bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2OO9 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dibentuk dengan undang-undang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara; Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 24A ayat (5)

Mengingat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2OO9 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 34, Tambahan L.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078); d Mengingat 1 2 Dengan . . PRES!DEN Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: UNDANG.UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI, PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT, PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN RIAU, PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI BARAT, DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN UTARA.

Pasal 1

Dengan Undang-Undang ini dibentuk:

a.Pengadilan Tinggi Agama Bali yang berkedudukan di Denpasar;
b.Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat yang berkedudukan di Manokwari;
c.Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau yang berkedudukan di Tanjung Pinang;
d.Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat yang berkedudukan di lvlamuju; dan
e.Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara yang berkedudukan di Tanjung Selor.

Pasal 2

(1)Daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bali meliputi wilayah Provinsi Bali. (21 Daerah hukum Pengadiian Tinggi Agama Papua Barat meliputi wilayah Provinsi Papua Barat.
(3)Daerah. . .
(3)Daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau meliputi wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
(4)Daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
(5)Daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 3

(1)Seluruh pengadilan agama di wilayah Provinsi Bali merupakan pengadilan tingkat pertama dari Pengadilan Tinggi Agama Bali. (21 Seluruh pengadilan agama di wilayah Provinsi Papua Barat merupakan pengadilan tingkat pertama dari Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.
(3)Seluruh pengadilan agama di wilayah Provinsi Kepulauan Riau merupakan pengadilan tingkat pertama dari Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau. (41 Seluruh pengadilan agama di wilayah Provinsi Sulawesi Barat merupakan pengadilan tingkat pertama dari Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat.
(5)Seluruh pengadilan agama di wilayah Provinsi Kalimantan Utara merupakan pengadilan tingkat pertama dari Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara.

Pasal 4

(1)Dengan terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Bali, daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram dikurangi dengan daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1).
(2)Dengan... PRES IDEN
(2)Dengan terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, daerah hukum Pengadilan f inggi Agama Jayapura dikurangi dengan daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (21.
(3)Dengan terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, daerah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dikurangi dengan daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
(4)Dengan terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar dikurangi dengan daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat l4).
(5)Dengan terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dikurangi dengan daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5).

Pasal 5

(1)Pada saat terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Bali, perkara yang masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bali ditentukan sebagai berikut:
1. a.perkara yang telah diperiksa, tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram, tetap diperiksa darr diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram; dan
2. b.perkara yang telah diajukan kepada Pengadilan Tinggi Agama Mataram, tetapi belurn diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tinggi Agama Bali. (21 Pada saat terbentuknya Pengaclilan Tinggi Agama Papua Barat, perkara yang masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat ditentukan sebagai berikut: a.perkara...
3. a.perkara yang telah diperiksa, tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Jayapura; dan
4. b.perkara yang telah diajukan kepada Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.
(3)Pada saat terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, perkara yang masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama I(epulauan Riau ditentukan sebagai berikut:
1. a.perkara yang telah ciiperiksa, tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru; dan
2. b.perkara yang telah diajukan kepada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau.
(4)Pada saat terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, perkara yang masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat ditentukan sebagai berikut:
1. a.perkara yang telah diperiksa, tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar; dan
2. b.perkara yang telah diajukan kepada Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat.
(5)Pada saat terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, perkara yang masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara ditentukan sebagai berikut:
1. a.perkara. . .
2. a.perkara yang telah diperiksa, tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda; dan
3. b.perkara yang telah diajukan kepada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara.

Pasal 6

Pelimpahan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan setelah:

a.Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara dioperasionalkan oleh Mahkamah Agung; dan
b.pemindahan personel, penyerahan aset dan dokumen, serta penyediaan sarana dan prasarana pengadilan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.

Pasal 7

(1)Dengan terbentuknya pengadilan tinggi agErma sebagaimana dimaksud d-alam Pasal 1, Pemerintahan Daerah Provinsi Bali, Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Barat, Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, dan Pernerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Utara wajib menyediakan lahan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. (21 Penyediaan lahan untuk lokasi pendirian gedung pengadilan tinggi agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Standar PRES!DEN
(3)Standar bangunan gedung pengadilan tinggi agama sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

Pasal 8

(1)Mahkamah Agung menyediakan sarana dan prasarana Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara paling lambat 4 (empat) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. (21 Mahkamah Agung wajib melaporkan perkembangan penyediaan sarana dan prasarana pengadilan tinggi agama sebagaimana dimakstrd pada ayat (1) kepada Dewan Perwakilan Ralryat setiap tahun sampai dengan penyediaan sarana dan prasarana pengadilan tinggi agama terpenuhi.

Pasal 9

Ketentuan mengenai pemindahan personel, penyerahan aset dan dokumen, penyediaan sarana dan prasarana, serta anggaran untuk Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1989

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1989