DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2022

Nomor: 8
Tahun: 2022
Ditetapkan: 16 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

UU ini memuat mengenai penyempurnaan dasar hukum, penyesuaian cakupan wilayah, penegasan karakteristik, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Provinsi Kalimantan Selatan yang telah ada sebelumnya. Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas 11 kabupaten dan 2 kota dengan ibu kota provinsi berada di Kota Banjarbaru.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa provinsi merupakan salah satu daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efelrtif sesuai amanat Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan diselenggarakan secara berkelanjutan dalam satu kesatuan wilayah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan;
c.bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Selatan; Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B ayat (21, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik.Indonesia Tahun 1945; SK No I16719 A Dengan PUELIK INDONESIA Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKII,AN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Ffi Menetapkan UNDANG-UNDANG TENTANG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Tanggal 7 Desember 1956 merupakan tanggal pembentukan Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 1O6). BABII ... REPUALIK INDONESIA

BAB II

CAKUPAN WILAYAH, IBU KOTA, DAN KARAKTEzuSTIK PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Pasal 3

Provinsi Kalimantan Selatan terdiri Kabupaten dan 2 (dua) Kota, yaitu:

a.Kabupaten Tanah Laut;
b.Kabupaten Kotabaru;
c.Kabupaten Banjar;
d.Kabupaten Barito Kuala;
e.Kabupaten Tapin;
f.Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
g.Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
h.Kabupaten Hulu Sungai Utara;
i.Kabupaten Tabalong;
j.Kabupaten Tanah Bumbu;
k.Kabupaten Balangan;
l.Kota Banjarmasin; dan
m.Kota Banjarbaru. atas (sebelas)1l

Pasal 4

Ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarbaru.

Pasal 5

(1)Provinsi Kalimantan Selatan memiliki karakter kewilayahan berupa 2 (dua) ciri geografis utama yaitu kawasan dataran rendah berupa lahan gambut dan rawa yang kaya akan sumber keanekaragaman hayati dan kawasan dataran tinggi yang dibentuk oleh pegunungan Meratus yang merupakan hutan tropis alami yang dilindungi oleh pemerintah.
(2)Provinsi Kalimantan Selatan memiliki karakter suku bangsa dan kultural yang secara umum memiliki karakter religius sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat dan kelestarian lingkungan. SK No l1672l A BABIII ... PRESIOEN BLIK INOONESIA

Pasal 6

Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Provinsi Kalimantan Selatan dalam:

a.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); dan
b.Undang-Undang Nomor 2l Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang No. 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (l,embaran-Negara Tahun 1957 No. 83) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

ini mulai berlaku pada tanggalUndang-Undang diundangkan. SK No l16722A Agar PRESIOEN il. PASALDEMIPASAL Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal I Cukup jelas. 2 Cukup jelas. 3 Cukup jelas. 4 Cukup jelas. 5 Cukup jelas. 6 Cukup jelas. 7 Cukup jelas. 8 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

CAKUPAN WILAYAH, IBU KOTA, DAN KARAKTEzuSTIK PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1956

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tabalong Nomor 22 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

CAKUPAN WILAYAH, IBU KOTA, DAN KARAKTEzuSTIK PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1956

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tabalong Nomor 22 Tahun 2025