DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tabalong Nomor 22 Tahun 2025

Nomor: 22
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tabalong

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa untuk percepatan pencapaian target 7 (tujuh) Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Tabalong Tahun 2025 - 2029, maka diperlukan Tim Percepatan Pembangunan Daerah;
b.bahwa dalam rangka mencapai indikator kinerja pembangunan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengab Daerab (RPJMD) Tabun 2025-2029, membutuhkan langkah- langkab percepatan pelaksanaan program pembangunan melalui pengkajian, analisis, monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan dan target rencana kerja Pemerintah Daerab;
a.babwa otonomi daerab memberikan ruang yang luas bagi daerah untuk berinovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah oleh Kepala Daerab; BUPATITABALONG, DENGANRAHMAT TUHANYANGMAHAESA TIM PERCEPATANPEMBANGUNANDAERAH PERATURANBUPATITABALONG NOMOR 2~ TAHUN2025 TENTANG BUPATITABALONG PROVINSIKALIMANTANSELATAN SALINAN Mengingat Menimbang

Mengingat

10.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tabun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7.Undang-Undang Nemer 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 292, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tabun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tabun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana teIah beberapa kali diubah , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tabun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagi unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalab Bupati Tabalong. Pasal 1

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN:

17.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerab Kabupaten Tabalong Tabun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerab (Lembaran Daerab Kabupaten Tabalong Tabun 2022 Nomor 10, Tam bah an Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri DaIam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerab (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tabun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan EvaIuasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomOI"6322);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6041);

(3)TPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
(2)TPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga non Perangkat Daerah yang membantu Bupati dalam rangka Percepatan Pembangunan Daerah.
(1)Untuk menyelenggarakan pelaksanaan Percepatan Pembangunan Daerah dibentuk TPPD.

Pasal 4

BABm PEMBENTUKANDANKEDUDUKAN Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati meliputi:

a.pembentukan dan kedudukan;
b.tugas dan fungsi;
c.Sekretariat;
d.keanggotaan, persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian;
e.mekanisme kerja;
f.hak keuangan;
g.pelaporan; dan
h.pendanaan.

Pasal 3

(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mendukung percepatan pencapaian visi dan rnisi Pemerintah Daerah.
(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini dalam rangka pendampingan percepatan pembangunan di Daerah sehingga sesuai visi dan misi Pemerintah Daerah.

Pasal 2

BABll MAKSUD,TUJUAN,DANRUANGLINGKUP

4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah adalah Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong.
6.Percepatan Pembangunan Daerah adalah upaya untuk mempercepat proses pembangunan di Daerah dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
7.Tim Percepatan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat TPPDadalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah guna mendukung dan melakukan pendampingan terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan Daerah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.
8.Sekretariat adalah unit yang bertugas mendukung kegiatan administratif untuk kelancaran pelaksanaan tugas TPPD.

(3)Sekretariat sebagaimana ctimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah. {2} Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (l} mempunyai tugas:
1. a.menyelenggarakan urusan umum;
2. b.menyelenggarakan urusan keuangan;
3. c.menyelenggarakan urusan kepegawaian;
4. d.menyelenggarakan urusan penyusunan kegiatan; dan
5. e.memberikan dukungan administrasi, personil, keuangan dan prasarana kerja,
(1)TPPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagairnana ctimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dibantu oleh Sekretariat.

Pasal 8

BABV SEKRETARIAT TPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bersifat independen, netral, objektif, transparan, efisien, akurat dan akuntabel.

Pasal 7

TPPD mempunyai fungsi sebagai berikut:

a.perumusan kebijakan teknis di bidang ekonomi, sosial dan kesejahteraan rakyat, keuangan dan infrastruktur serta kesehatan dan sumberdaya manusia;
b.pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di percepatan pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan kesejahteraan rakyat, keuangan dan infrastruktur serta kesehatan dan sumberdaya manusia;
c.pembinaan, monitoring dan evaluasi dan pelaksanaan di bidang ekonomi, sosial dan kesejahteraan rakyat, keuangan dan infrastruktur serta kesehatan dan sumberdaya manusia;
d.melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati; dan
e.melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 6

TPPD mempunyai tugas sebagai berikut:

a.membantu Bupati dalam memberikan pertimbangan dan saran dalarn percepatan peLaksanaan pembangunan Daerah pada bidang ekonomi, sosial dan kesejahteraan rakyat, keuangan dan infrastruktur serta kesehatan dan sumberdaya manusia;
b.memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati yang berkaitan dengan perumusan kebijakan strategis Daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan Daerah;
c.mendengarkan pendapat, penjelasan dan keterangan dari masyarakat dan narasumber lainnya; dan
d.melaksanakan koorclinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan masing- masing bidang urusan minimal 1 (satu) kali dalam sebuJan.

Pasal 5

(1)Anggota TPPD sebagaimana climaksud dalam Pasal 9 dapat diberhentikan berdasarkan hasil evaluasi oleh Bupati atau sesuai dengan waktu berakhirnya periode jabatan Bupati.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 12

(2)Pengangkatan TPPD dilaksanakan dengan mempertimbangkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
(1)Pengangkatan anggota TPPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

a.warga negara Indonesia;
b.memiliki pengalaman dan pemahaman bidang tugasnya;
c.sehat jasmani dan rohani;
d.tidak berstatus sebagai anggota legislatif, pimpinan dan pegawai badan usaha milik Daerah; dan
e.tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa untuk percepatan pencapaian target 7 (tujuh) Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Tabalong Tahun 2025 - 2029, maka diperlukan Tim Percepatan Pembangunan Daerah;
b.bahwa dalam rangka mencapai indikator kinerja pembangunan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengab Daerab (RPJMD) Tabun 2025-2029, membutuhkan langkah- langkab percepatan pelaksanaan program pembangunan melalui pengkajian, analisis, monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan dan target rencana kerja Pemerintah Daerab;
a.babwa otonomi daerab memberikan ruang yang luas bagi daerah untuk berinovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah oleh Kepala Daerab; BUPATITABALONG, DENGANRAHMAT TUHANYANGMAHAESA TIM PERCEPATANPEMBANGUNANDAERAH PERATURANBUPATITABALONG NOMOR 2~ TAHUN2025 TENTANG BUPATITABALONG PROVINSIKALIMANTANSELATAN SALINAN Mengingat Menimbang

Mengingat

10.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tabun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7.Undang-Undang Nemer 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 292, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tabun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tabun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana teIah beberapa kali diubah , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tabun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagi unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalab Bupati Tabalong. Pasal 1

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN:

17.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerab Kabupaten Tabalong Tabun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerab (Lembaran Daerab Kabupaten Tabalong Tabun 2022 Nomor 10, Tam bah an Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri DaIam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerab (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tabun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan EvaIuasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomOI"6322);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6041);

(3)TPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
(2)TPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga non Perangkat Daerah yang membantu Bupati dalam rangka Percepatan Pembangunan Daerah.
(1)Untuk menyelenggarakan pelaksanaan Percepatan Pembangunan Daerah dibentuk TPPD.

Pasal 4

BABm PEMBENTUKANDANKEDUDUKAN Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati meliputi:

a.pembentukan dan kedudukan;
b.tugas dan fungsi;
c.Sekretariat;
d.keanggotaan, persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian;
e.mekanisme kerja;
f.hak keuangan;
g.pelaporan; dan
h.pendanaan.

Pasal 3

(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mendukung percepatan pencapaian visi dan rnisi Pemerintah Daerah.
(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini dalam rangka pendampingan percepatan pembangunan di Daerah sehingga sesuai visi dan misi Pemerintah Daerah.

Pasal 2

BABll MAKSUD,TUJUAN,DANRUANGLINGKUP

4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah adalah Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong.
6.Percepatan Pembangunan Daerah adalah upaya untuk mempercepat proses pembangunan di Daerah dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
7.Tim Percepatan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat TPPDadalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah guna mendukung dan melakukan pendampingan terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan Daerah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.
8.Sekretariat adalah unit yang bertugas mendukung kegiatan administratif untuk kelancaran pelaksanaan tugas TPPD.

(3)Sekretariat sebagaimana ctimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah. {2} Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (l} mempunyai tugas:
1. a.menyelenggarakan urusan umum;
2. b.menyelenggarakan urusan keuangan;
3. c.menyelenggarakan urusan kepegawaian;
4. d.menyelenggarakan urusan penyusunan kegiatan; dan
5. e.memberikan dukungan administrasi, personil, keuangan dan prasarana kerja,
(1)TPPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagairnana ctimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dibantu oleh Sekretariat.

Pasal 8

BABV SEKRETARIAT TPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bersifat independen, netral, objektif, transparan, efisien, akurat dan akuntabel.

Pasal 7

TPPD mempunyai fungsi sebagai berikut:

a.perumusan kebijakan teknis di bidang ekonomi, sosial dan kesejahteraan rakyat, keuangan dan infrastruktur serta kesehatan dan sumberdaya manusia;
b.pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di percepatan pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan kesejahteraan rakyat, keuangan dan infrastruktur serta kesehatan dan sumberdaya manusia;
c.pembinaan, monitoring dan evaluasi dan pelaksanaan di bidang ekonomi, sosial dan kesejahteraan rakyat, keuangan dan infrastruktur serta kesehatan dan sumberdaya manusia;
d.melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati; dan
e.melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 6

TPPD mempunyai tugas sebagai berikut:

a.membantu Bupati dalam memberikan pertimbangan dan saran dalarn percepatan peLaksanaan pembangunan Daerah pada bidang ekonomi, sosial dan kesejahteraan rakyat, keuangan dan infrastruktur serta kesehatan dan sumberdaya manusia;
b.memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati yang berkaitan dengan perumusan kebijakan strategis Daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan Daerah;
c.mendengarkan pendapat, penjelasan dan keterangan dari masyarakat dan narasumber lainnya; dan
d.melaksanakan koorclinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan masing- masing bidang urusan minimal 1 (satu) kali dalam sebuJan.

Pasal 5

(1)Anggota TPPD sebagaimana climaksud dalam Pasal 9 dapat diberhentikan berdasarkan hasil evaluasi oleh Bupati atau sesuai dengan waktu berakhirnya periode jabatan Bupati.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 12

(2)Pengangkatan TPPD dilaksanakan dengan mempertimbangkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
(1)Pengangkatan anggota TPPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

a.warga negara Indonesia;
b.memiliki pengalaman dan pemahaman bidang tugasnya;
c.sehat jasmani dan rohani;
d.tidak berstatus sebagai anggota legislatif, pimpinan dan pegawai badan usaha milik Daerah; dan
e.tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 12

Pasal 11

Dasar hukum (8)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 12

Pasal 11

Dasar hukum (8)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2007