Komitmen Belanja Produk Dalam Negeri

Negara bertanggung jawab mengarahkan belanja publik agar tidak semata menjadi saluran permintaan bagi produk impor. Anggaran pemerintah, anggaran daerah, pinjaman luar negeri, dan hibah adalah uang rakyat yang seharusnya berputar kembali ke dalam perekonomian nasional. Dengan mewajibkan prioritas produk dalam negeri, negara memastikan bahwa permintaan publik menumbuhkan kapasitas industri, lapangan kerja, dan kemampuan teknologi dalam negeri, bukan memperkuat rantai pasok negara lain. Kebijakan ini karena itu bukan sekadar aturan pengadaan, melainkan instrumen pembangunan industri yang berpihak pada warga.

Jika komitmen ini gagal dijalankan, anggaran publik akan mengalir keluar sebagai pembelian impor, sementara industri dalam negeri kehilangan pasar yang paling terjamin, yaitu pasar pemerintah. Pabrik lokal kehilangan skala produksi, tenaga kerja terancam, dan ketergantungan pada komponen impor semakin dalam. Kegagalan juga membuka ruang praktik pengadaan yang tidak transparan, karena produk impor dapat masuk tanpa pengujian kandungan lokal yang ketat. Dalam jangka panjang, negara kehilangan kedaulatan industri dan menjadi rentan terhadap gejolak rantai pasok global.

Dasar hukum utama kebijakan ini adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang memberi mandat kepada pemerintah untuk mengembangkan industri dalam negeri melalui pengaturan TKDN. Kewajiban penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan pemerintah diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah serta peraturan Menteri Perindustrian mengenai tata cara penghitungan dan sertifikasi TKDN. Kementerian Perindustrian berperan sebagai regulator teknis yang menetapkan metode penghitungan, memverifikasi, dan menerbitkan sertifikat TKDN, sementara instansi pengadaan dan aparat pengawas internal pemerintah mengawasi pelaksanaannya.

Intervensi ini bekerja melalui tiga jalur. Pertama, penetapan kewajiban hukum bagi instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pelaku usaha yang mengerjakan proyek publik untuk memprioritaskan produk dalam negeri. Kedua, pengukuran kandungan lokal melalui sertifikat TKDN dan bobot manfaat perusahaan, sehingga penilaian penawaran tidak hanya berbasis harga. Ketiga, pengurutan prioritas yang jelas: produk dengan TKDN dan BMP gabungan minimal 40 persen serta kandungan lokal minimal 25 persen didahulukan; jika tidak tersedia, diprioritaskan produk dengan kandungan lokal minimal 25 persen; jika masih tidak tersedia, produk dengan kandungan lokal di bawah 25 persen; dan jika tetap tidak tersedia, produk yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional. Produk impor hanya boleh digunakan setelah seluruh opsi tersebut habis.

Secara operasional, kewajiban penggunaan produk dalam negeri harus dicantumkan dalam rencana pengadaan, spesifikasi teknis, dan dokumen lelang. Penyedia barang atau jasa mengajukan permohonan sertifikasi TKDN kepada Kementerian Perindustrian melalui kanal digital, dengan verifikasi yang lebih ketat dan masa berlaku sertifikat yang diperpanjang dari tiga tahun menjadi lima tahun. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi transaksi melalui katalog elektronik lokal dan platform belanja daring, seperti yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui JATIM BEJO, untuk memantau dan mencatat realisasi belanja produk dalam negeri. Pengadaan yang tidak mencantumkan kewajiban ini berisiko dibatalkan atau dinilai tidak sah oleh pengawas.

Warga menerima manfaat kebijakan ini secara tidak langsung namun nyata. Ketika instansi pemerintah membeli produk dalam negeri, permintaan terhadap pabrik, usaha kecil, dan penyedia jasa lokal meningkat, sehingga lapangan kerja dan pendapatan rumah tangga ikut terjaga. Harga produk lokal yang lebih kompetitif dan pasokan yang lebih stabil juga memperluas akses warga terhadap barang dan jasa. Selain itu, warga dapat berperan sebagai pengawas dengan menelusuri katalog elektronik dan informasi pengadaan publik untuk memastikan bahwa uang negara benar-benar dibelanjakan pada produk buatan Indonesia.