Mangrove for Coastal Resilience (M4CR)

Negara bertanggung jawab karena mangrove adalah infrastruktur alami pesisir yang melindungi warga dari abrasi, gelombang, dan intrusi air laut, sekaligus menopang penghidupan nelayan kecil dan masyarakat pesisir. Pengelolaan mangrove yang terkoordinasi merupakan kewajiban negara untuk menjamin lingkungan hidup yang baik dan sehat serta kesejahteraan rakyat. M4CR menempatkan masyarakat pesisir sebagai penerima manfaat sekaligus mitra pengelola.

Jika program gagal, kawasan mangrove yang rusak akan memperbesar risiko banjir rob, abrasi, erosi pantai, dan kehilangan tempat hidup biota laut. Masyarakat pesisir yang bergantung pada hasil laut dan mangrove dapat kehilangan pendapatan, sementara negara menanggung biaya mitigasi bencana dan pemulihan yang lebih besar. Kegagalan juga melemahkan kepercayaan pada komitmen rehabilitasi lingkungan dan dapat memperparah kemiskinan di wilayah pesisir.

Dasar hukumnya mencakup Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove. M4CR juga berada dalam kerangka Program Nasional Rehabilitasi Mangrove dengan target nasional 600.000 hektare. Pelaksanaannya diperkuat melalui perjanjian pembiayaan dengan Bank Dunia dan kebijakan sektoral Kementerian Kehutanan.

Intervensi M4CR bekerja melalui empat komponen. Komponen pertama memperkuat kebijakan dan kelembagaan pengelolaan mangrove, termasuk penyusunan regulasi serta program nasional dan subnasional. Komponen kedua merehabilitasi dan mendorong pengelolaan mangrove berkelanjutan dengan target 75.000 hektare. Komponen ketiga meningkatkan mata pencaharian masyarakat mangrove melalui kegiatan dan usaha berkelanjutan. Komponen keempat menjalankan manajemen operasional proyek.

Secara operasional, kegiatan dimulai dari penetapan lokasi terdegradasi, perencanaan di tingkat pusat dan daerah, penyiapan bibit, penanaman, pemeliharaan, dan pemantauan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan bekerja sama dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota, serta kelompok masyarakat setempat. Pendanaan bersumber dari pinjaman luar negeri dan dukungan anggaran negara dengan masa pelaksanaan beberapa tahun. Masyarakat tidak mengajukan permohonan individual, tetapi diikutsertakan melalui kelompok dan desa sasaran yang ditetapkan.

Manfaat yang diterima warga dapat berupa upah kerja dalam pembibitan, penanaman, dan pemeliharaan mangrove, pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, akses pasar, serta penguatan kelembagaan desa. Masyarakat juga memperoleh lingkungan pesisir yang lebih terlindungi dan peluang penghidupan dari produk mangrove yang dikelola lestari. Dengan demikian, M4CR berfungsi sebagai layanan publik yang menghubungkan pemulihan ekosistem dengan kesejahteraan masyarakat pesisir.