Pengendalian Kebakaran Hutan

Hutan merupakan kekayaan bersama bangsa dan penyangga kehidupan yang tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Karena itu negara bertanggung jawab memastikan hutan tidak musnah oleh api, sebab kebakaran hutan selalu berdampak melampaui batas pemilik lahan, desa, bahkan provinsi. Tanggung jawab ini bersifat publik karena udara bersih, keamanan penerbangan, dan kesehatan pernapasan warga adalah barang publik yang tidak dapat dilindungi oleh tindakan perorangan saja.

Apabila program pengendalian ini gagal, dampak yang timbul berskala besar dan berulang. Kabut asap menimbulkan infeksi saluran pernapasan akut, menutup bandara dan sekolah, serta mengganggu aktivitas ekonomi harian warga. Kerusakan ekologis berupa hilangnya tutupan hutan, terbakarnya lahan gambut, dan pelepasan karbon dalam jumlah besar memperburuk krisis iklim dan menimbulkan kerugian negara yang jauh melampaui biaya pencegahan.

Landasan hukumnya antara lain Undang-Undang tentang Kehutanan dan peraturan pemerintah mengenai pengendalian kerusakan lingkungan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan, yang menempatkan pencegahan, pemadaman, dan penegakan hukum sebagai kewajiban negara dan larangan bagi setiap orang untuk membakar hutan. Kerangka ini kemudian dioperasionalkan melalui peraturan menteri dan keputusan teknis mengenai brigade pengendalian kebakaran, pos komando, serta tata cara pelaporan titik panas.

Intervensi negara bekerja pada tiga lapis. Lapis pertama adalah pencegahan, melalui penyuluhan, kampanye, penerapan pola agroforestri dan olah lahan tanpa bakar, pengelolaan bahan bakar, sistem peringatan dini tingkat bahaya kebakaran, pemasangan papan peringatan, pembuatan sekat bakar, embung, dan penyekatan kanal, serta patroli mandiri dan patroli terpadu bersama aparat dan tokoh masyarakat di desa rawan api. Lapis kedua adalah pemadaman, melalui deteksi dini titik panas, pemadaman awal, koordinasi mobilisasi personel dan peralatan, serta pemadaman lanjutan termasuk operasi udara. Lapis ketiga adalah pemulihan, terutama restorasi ekosistem gambut dengan pemantauan tinggi muka air tanah.

Secara operasional, titik panas hasil pemantauan satelit disebarluaskan melalui laman pemantauan karhutla milik kementerian dan diverifikasi berjenjang hingga tingkat desa. Brigade pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang tersebar di daerah bersama aparat keamanan, polisi kehutanan, dan relawan dikerahkan ke lokasi, dengan pos komando diaktifkan pada musim kemarau. Warga dapat melaporkan titik api melalui kanal pengaduan instansi lingkungan hidup dan kehutanan setempat, sedangkan pembukaan lahan dengan cara membakar dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

Manfaat program ini diterima warga dalam bentuk udara yang tetap bersih, sekolah dan bandara yang tidak terganggu asap, serta sumber penghidupan hutan yang lestari. Di desa rawan kebakaran, warga memperoleh penyuluhan, pelatihan, dan keterlibatan dalam kelompok masyarakat peduli api, serta akses atas informasi kerentanan kebakaran yang dipublikasikan pemerintah. Dengan demikian, warga bukan sekadar objek larangan, melainkan mitra negara dalam menjaga hutan dari api.