Rekomendasi Keamanan Pangan

Negara bertanggung jawab menjamin bahwa pangan yang beredar dan dikonsumsi masyarakat aman dari cemaran yang berasal dari lingkungan, karena pangan yang tidak aman melanggar hak atas kesehatan dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pencemaran logam berat, residu pestisida, dan limbah bahan berbahaya dan beracun pada lahan, air irigasi, atau udara di sekitar sentra produksi pangan merupakan persoalan lingkungan yang pengendaliannya berada di ranah kewenangan kementerian lingkungan hidup. Karena itu, negara tidak dapat menyerahkan sepenuhnya pembuktian keamanan pangan kepada pelaku usaha, melainkan menyediakan instrumen pengujian dan penilaian teknis yang netral.

Apabila layanan rekomendasi ini tidak berjalan atau tidak dipercaya, risiko yang muncul berlapis. Konsumen dapat mengalami keracunan akut, gangguan kesehatan kronis, dan gangguan tumbuh kembang anak akibat paparan logam berat dalam jangka panjang. Petani dan pelaku usaha kecil kehilangan akses pasar karena produknya tidak dapat dibuktikan aman, sementara produk impor atau produk dari daerah lain mengisi kekosongan pasar. Pada skala lebih besar, kegagalan layanan ini menimbulkan penolakan ekspor, sengketa perdagangan, dan hilangnya kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan pangan nasional.

Landasan hukum utama layanan ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memberi kewenangan kepada kementerian lingkungan hidup untuk menetapkan baku mutu lingkungan dan mengendalikan pencemaran. Ketentuan pelaksanaannya dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sedangkan sisi pangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menempatkan keamanan pangan sebagai tanggung jawab bersama pemerintah dan pelaku usaha. Rekomendasi ini berfungsi sebagai jembatan antara rezim pengendalian pencemaran lingkungan dan rezim keamanan pangan.

Cara kerja intervensi ini bertumpu pada pengujian berbasis bukti. Petugas melakukan pengambilan sampel pada media lingkungan yang relevan, seperti tanah, air irigasi, air tanah, udara ambien, dan jaringan tanaman atau produk pangan itu sendiri, di lokasi produksi yang diusulkan. Sampel diuji di laboratorium untuk mendeteksi kandungan logam berat, residu pestisida, cemaran mikrobiologis, dan bahan berbahaya tertentu. Apabila hasil uji menunjukkan kadar di bawah ambang batas yang dipersyaratkan, rekomendasi diterbitkan. Apabila hasil uji melampaui ambang batas, pemohon diarahkan melakukan langkah perbaikan atau remediasi sebelum dapat mengajukan kembali.

Secara operasional, pemohon mengajukan permintaan secara tertulis kepada unit layanan di kementerian atau dinas lingkungan hidup daerah, dengan melampirkan identitas, lokasi lahan atau unit produksi, jenis komoditas, dan dokumen pendukung lain. Petugas kemudian menjadwalkan kunjungan lapangan dan pengambilan sampel, dan hasil pengujian laboratorium menjadi dasar penerbitan atau penolakan rekomendasi. Rekomendasi umumnya berlaku untuk satu periode produksi atau satu kurun waktu tertentu dan harus diperbarui jika lokasi, komoditas, atau sumber pencemar di sekitarnya berubah. Biaya layanan mengikuti ketentuan pungutan yang berlaku, sedangkan jangka waktu penyelesaian bergantung pada antrean pengujian laboratorium.

Manfaat layanan ini diterima warga melalui dua jalur. Pelaku usaha, kelompok tani, atau koperasi produsen mengajukan permohonan, menerima kunjungan pengambilan sampel, dan memperoleh surat rekomendasi yang dapat dilampirkan dalam pengurusan izin edar, sertifikasi pangan organik atau prima, pengajuan kredit usaha, maupun penawaran ke jaringan ritel dan pembeli institusi. Konsumen menerima manfaat tidak langsung berupa jaminan bahwa pangan yang beredar telah melewati penyaringan risiko cemaran lingkungan, sekaligus memperoleh dasar untuk menuntut pertanggungjawaban apabila menemukan produk yang tercemar.