DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 6 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

peratuan ini mengatur mengenai Penghargaan Bagi Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur serta Janda/Dudanya; Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. fasilitas kerumahtanggaan; dan b. jaminan kesehatan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan kepada Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur serta Janda/Dudanya yang berada dalam kondisi sangat terbatas;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghargaan Bagi Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur serta Janda/Dudanya; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan- Peraturan Negara Tahun 1950);

2.Undang-Undang
2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHARGAAN BAGI MANTAN GUBERNUR DAN MANTAN WAKIL GUBERNUR SERTA JANDA/DUDANYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2.Mantan Gubernur/Wakil Gubernur adalah Mantan Gubernur Jawa Timur/Wakil Gubernur Jawa Timur.
3.Janda/Duda
3.Janda/Duda Mantan Gubernur/Wakil Gubernur yang selanjutnya disebut Janda/Dudanya adalah Janda/Duda Mantan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Timur yang dinyatakan sah secara agama dan hukum.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.
5.Pejabat Negara adalah:

a.Presiden dan Wakil Presiden;
b.Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c.Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
d.Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
e.Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung Pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pada Semua Badan Peradilan Kecuali Hakim Ad Hoc;
f.Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi;
g.Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
h.Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial;
i.Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
j.Menteri dan Jabatan setingkat Menteri;
k.Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri Yang Berkedudukan Sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
l.Gubernur dan Wakil Gubernur;
m.Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan
n.Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang- Undang.

Pasal 2

(1)Pemerintah Provinsi memberikan penghargaan bagi Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur serta Janda/Dudanya.
(2)Penghargaan
(2)Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.fasilitas kerumahtanggaan; dan
2. b.jaminan kesehatan.

Pasal 3

Fasilitas kerumahtanggaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dapat diberikan dalam rangka menunjang kebutuhan rumah tangga di kediaman, meliputi:

a.asisten rumah tangga, yang ditunjuk/ditugaskan dari tenaga Pegawai Pemerintah Provinsi atau sebutan lain;
b.sopir/pengemudi, yang ditunjuk/ditugaskan dari tenaga Pegawai Pemerintah Provinsi atau sebutan lain untuk memberikan pelayanan transportasi; dan
c.petugas pengamanan paling sedikit 3 (tiga) orang yang ditunjuk/ditugaskan dari tenaga Pegawai Pemerintah Provinsi atau sebutan lain untuk menjaga dan mengamankan secara bergantian.

Pasal 4

(1)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Fasilitas kerumahtanggaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.selama masih hidup;
2. b.tidak menjadi Pejabat Negara;
3. c.tidak
4. c.tidak menjadi komisaris atau direksi Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
5. d.tidak menjadi komisioner atau anggota lembaga non struktural;
6. e.tidak menjadi pimpinan atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. f.berhenti dengan hormat dari jabatan Gubernur/Wakil Gubernur; dan
8. g.paling sedikit menjabat Gubernur/Wakil Gubernur selama 1 (satu) periode atau 5 (lima) tahun.
(2)Dalam hal Mantan Gubernur/Wakil Gubernur meninggal dunia, fasilitas kerumahtanggaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada Janda/Dudanya sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dan belum melangsungkan perkawinan lagi.

Pasal 6

(1)Segala pembiayaan yang ditetapkan pada Peraturan Gubernur ini dibebankan pada APBD.
(2)Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 57 Tahun 2018 tentang Fasilitas bagi Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur serta Janda/Dudanya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 6 Pebruari 2019 GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO Diundangkan di Surabaya Pada tanggal 6 Pebruari 2019 a.n. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Kepala Biro Hukum ttd JEMPIN MARBUN, SH, MH Pembina Tingkat I NIP. 19640917 199203 1 005 BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 7 SERI E.

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2022