DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003

Nomor: 12
Tahun: 2003
Ditetapkan: 24 Februari 2003
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri:
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserla perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3.Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Propinsi atau Bupati/ Walikota bagi Kabupaten/Kota;
4.Barang Daerah adalah semua barang milik Pemerintah Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
5.Nilai dari suatu barang adalah manfaat ekonomi dari barang tersebut berdasarkan kondisi pasar pada suatu waktu tertentu, yang dinyatakan dengan besaran uang;
6.Penilaian adalah proses pekerjaan seorang Penilai dalam memberikan estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis pada saat tertentu terhadap barang Daerah sesuai Standar Penilaian yang diakui Pemerintah;
7.Penilai adalah orang perseorangan yang dengan keahliannya menjalankan kegiatan penilaian;
8.Nilai Pasar adalah perkiraan jumlah uang pada tanggal penilaian, yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu barang;

BAB II

OBYEK PENILAIAN

Pasal 2

Obyek penilaian barang Daerah meliputi seluruh Barang Daerah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai ekonomis.

a.Penilaian tanah menggunakan harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
b.Penilaian Bangunan dengan menggunakan umur ekonomis, faktor fisik, bahan material, konstruksi dan karakteristik bangunan.
c.Penilaian kendaraan dan mesin-mesin menggunakan faktor fisik, umur ekonomis, merk, jenis, tipe, tahun pembuatan dan spesifikasi teknis dan harga pasar.
d.Penilaian perlengkapan alat kantor dan rumah tangga menggunakan faktor fisik, manfaat, kondisi peralatan dan umur ekonomis.
e.Penilaian Hewan dan Tanaman menggunakan faktor fisik, jenis, umur, manfaat dan harga pasar.

BAB III

KRITERIA PENILAIAN Kriteria yang digunakan dalam penilaian Barang Daerah ditentukan sebagai berikut :

Pasal 4

Penilaian Barang Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 dinilai berdasarkan Nilai Pasar yang berlaku pada saat dilakukannya penilaian.

BAB IV

PENILAIAN

Pasal 5

Penilaian barang Daerah dilakukan dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari Perbandingan Data Pasar, Kalkulasi Biaya dan Kapitalisasi Pendapatan.

Pasal 6

Dasar pendekatan penilaian barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

a.Perbandingan Data Pasar berdasarkan estimasi harga pasar pada saat penilaian atas barang yang sejenis.
b.Kalkulasi biaya berdasarkan estimasi Biaya Pengganü atau Biaya Reproduksi Barang pada saat penilaian dikurangi Biaya Penyusutan.
c.Kapitalisasi Pendapatan berdasarkan barang Daerah yang memiliki karakteristik menghasilkan pendapatan.

Pasal 7

(1)Penilaian Barang Daerah dilaksanakan oleh Lembaga Independen yang bersertifikat di bidang pekerjaan penilaian barang, sesuai peraturan perundangan.
(2)Lembaga Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dìtunjuk oleh Kepala Daerah.
(3)Penunjukan Lembaga Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai peraturan perundangan.

Pasal 8

(1)Dalam melakukan penilaian Barang Daerah Pernerintah Daerah menyiapkan buku inventaris Barang Daerah.
(2)Buku Inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan himpunan data teknis dan administrasi yang diperoleh dari catatan kartu-kartu inventaris barang sebagai hasil sensus barang Daerah ditiap-tiap unit/satuan kerja yang dilaksanakan secara serempak pada waktu tertentu.

Pasal 9

Mekanisme Penilaian Barang Daerah dilaksanakan sesuai dengan Standar Penilaian yang diakui Pemerintah.

BAB V

HASIL DAN KEGUNAAN PENILAIAN

Pasal 10

Hasil Penilaian barang Daerah digunakan untuk keperluan menyusun Neraca Daerah untuk pertama kalinya, dan dapat dipergunakan untuk keperluan lain seperti pinjaman Daerah, Asuransi, Perubahan Status Hukum, Pemanfaatan Barang Daerah dan lain sebagainya.

Pasal 11

Hasil penilaian barang Daerah berisikan estimasi suatu nilai barang Daerah yang cukup jelas datanya, berpedoman kepada suatu tanggal tertentu yang mengandung hasil analisa perhitungan yang relevan, sebagai penunjang dalam kegiatan penilaian.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pelaksanaan penilaian barang Daerah dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 13

Biaya pelaksanaan penilaian barang Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri:
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserla perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3.Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Propinsi atau Bupati/ Walikota bagi Kabupaten/Kota;
4.Barang Daerah adalah semua barang milik Pemerintah Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
5.Nilai dari suatu barang adalah manfaat ekonomi dari barang tersebut berdasarkan kondisi pasar pada suatu waktu tertentu, yang dinyatakan dengan besaran uang;
6.Penilaian adalah proses pekerjaan seorang Penilai dalam memberikan estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis pada saat tertentu terhadap barang Daerah sesuai Standar Penilaian yang diakui Pemerintah;
7.Penilai adalah orang perseorangan yang dengan keahliannya menjalankan kegiatan penilaian;
8.Nilai Pasar adalah perkiraan jumlah uang pada tanggal penilaian, yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu barang;

BAB II

OBYEK PENILAIAN

Pasal 2

Obyek penilaian barang Daerah meliputi seluruh Barang Daerah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai ekonomis.

a.Penilaian tanah menggunakan harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
b.Penilaian Bangunan dengan menggunakan umur ekonomis, faktor fisik, bahan material, konstruksi dan karakteristik bangunan.
c.Penilaian kendaraan dan mesin-mesin menggunakan faktor fisik, umur ekonomis, merk, jenis, tipe, tahun pembuatan dan spesifikasi teknis dan harga pasar.
d.Penilaian perlengkapan alat kantor dan rumah tangga menggunakan faktor fisik, manfaat, kondisi peralatan dan umur ekonomis.
e.Penilaian Hewan dan Tanaman menggunakan faktor fisik, jenis, umur, manfaat dan harga pasar.

BAB III

KRITERIA PENILAIAN Kriteria yang digunakan dalam penilaian Barang Daerah ditentukan sebagai berikut :

Pasal 4

Penilaian Barang Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 dinilai berdasarkan Nilai Pasar yang berlaku pada saat dilakukannya penilaian.

BAB IV

PENILAIAN

Pasal 5

Penilaian barang Daerah dilakukan dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari Perbandingan Data Pasar, Kalkulasi Biaya dan Kapitalisasi Pendapatan.

Pasal 6

Dasar pendekatan penilaian barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

a.Perbandingan Data Pasar berdasarkan estimasi harga pasar pada saat penilaian atas barang yang sejenis.
b.Kalkulasi biaya berdasarkan estimasi Biaya Pengganü atau Biaya Reproduksi Barang pada saat penilaian dikurangi Biaya Penyusutan.
c.Kapitalisasi Pendapatan berdasarkan barang Daerah yang memiliki karakteristik menghasilkan pendapatan.

Pasal 7

(1)Penilaian Barang Daerah dilaksanakan oleh Lembaga Independen yang bersertifikat di bidang pekerjaan penilaian barang, sesuai peraturan perundangan.
(2)Lembaga Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dìtunjuk oleh Kepala Daerah.
(3)Penunjukan Lembaga Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai peraturan perundangan.

Pasal 8

(1)Dalam melakukan penilaian Barang Daerah Pernerintah Daerah menyiapkan buku inventaris Barang Daerah.
(2)Buku Inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan himpunan data teknis dan administrasi yang diperoleh dari catatan kartu-kartu inventaris barang sebagai hasil sensus barang Daerah ditiap-tiap unit/satuan kerja yang dilaksanakan secara serempak pada waktu tertentu.

Pasal 9

Mekanisme Penilaian Barang Daerah dilaksanakan sesuai dengan Standar Penilaian yang diakui Pemerintah.

BAB V

HASIL DAN KEGUNAAN PENILAIAN

Pasal 10

Pasal 11

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pelaksanaan penilaian barang Daerah dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 13

Biaya pelaksanaan penilaian barang Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Isi peraturan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Peraturan turunan (2)

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 12 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Peraturan turunan (2)

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 12 Tahun 2015