DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 12 Tahun 2015

Nomor: 12
Tahun: 2015
Ditetapkan: 29 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 191

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Asas, Maksud dan Tujuan 3. Ruang Lingkup 4. Wewenang, Tugas dan Fungsi 5. Perencanaan dan Pengadaan 6. Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran 7. Penggunaan 8. Pemanfaatan 9. Pengamanan dan Pemeliharaan 10. Penilaian 11. Pemusnahan 12. Penghapusan 13. Pemindahtanganan 14. Penatausahaan 15. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian 16. Pengelolaan Barang Milik Negara Oleh Badan Layanan Umum 17. Barang Milik Daerah Berupa Rumah Negara 18. Pembiayaan 19. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Barang 20. Penyelesaian Sengketa Barang Milik Daerah 21. Ketentuan Peralihan 22. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa barang milik daerah perlu dikelola secara akuntabel agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan semangat otonomi daerah;
b.bahwa pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan/kekayaan daerah yang harus dilakukan dengan tertib, berdayaguna dan berhasilguna bagi masyarakat Kabupaten Pesawaran;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu dilakukan pemantapan pengelolaan barang dan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik;
d.bahwa berdasar pada pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang MilikDaerah;

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah-rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 158);
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013); TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PESAWARAN, NOMOR 12 TAHUN 2015 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN BUPATI PESAWARAN PROVINS! LAMPUNG ii Mengingat Menimbang
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran Di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah - Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19.Peraturan Pemerintah 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
20.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
21.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun, 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
27.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
28.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 ten tang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
29.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
30.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
31.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang dipisahkan;
32.Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 1);
33.Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Staf Ahli Bupati Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011Nomor4). • BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPDdi Iingkungan Pemerintah Daerah.
7.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Balai, Fanti dan UPT pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran.
9.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli a tau diperoleh atas beban APBDatau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
10.Pengelola barang milik selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi Pengelolaan barang milik Daerah.
11.Pembantu Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pembantu Pengelola adalah pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan Pengelolaan barang milik daerah yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
12.Pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut Pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
13.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya terdiri dari penilai internal dan penilai eksternal. BARANG MILIK DAERAH.

Menetapkan

Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN dan BUPATI PESAWARAN MEMUTUSKAN:

14.Kuasa Pengguna barang milik daerah yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
15.Penyimpan barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang milik daerah.
16.Pengurus barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang milik daerah dalam proses pemakaian yang ada padaSKPD.
17.Lembaga Negara/Daerah adalah Lembaga yang dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan Undang-undang Dasar, Undang- undang atau Peraturan Daerah.
18.Pegawai Aparatur Sipil Negara di Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai ASN Daerah adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Kabupaten.
19.Pihak lain adalah pihak-pihak selain Pemerintah Kabupaten.
20.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya, terdiri dari penilai internal dan penilai eksternal.
21.Pengelolaan barang milik daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang milik daerah yang terdiri atas perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi terhadap barang milik daerah.
22.Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang.
23.Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa.
24.Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman barang milik daerah dari gudang ke unit kerja pemakai. 2 5. Pemeliharaan adalah kegiatan a tau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
26.Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif, dan tindakan upaya hukum.
27.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna atau Kuasa Pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD atau UPfD yang bersangkutan.
28.Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.
29.Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh Pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
30.Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola.
31.Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh Pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/ pendapatan daerah dari sumber pembiayaan lainnya.
32.Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur adalah kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
33.Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhimya jangka waktu.
34.Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain terse but dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
35.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/ atau kegunaan Barang MilikNegara/Daerah.
36.Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola dan/ atau Pengguna dan/ atau Kuasa Pengguna dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
37.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Kabupaten.
38.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan cara menerima penggantian dalam bentuk uang.
39.Tukar menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara Pemerintah Kabupaten dengan pihak lain

Pasal 3

Pengelolaan barang milik daerah dilakukan dengan maksud untuk:

a.menyeragamkan langkah-Iangkah dan tindakan dalam pengelolaan barang milik daerah;
b.memberikan jaminan kepastian administratif dan yuridis dalam Pengelolaan barang milik daerah;
c.mengamankan barang milik daerah; BABII ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. berupa penggantian dalambentuk barang, sekurang- kurangnya dengan nilai seimbang.

40.Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dari Pemerintah Kabupaten kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.
41.Penyertaan modal adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham Pemerintah Kabu paten pada badan usaha atau badan hukum lainnya.
42.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan basil pendataan barang milik daerah.
44.Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah.
45.Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing Pengguna.
46.Daftar Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBKP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing Kuasa Pengguna. 4 7. Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Kabupaten adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi.
48.Standarisasi harga adalah penetapan besaran, harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.

(1)Barang milik daerah meliputi:
1. a.barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD;dan
2. b.barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
(2)Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b meliputi:
1. a.barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
2. b.barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. c.barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
4. d.barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(3)Pengelolaan barang milik daerah meliputi:
1. a.perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
2. b.pengadaan;
3. c.penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;
4. d.penggunaan;
5. e.penatausahaan;
6. f.pemanfaatan;
7. g.pengamanan dan pemeliharaan;
8. h.penilaian;
9. i.pemusnahan;
10. j.penghapusan;
11. k.pemindahtanganan;
  1. 1.pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
12. m.Pengelolaan BMD oleh badan layanan umum daerah;

Pasal 6

BABIII RUANG LINGKUP

Pasal 5

Pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian dari Pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terpisah dari Pengelolaan barang milik Pemerintah.

Pasal 4

Pengelolaan barang milik daerah bertujuan untuk:

a.menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah;
b.mewujudkan akuntabilitas dalam Pengelolaan barang milik daerah;
c.mewujudkan Pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efektif dan efisien;
d.meningkatkan kemanfaatan pengelolaan barang milik daerah untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.
d.memberikan nilai tambah bagi setiap barang milik daerah bagi sebesar-besar kemakmuran masyarakat.

BAB IV

WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

(1)Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah.
(2)Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah mempunyai wewenang:
1. a.menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
2. b.menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
3. c.menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;
4. d.menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;
5. e.mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
6. f.menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya; dan
7. g.menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/ atau bangunan dan selain tanah dan/ atau bangunan;dan
8. h.menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan lnfrastruktur.
(3)Bupati dalam rangka pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan fungsinya dibantu oleh:
1. a.Sekretaris Daerah selaku pengelola;
2. b.Kepala SKPD/Bagian yang membidangi pengelolaan barang selaku pembantu pengelola;
3. c.Kepala SKPD selaku pengguna;
4. d.Kepala UPTDselaku kuasa pengguna;
5. e.Pengurus barang milik daerah;
6. f.Penyimpan barang milik daerah; dan
(4)Sekretaris Daerah dalam pengelolaan pengelolaan barang milik daerah bertindak selaku Pengelola, berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
2. b.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
3. c.mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
4. d.mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
5. e.mengatur pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
6. n.BMDberupa rumah negara;
7. o.pembiayaan; dan
8. p.tuntutan ganti rugi.
(7)Kepala UPTDselaku Kuasa Pengguna, berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.mengajukan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD)bagi UPTD yang dipimpinnya kepada Kepala SKPD yang bersangkutan;
2. b.melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
3. c.menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi UPTDyang dipimpinnya; pengawasan, dan pengendalian atas Milik Daerah yang berada dalam dipimpinnya;
4. b.mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;
5. c.melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
6. d.menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
7. e.mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
8. f.mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/ atau bangunan;
9. g.menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
10. h.mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
11. i.melakukan pembinaan, Penggunaan Barang penguasaannya;dan
12. j.menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pehgguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola barang. penganggaran Barang perangkat daerah yang kebutuhan dan satuan kerja Pengguna, berwenang dan bertanggung(6) Kepala SKPD selaku jawab:
13. a.mengajukan rencana Milik Daerah bagi
14. f.melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah; dan
15. g.melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah.
(5)Kepala SKPD/Bagian yang membidangi pengelolaan barang sebagai Pembantu Pengelola bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan Pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing-masing SKPD.

Pasal 9

(1)Pengguna menghimpun usulan Rencana Kebutuhan Barang (RKB) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang (RKPB)pada SKPD termasuk yang diajukan Kuasa Pengguna untuk diusulkan kepada Pengelola disertai dengan kebutuhan anggaran yang BABV PERENCANAAN DAN PENGADAAN

Pasal 8

(1)SKPD/Bagian yang membidangi pengelolaan barang dibantu SKPD terkait dalam hal perencanaan kebutuhan barang milik daerah bertugas menyusun:
1. a.standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
2. b.standarisasi Barang dan Standar Harga; dan
3. c.standarisasi Kebutuhan SKPD.
(2)Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai salah satu pedoman perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah serta sebagai salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan pengadaan atau pemeliharaan barang milik daerah.
(3)Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
1. d.mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
2. e.melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
3. f.menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) yang berada dalam penguasaannya kepada Kepala SKPDyang bersangkutan.
(8)Pengurus barang bertugas mengurus barang milik daerah dalam penggunaan SKPDantara lain:
1. a.melaksanakan kegiatan pencatatan, pelaporan, membantu pengamanan barang inventaris yang berada di SKPD yang bersangkutan;
2. b.melaksanakan pemantauan kondisi fisik barang milik daerah serta mengusulkan tindak lanjut penanganannya baik usulan pemeliharaan maupun usulan penghapusannya; dan
3. c.memberikan masukan mengenai kebutuhan barang milik daerah kepada Pengguna berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPDyang bersangkutan.
(9)Penyimpan barang bertugas menatausahakan, menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang yang berada pada Gudang/ tempat penyimpanan barang SKPDdan UPTD yang bersangkutan serta membuat laporan penerimaan, pengeluaran dan persediaan barang setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati.

Pasal 13

( 1) Setiap Tahun Anggaran, Pengelola membuat Daftar Hasil Pengadaan (DHP)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Isi peraturan

Teks191PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 13

Dasar hukum (33)

Undang-undang Darurat No. 19 Tahun 1955

Undang-undang (UU) No. 72 Tahun 1957

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1996

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2010

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 4 Tahun 2015

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78/PMK.06/2014

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 13

Dasar hukum (33)

Undang-undang Darurat No. 19 Tahun 1955

Undang-undang (UU) No. 72 Tahun 1957

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1996

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006