Keputusan Menteri Keuangan Nomor 344/KMK.01/2012 Tahun 2012
- Nomor
- 344/KMK.01/2012
- Tahun
- 2012
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 1
MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANMN/PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN. Menetapkan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Larnpiran III, dan L~pira..11 IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, PERTAMA Menetapkan Mengingat Menirnbang PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN/PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGANKEMENTERIANKEUANGAN TENTANG NOMOR 344/KMK.01/2012 MENTERJKEUANGAN SA LINAN KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA , AGUSD.W.MARTOWARDOJO Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 19 Oktober 2012 MENTERIKEUANGAN ttd. Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
(§\ Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal; dan ·
Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada:tanggal ditetapkan.KEEMPAT Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bersifat dinamis dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing organisasi unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. KETIGA Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMAdigunakan · sebagai acuan bagi unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan dalam melakukan monitoring dan evaluasi Standar Operasional Prosedur pada unit masing-masing. KEDUA MENTERI KEUANGAN A. Latar Belakang Sejalan dengan upaya rnewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance), telah dilaksanakan program Reformasi Birokrasi di seluruh unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Program Reformasi Birokrasi dimaksud menitikberatkan pada perbaikan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian. Adapun prioritas kegiatan ReformasiBirokrasi . di bidang ketatalaksanaan adalah peningkatan dan perbaikan proses bisnis, clan pelaksanaan analisis dan evaluasi jabatan. Dalam .rangka terlaksananya tugas dan fungsi serta ··pelayananyang sesuai dengan mekanisme kegiatan/ aktivitas yang ditentukan, maka diperlukan adanya rangkaian prosedur yang standar. Prosedur standar dimaksud adalah Prosedur Operasional Standar atau Standar Operasional Prosedur atau 'Standard Operating Procedures (SOP). Dengan memperhatikan ruang lingkup tugas clan fungsi serta organisasi Kementerian Keuangan yang cukup besar, dan guna memberikan acuan dalam penyusunan SOP telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13.9/PMK.01/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Proseclur Operasi di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah ter.akhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 (PMK 139/2006), yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Edaran Menteri Ke:1ang~.Nomor 50/MK.1/2007 dan Nomor 162/MK.1/2007. Tahapan proses dalam penyusunan SOP me~pakan sebuah siklus, yang dimulai dari penilaian kebutuhan (need assessment), pengembangan (development), penerapan (implementation), hingga monitoring clan evaluasi (monitoring and evaluation). Dalam hal hasil dari monitoring clan e~aluasi diperlukan penyempurnaan dan/ atau pembuatan SOP yang baru, maka prosesnya dimulai ke~bali dari tahapan penilaian kebutuhan SOP. Sebagaimana diatur dalam BAB III huruf D PMK 139/2006, pelaksanaan penerapan SOP .harus secara terus-menerus dipantau sehingga proses penerapannya dapat berjalan dengan baik. Masukan-masukan dalam monitoring akan menjadi umpan balik (feedback) dan bahan yang cukup berharga dalam evaluasi, sehingga penyempumaan ·dan/atau pengembangan SOP dapat segera dilakukan dengan cepat dan tepat sesuai dengan kebutuhan. Akan tetapi, dalam bagian ini belum diatur secara detail mengenai teknis pelaksanaan monitoring . dan evaluasi SOP. BAB I PENDAHULUAN MENTERIKEUANGAN REPUSLIK INDONESIA :PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN/PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN LAMPIRAN I KEPU'fUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 344 /KMK.01/2012 TENTANG PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN/PENERAPAN ..;TANDAROPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KEMENTERJAN KEUANGAN s. D. Ruang Lingkup . Ruang lingkup monev SOP adalah SOP pada semua satuan unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam perkembangannya, SOP di lingkungan Kementerian Keuangan terbagi ke dalam 3 (tiga)kelompok bentuk, yaitu: (i) SOP yang pada umumnya saat ini dimiliki oleh semua unit organisasi atau disebut dengan SOPreguler; (ii) SOP yang mempunyai aspek pelayanan, baik internal maupun eksternal atau disebut dengan SOP LayananUnggulan; dan (iiijSOP suatu unit organisasi yang mempunyai ketertautan dengan SOP unit organisasi lainnya atau disebut dengan SOP-Link.· Monev SOP tidak diarahkan atau ditujukan untuk mengetahui pelanggaran atau penyimpangan (tindakan indisipliner) terhadap pelaksanaan SOP oleh pegawai dan/atau unit organisasi. Namun, diharapkan dari monev SOP ini akan diperoleh informasi dan data berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan, integrasi dalam tugas dan fungsi sehari-hari, hambatan/kendala, sampai dengan pengembangan SOP selanjutnya . ...Adapun ruang lingkup monev, meliputi: (a) aspek administratif; ... (b) aspek teknis; dan (c) aspek capaian hasil atau manfaat atas diterapkannya SOP.
B. Maksud dan Tujuan
MENTERI KEUANGAN Oleh karena itu, agar. pelaksanaan penyusunan SOP dan hasil akhir yang diperoleh sesuai dengan maksud, tujuan, dan manfaat sesuai dengan pedoman penyusunan SOP yang diatur dalam PMK 139/2006, diperlukan pedoman monitoring dan evaluasi (monev).SOP. MENTERIKEUANGAN 1; Aspek administratif meliputi komponen:
· 3. Aspek capaian basil atau manfaat meliputi komponen:
... d. penerapan Zintegrasi, yaitu sejauhmana pegawai menerapkan SOP dalam melaksanakan tugas dan fungsi; dan
A. Monitoring Sebagai bagian dari proses dalam penerapan SOP, organisasi harus mempersiapkan suatu mekanisme monitoring dan memastikan bahwa SOP telah diimplementasikan dengan baik. Proses ini diarahkan untuk membandingkan dan memastikan kinerja pegawai sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam SOP, mengidentifikasi permasalahan/kendala yang mungkin timbul, · dan menentukan cara untuk memperbaiki hasil penerapan atau menyediakan dukungan tambahan untuk semua pegawai. Salah satu kunci keberhasilan penerapan SOP adalah sampai sejauhmana setiap pegawai memahami SOP yang telah ditetapkan. Agar para pegawai · memahami SOP, oleh karena itu perlu dilakukan upaya pemberitahuan clan inetrnalisasi serta integrasi dalam pelaksanaan tugas clan fungsi sehari-hari. Tujuannya adalah agar setiap pegawai dapat bertanggungjawab terhadap kinerja pelaksanaan tugasnya dengan sqp berkenaan. Agar dalam penyelenggaraan monitoring SOP dapat berjalan efektif, diperlukan instrumen yang terukur dan obyektif. Selanjutnya, dengan menggunakan instrumen tersebut dapat ditentukan metode monitoring, antara lain sebagai berikut. L Observasi Supervisi . Metode ini menggunakan supervisor di setiap unit kerja sebagai observer yang memantau jalannya penerapan SOP.
GAMBARANUMUM MENTERIKEUANGAN AEPUBUK INDONESIA BAB II B. Evaluasi SOP secara substansial akan membantu organisasi menjadi lebih p~oduktif. Dengan adanya SOP, organisasi telah melakukan sebuah komitmen jangka panjang dalam rangka membangun sebuah organisasi :yang modem, efektif, clan kohesif. Tidak selamanya SOP berlaku permanen, karena perubahan dan dinamika lingkungan organisasi selalu membawa pengaruh, baik kecil maupun besar terhadap SOP yang telah ditetapkan, Oleh karena itu, SOP perlu senantiasa dievaluasi agar prosedur-prosedur dalam organisasi selalu merujuk pada, . akuntabilitas clan kinerja yang baik. Tahapan evaluasi dalam siklus penyusunan SOP merupakan sebuah analisis yang sistematis terhadap serangkaian proses operasi dan aktivitas yang telah diakukan dalam SOP dari sebuah organisasi, dalam rangka menentukan efektivitas pelaksanaan tugas clan fungsi organisasi secara keseluruhan. Tujuannya adalah untuk melihat kembali tingkat keakuratan dan ketetapatan SOP yang. tersusun clengan proses penyelenggaraan tugas dan fungsi, sehingga organisasi dapat berjalan secara efisien clan efektif. · Evaluasi sebagai langkah tindak lanjut clap monitoring, meliputi: 1 .. substansi SOP sendiri, yaitu kemampuan dalam mendorong kinerja pegawai dan organisaai, tingkat pemahaman pegawai terhadap SOP, baik tidaknya pekerjaan, perlu tidaknya penyempurnaan terhadap SOP yang ada, kemampuan SOP dalam mengatasi permasalahan yang muncul, kemampuan SOP menjawab tantangan perubahan lingkungan organisasi, clan kemampuan .berjalan secara sinergis dengan SOP lainnya; dan · 2. proses penerapan, yaitu meliputi strategi dalam penerapan SOP,· tingkat penerimaan pegawai terhadap pemberlakuan SOP, bagaimana kemampuan bekerja unit organisasi atau tim yang ditunjuk untuk menyusun dan/ atau mengembangkan SOP, efektivitas supervisi SOP, pelatihan atau internalisasi penerapan .SOP, risiko yang muncul pada saat terjadi perubahan SOP dan bagaimana respon menanganinya. MENTERIKEUANGAN AEPUBLIK INDONESIA Seluruh kegiatan monitoring SOP tidak terlepas dari pencatatan d9I!- .. pendokumentasian berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan implementasi. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa SOP telah dilaksanakan dengan benar. Hasil monitoring SOP tersebut akan menj~di masukan clalam fase evaluasi. A. Pelaksana MonevSOP Agar monev SOP dapat berjalan dengan baik clan efektif, perlu diberituk tim atau satuan tugas (satgas) ataupun juga unit organisasi· yang secara khusus dibentuk clan mempunyai tugas meneyelenggarakan monev SOP. Tim atau satgas akan dapat bekerja secara efektif apabila terdiri atas pegawai yang sebelumnya terlibat secara langsung dengan penY?sunan dan/ atau pengembangan SOP dan mengikutsertakan pula pegawai yang berasal dari unit organisasi pengguna SOP dan mengetahui keseluruhan ruang lingkup kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi bersangkutan.
1) menyusun dan menetapkan kerangka kerja monev SOP; 2) melakukan monev SOP; 3.) mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi hasil monev SOP; 4) menyusun dan menyampaikan laporan monev SOP.. ·
1) mengakses data dan informasi yang dibutuhkan terkait dengan pelaksanaan monev; 2) meminta penjelasan dan penegasankepada pihak-pihak terkait; dan 3) melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan monev SOP.
MENTERI KEUANGAN BABIII PELAKSANAANDANPELAPORANMONITORINGDANEVALUASISOP MENTERIKEUANGAN
Begitu pula berkenaan dengan rentang pelaksana monev,yaitu: (i) dilaksanakan oleh kantor pusat atau tim/unit organisasi yang menyusun dan/ atau rnengembangkan SOP;maupun (ii) dilaksanakan secara langsung oleh unit organisasi pelaksana atau pengguna SOP. Apabila diperlukan, pelaksanaan monev SOP dapat dilakukan secara bersama- sama dan koordinatif antara tingkat Kementerian Keuangan dan tingkat unit organisasi Eselon I dan/ atau unit organisasi pelaksana atau pengguna SOP. B. Metode dan Instrumen MonevSOP Tim atau satgas atau unit organisasi melakukan monev SOP secara periodik clan teratur sesuai dengan rencana kerja clan kegiatan masing-masing, serta sekurang-kurangnya sekali dalam setiap tahun. Rangkaian kegiatan monev SOP pada semua unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan untuk memperoleh data/informasi. Pelaksanaan monev clilakukan dengan mengamati secara langsung prosedur kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelayanan yang sedang terjadi pada unit organisasi yang be~sangkutan. Kegiatan atau metode monev SOP adalah sebagai berikut: 1) melakukan pengamatan secara langsung/ supervisi di lapangan; 2) melakukan wawancara mendalam atau diskusi dengan pimpinan unit organisasi dan atau pemangku/pelaksana kegiatan pelayanan yang .me1:Ilpunyaiketerkaitan dengan pelaksanaan SOP; 3) melakukan iclentifikasi atas permasalahan dan _atau ketidaksesuaian dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana tercantum dalam SOP;dan 4) mencari data/informasi lain dari ·sumber sekunder, baik berupa penclapat/ laporan. Data/informasi berupa pendapat ditujukan guna mendapatkan gambaran mengenai aspek capaian basil atau manfaat atas diterapkannya SOP clan clapat dilakukan dengan cara menyebarkan serta mengumpulkan kuesioner yang diisi oleh para pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan dan pihak yang dilayani (~t9-k:eholders)yang secara lap.gsungmerasakan implikasi atas penerapan SOP di unit organisasi Kementerian Keuangan . ... .Jurnlah responden sebanyak-banyaknya 30%'(tigapuluh persen) dari masing- masing total jumlah populasi pegawai dan total jumlah populasi stakeholders unit organisasi yang bersangkutan. Hasilnya berupa rata-rata persentase pendapat · responden terhadap setiap unsur yang dinyatakan/ ditanyakan berkaitan dengan penerapan SOP. MENTERIKEUANGAN Mek;anismemonev SOP, adalah sebagai berikut. 1) Pelaksana monev SOP sebelum melakukan monev, terlebih dahulu menyusun kerangka kerja, misalnya waktu tahapan pelaksanaan, SOP yang· akan dimonev, lokasi monev, dan lain-lain dan mempersiapkan segala sesuatu berkenaan dengan administratif kegiatan. 2} Pelaksana monev SOP memberitahukan rencana kegiatan kepada unit organisasi pelaksana atau pengguna SOP (locus} clan unit organisasi atasannya secara berjenjang, selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum monev. 3) Setiap Pelaksana monev SOP membawa dan menunjukan Surat Tugas dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran rv dan dokumen lainnya kepada,pimpinan unit organisasi pelaksana atau pengguna SOP (locus). 4) Setiap Pelaksana monev SOP membawa dokumen SOP dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan monev SOP. 5) Pelaksana monev SOP wajib membuat Berita Acara MonevSOP dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV. . 6) Pelaksana monev SOP wajib membuat Laporan MonevSOP per unit organisasi pelaksana atau pengguna SOP (locus) dan laporan akhir yang memuat data/ informasi berkenaan dengan monev SOP secara keseluruhan. Instrumen monev SOP terhadap aspek administratif dan aspek teknis menggunakan matriks sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. Sedangkan aspek capaian basil atau manfaat atas diterapkannya SOP menggunakan formulir kuesioner sebagaimana tercantum dalam Lampiran III. Pada saat monev SOP, apabila menemukan hal-hal 'yang menjadi permasalahan/ kendala dalam penerapan SOP, Pelaksana monev SOP dapat mencatat dengan rnenggunakan kertas kerja (formulir) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV. C. Pelaporan MonevSOP Lapor~ monev ~OP terdiri atas: (i} laporan monev per unit organisasi pelaksana atau pengguna SOP (locus); (ii) laporan akhir yang rnemuat data/ informasi berkenaan dengan monev SOP s_ecarakeseluruhan atau merupakan rangkuman dari seluruh laporan monev SOP yang disusun oleh masing-masing Pelaksana MonevSOP pada setiap unit organisasi pelaksana atau pengguna SOP (locus). Laporan Monev SOP menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV. Pelaksana Monev SOP tingkat Kementerian Keuangan menyampaikan hasil laporan kepada pimpinan Kementerian Keuangan dan masing-masing unit organisasi Eselon I yang bersangkutan . .. 'Pelaksana Monev SOP tingkat unit organisasi Eselon I menyampaikan hasil laporan kepada pimpinan unit organisasi Eselon I yang bersangkutan dan kepada Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan selaku pelaksana monev. SOP tingkat Kementerian Keuangan. .MENTER! KEUANGAN Hasil laporan monev SOP menjadi bagian referensi oleh: 1) Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan' dalam meneliti, memeriksa, memberikan koreksi dan masukan, serta menyusun konsep rekomendasi/persetujuan tertulis Sekretaris Jenderal terhadap usulan SOP semua unit organisasi di lingkungan Kementerian; dan 2) masing-masing Unit organisasi Eselon I dalam menyusun dan/ atau mengembangkan (membuat barn, menambah, dan merevisi) SOP pada periode berikutnya, AGUS D.W. MARTOWARDOJO MENTERIKEUANGAN ttd. Untuk mendukung kelancaran dalam melaksanakan tugas moriev SOP, maka setiap Pelaksana Monev SOP wajib mentaati dan menggunakan metode dan instrumen monev irii dengan sebaik-baiknya dan melaksanakan monev secara obyektif dan akuntabel. · Pedoman monev SOP ini merupakan instrumen untuk menilai keberhasilan penyusurian dan/ atau pengembangan SOP di Kementerian Keuangan berdasarkan pada ketentuan pedoman penyusunan SOP sebagaimana diatur dalam PMK 139/2006. Dengan adanya pedoman monev ini diharapkan akan ada suatu pembakuan pelaksanaan monev SOP. Selain itu dapat juga menjadi alat evaluasi (gap analysis) terhadap kekurangan clan permasalahan yang dijumpai dalam pencapaian tujuan salah satu pilar Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan, yaitu penyempurnaan proses bisnis. Setiap unit organisasi Eselon I baik lingkup pusat sampai dengan instansi vertikal di daerah memiliki karakteristik tertentu dalam menyusun dan/ atau mengembangkan SOP, sehingga alat atau tools yang digunakan dalam pedoman monev ini dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing unit. PENUTUP MENTERIKEUANGAN AEPUBUK INDONESIA BABrv 'iii ~::J Cl .!::: c c :::, I a) - a.. 'iii .Y. c ~o ::J Cl ('(J § U) cn ..- c:: "C 5l "§ ~ cn ·- ('(J «I en -o .Y. . ..:. E· C) Cl ('(J «I cn c "C Cl ::J .a :::, E :.:: c ~ c: .... ::J ci2:::, c:- ro ('(J Q) c::s: Cl "O ..a C1l c ... c >, tll ('(J Q),- (ll Ol "C en c o, en-c rn rn «Jtll :ro.m .gi >, Oro"O Cl) gi.iiic ::J c -·-·... rn «I en tll ro ro :1u ~ rn .!!l Q) Ol c..!!.1en .... c. ('(J ·- 3 a.. 0 ss ~ Cl ffic o:g ... OJ ..... c ClQ) ~o Q) ,'Q) ... n, (/) :::, I-· "C O ....... ....... M" >,Q)::JO«I . ..:-c-~ >, (l)a..C:cro gi'O {g :::, .o ::iwenai-~c lJ.. l1l ..... Q) C1l cc cil1l c.:5 C1l .!!l ::J -g ::J .Y. "C § ~ -~.ig g> Ulen:icrotll ~ a., .Y. .!ll c en ::,l{lg>~roffi I- .Y. = ::J -c·..c .ci ~ 'iii C1l "C ::J EE :::, Q) c en C1l c ~ tll Q)~ - :::, C)..C c Q) ~~Q) E ... :::, .c "S .gi .c ~ l6 ". en n, «JO OU) ·u5 co 1/J .... ·2: Eo co.> Cl a> 0 o § z :g E § ::i co ,:, ro Cl ca E Cl E ro @ ro z I- z. -l Cl z.wz ~- UJ Cl. w ~~ z w 0... -- z ~ z _. ~ w z , (/) (/) Q) (/) ro - CJ: - I .0 ... ·.::. ,ao.~ -~ co .::£ Q) w..J ·~ w ro c: ::::, ::, Q) ::::, ro "O U) m ui I- ril c: c.. !::! ~ (/) ..... U) U) ..... ..c: .-.::- 0) g, ..c:'c c: wz::::l .!ll ::::, Q) ::,~ .::£ ..c: ro (l) ·- c , Ol c:"C c: .::£ "C e,~~ 53~ ro ro w "C c: ::::, Q) (l) ::::, t'O CJ) ..... 0)::::, - :;:; ~oc: ro ro ro m U) E en (l)c:g,ro c: c: .0 c: c: rn- Q) m m ~ E m ro ro cm ffi o.!!l c:::::, m ~ c:: .-=: E c:g, C..'iij ·~ - 0) m..C '5 t '5 m c.. c ·- m c: c: .!'!! c >,.~ -::,a.,Q) "5 ::J 0... 'i5. Q) 0) C) ro 0) Q) 0... c: ~ ... t: ~_gic..c.. ~c OE-o .5 ro ·- (l] Q) "C Q,!'!! 0) c: 2 giro'E ~ O> m en ·5.·- (/) .0 ~ >, ~-- c ro c: c: c:«JroWO.. ::::, 'r ::, ~ ·- en ~ m = ro m~::,iiigi ro._ c: c:::i E fl) 0 U) c.. -n. .::£ ui rn - ::, ._ m ::::,_· ... roc:c:ro ai E- ro ro gi 0) ffi Cl) ~o c, w m -~ c: (l) c.. '5' al a>croroc: c.. (/) (/) c: ..... E c: U) .!!! aero~m .0 (l) .5 ..... Q) ..a·- c: ro ::::, (ll(/) ro o, c mm c..o ID :1a..·- m l:! m "C 0) 0... -g 3l "O . o, E a.s ~ a. ..c: -U) ·- (1) ~o ~ ... c: e e s s O Q) 3l c: c..Om Ol- ~~ ~~ @ 3l ,!; gi Q) Q) Q) cnE~~ a. en l5 en E ~~ ........ c..~ .0 Cl) ow a.~ ~ (o co ....... ....... N' ........ ~r-- .,.... (\') Ol c Cll >, .... ::::, "O QJ en e 0. c ro a. Jg ro - ~ c: ~2 m::::, »- C .! E ,...., N ro E L... .8~ c~ ~a.. c E Q.) Cll -c- ·- CllCll "O ::::, .... en ::::, a.i- en .!2 D.. "O O Ol Cf) c: co - ~o Cll .... ~ i= ro -... t: en o, o ro (V) LL "O.,.... L... Cll en c.o Cll O "CO a,~ ,g-~ c..-- Cll ~ gi~ a, 0. ~ E Cll Cll ::,- en rn a, "C en .__ c, .3 0-~ Cf) "C a, Ol
z::!: Zo.. UJ w ~a: ........ ....... ........ N a.. 0 Cf) E co .s: tii :J "C 1: ..... ::J :J -.8- Cll :J ro o >, c:: (/) ro Cll~ I... :-=
"C (I) U) m E -c m c: - mm -"C ·m m .::,!. c Q) ~ ..c t'll ·- (/) :g :;::, EJ!! ,_ cu .E c:: cm ·- m ro § c.C) Ill Cl l:! c: Q) Q) I- a. ~ Cf) E ro ro ,_ "C ro E ~ ::i 'o c ro ro >, o ro d3 :.a -;;; ~c:: c:: (tl -E Cll ·-
0 (/) E (tl tii "C ro .>, (tl :.a c:: (tl E :::, c ro o c:: II) a.. oi c Ill I "iij If) U) I Q) ~ c:: Q) a. ::i ~ (tl ,_ s: ::i c:: "O (tl :Jl Ee .a a. c:: s: (tl ::J tJ ..... c:: ::J ~] z:S: c1i ff3 zz 0 Q z ;:;~ ~ ~ ~~ 0 ~$ i ;:J Q r:i:::iZ ~ ..... rd 8i~ 5Z ::s ~ cir:i::lp::i rJ} ~ ;:J ;:J r:i::l p... ~;;E ~ 0... 0 c :::, Cll sn ro~ c: ·u3 ro~ rn 2 c ro ..c c ro ::= ro v ~ "O ro E ro U) "O :::,fJl (I) c ....ro- :;;; ro EE ·- ..c.... __ fJl O> Q) +-' rn co.. ro ·.:::: ~ro ro >, UJ Cll "O Cllc Cll c ai 0..~"O Cll C1l 2 0>0 32 0.. fJl Q) +-' - ro Cl) en 0)::::) » m Ec (.) ffi r; .!!l·c § ~E -o o, ro <( :J "O ........ ~N z~ <. (/) o w zz <(0 o o wz :,,::- I a:~ \0 W...I I I- CD z::::, wa. .:::d~ ························..·············································
D Tidak praktis dan efisien _ .
D Tidak0Ya
MENTER! KEUANGAN D Sesuai D Sangat sesuai D Tidak sesuai D Kadang-kadang sesuai
NIP ... Kepala Biro, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal Pangkat/gol.: . Jabatan . Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakan Surat Tugas lnl dibebankan pada DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 20 ... Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan setelah selesai melaksanakan tugas agar menyampaikan laporan. Kepada instansi, kami mohon bantuan demi kelancaran pelaksanaan tugas tersebut.
Jabatan , . SURATTUGAS Nomor ST- /SJ.2/20 .. GEDUNG DJUANDA I LANTAI 16-17, JAL/!.N OR. WAHIDIN NDMOR I, JAKARTA 10710, KOTAK POS 21 TELEPON (021) 3846995, 3849623; FAKSJMILE (021) 3846995; SITL~S www.depkeu.go.ld KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL -BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN A. Surat Togas MENTER! KEUANGAN LAMPIRAN IV KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 344 /KMK.01/2012 TENTANGPEDOMANMONITORINGDAN EVALUASI PELAKSANAAN/PENERAPAN STANDAROPERASIONALPROSEDURDI LINGKUNGAN . KEMENTERIAN KEUANGAN Nama Lengkap NIP ... Nama Lengkap NIP ... Pihak Pertama,"Pihak Kedua, Dibuat di . pada tanggal . Demikian Serita Acara pelaksanaan Monev ·SOP dibuat dengan sesungguhnya dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya
SERITA ACARA NOMOR BA- /SJ.2/20 ... GEDUNG DJUANDA 1 LANTAI 16 ··17, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR I, JAKARTA 10710, KOTAK POS 21 TELEPON (021) 3646995, 3849623; FAKSIMILE (021) 3846995; SITUS www.depkeu.go.id KEMENTERlAN KEUANGAN REPUBL1K INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL BIRO ORGANISASJ DAN KETATALAKSANAAN B. Berita Acara MENTERIKEUANGAN . .. (tanda tangan) . . .. (tanda tangan) . Dibuatdi . Tanggal . Disusun oleh: 1. . .. (narna).; 2 .... (nama) ...
1·_.{A)dffetf .. :_- __ -.·-._ · · __ .· _ - -- · __ ·--- · ···--· ·- ·-· . _. - .- - -- ] ~~- ttt~~$.i~-- ·-- -- _ ·- . _ . -- _ ··- _. .. _ _ 1 r 111f~12,t11~,fo:~t I ~ - • - - - - • w - ~ - • - • • - • --- • - -- - • • - - ·-· - - • MENTERIKEUANGAN
... (tern pat pembuatan laporan) ... , ... (tanggal pembuatan laporan) ... ... Nama dan tanda tangan anggota Sub Tim ... E. Lampiran Pendukung D. Simpulan dan Saran C. Pelaksanaan dan Catatan Monev B. Ringkasan Hasil Monev A. SOP yang Dimonev Waktu Pelaksanaan Monev 1 .
D. Laporan Monev SOP MENTEAIKEUANGAN AEPUBLIK INDONESIA ,I ~·''
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)