Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131/PMK.01/2015
- Nomor
- 131/PMK.01/2015
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 29
c· . bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK. 0 1 /2 0 1 4 tentang Cetak Biru Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 20 1 4-2025, diperlukan perbaikan proses bisnis clan penerapan kerangka pengambilan keputusan guna terwujudnya program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan; �( www.jdih.kemenkeu.go.id
Menetapkan M ENTER IKEUANGAN d . bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi . Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c serta guna menampung dinamika kebutuhan organisasi Kementerian Keuangan, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai penyusunan proses bisnis, kerangka pengambilan keputusan, dan penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kementerian Keuangan; e . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan h.uruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman .Penyusunan Proses Bisnis, Kerangka Pengambilan Keputusan, · Dan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
3 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK. 01/2 014 tentang Organisasi Dan Tata Kerj a Kementerian Keuangan; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PROSES BISNIS, KERANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN, DAN STANDAR OPERASIONAL PROS EDUR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN .
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1 . Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Keuangan yang selanjutnya. disebut · Pegawai adalah setiap Pegawai Negeri Sipil Kementerian . Keuangan yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dan diangkat oleh pej abat yang ber-Wenang dan diserahi tugas-tugas di lingkungan Kementerian Keuangan dan digaj i berdasarkan peraturan perundang undangan. www.jdih.kemenkeu.go.id M ENTER! KEUANGAN
3 . Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan dan/ atau pej abat · pemeriritahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/ atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
5 . Keputusan Administrasi Pemerintahan/ Keputusan Tata Usaha Negara/ Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/ atau pej abat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan . 6 . Pengambilan Keputusan adalah suatu pendekatan terhadap hakikat suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi, dan pengambilan tindakan yang · menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. 7 . Responsible, Approval, Support, Consult, dan Informed yang selanjutnya disingkat RASCI adalah suatu metodologi terkait pendefinisian tugas dan tanggung j awab yang digunakan dalam mengelola program/ kegiatan, atau kerangka yang menghubungkan antara pengambilan keputusan dan tahapan aktivitas . 8 . Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, serta di mana dan oleh siapa dilakukan .
10 . SOP Yang Bertautan yang selanjutnya disebut SOP-Link·. ada . lah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang memiliki tautan antara satu unit organisasi Eselon I dengan unit organisasi Eselon. I lainnya di Kementerian . Keuangan atau basil dari kegiatan di satu unit organisasi Eselon I merupakan output antara atau menjadi input bagi unit organisasi Eselon I lainnya. www.jdih.kemenkeu.go.id M ENTER ! KEUANGAN 1 1 . SOP Layanan Unggulan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang· dibakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan eksternal dan/ atau internal sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan masyarakat atau para pemangku kepentingan lainnya atas j asa dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Kementerian Keuangan . · 1 2 . Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, j asa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleli penyelenggara pelayanan pμblik.
1 4 . Pelayanan Eksternal adalah berbagai Jen1s pelayanan yang dilaksanakan . unit-unit organisasi pemerintah yang langsung ditujukan kepada masyarakat atau kepada instansi pemerintah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 1 5 . Peta Proses Bisnis adalah diagram yang mengidentifikasi secara j elas langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu Proses Bisnis. 1 6 . Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II
Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi semua unit organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dalam membangun, menata, dan menyusun:
�,(: . . . .. · ··----- ---�- ----- ·6 I www.jdih.kemenkeu.go.id M ENTER I KEUANGAN
Tujuan disusunnya Peraturan Menteri ini adalah :
· BAB III PROSES BISNIS
BAB III
( 1 ) Proses Bisnis di lingkungan Kementerian Keuangan terdiri atas:
( 3) Proses Bisnis unit organisasi Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b memuat seluruh Proses Bisnis sesuai bidang tugas dan fungsi unit organisasi Eselon I yang bersangkutan dengan berpedoman pada Proses Bisnis Kementerian Keuangan.
( 1 ) Proses Bisnis di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1 ) disusun dalam bentuk Pe�a Proses Bisnis.
disusun den . gan ketentuan sebagai berikut.
&.' www.jdih.kemenkeu.go.id M ENTER I KEUANGAN
d . Penetapan Peta Proses Bisnis unit organisasi Eselon I sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan oleh pimpinan unit organisasi Eselon I dalam Keputusan pimpinan unit organisasi Eselon I yang bersangkutan .
Peta Proses bisnis digunakan sebagai dasar:
Penyusunan Peta Proses Bisnis harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
Dalam melakukan penataan Proses Bisnis harus memenuhi . . . . pnns1p-prms1p :
www.jdih.kemenkeu.go.id M ENTER I KEUANGAN
dan
Pengelolaan dan metode penyusunan Peta Proses Bisnis adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. BAB IV KERANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 1 0 Penyusunan seluruh Proses Bisnis di Kementerian Keuangan memuat dan menerapkan Pengambilan Keputusan dengan metode RASCI. Pasal 1 1 Tujuan diterapkannya Pengambilan Keputusan dengan metode RASCI adalah untuk:
b . mengidentifikasi poin keputusan penting;
Pasal 1 2 Penyusunan Pengambilan Keputusan dengari menggunakan metode RASCI dilakukan sesuai pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang rrierupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. �I www.jdih.kemenkeu.go.id M ENTER I KEUANGAN BABV STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Bagian Kesatu Unit Penyusun SOP Pasal 1 3 ( 1 ) SOP pada semua unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan dikoordinasikan dan/ atau disusui:i oleh masing masing unit organisasi yang memiliki tugas dan fungsi bidang organisasi dan tata laksana dan/ atau transformasi proses bisnis.
Bagian Kedua Jenis SOP Pasal 1 4 SOP di lingkungan Kementerian Keuan.gan terdiri dari:
Bagian Ketiga Penyusunan dan Pdaksanaan SOP Pasal 1 5 SOP disusun sesuai dengan prinsip-pririsip :
c . keselarasan; d . keterukuran; e . dinamis;
�I www.jdih.kemenkeu.go.id M ENTER ! KEUANGAN
BAB IV
Pelaksanaan SOP harus memenuhi prinsip-prinsip:
c . perbaikan berkelanjutan;
e . seluruh unsur memiliki peran penting; dan
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)