DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35/KMK.07/2003

Nomor: 35/KMK.07/2003
Tahun: 2003
Ditetapkan: 22 Januari 2003
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri, diperlukan peraturan mengenai penerusan pinjaman luar negeri Pemerintah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan, dan Pemantauan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah kepada Daerah; Mengingat :1. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (Indische Comptabiliteitwet Staatsblad Tahun 1925 Nomar 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2860);

2.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 45; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2376);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 204 Nomor 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
8.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1972 tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri;
9.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 228/M Tahun 2001; 10.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pengadaan Barang dan Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 15; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3931); 11.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212); 12.Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor : 185/KMK.03/1995 dan Nomor: KEP-031/KET/5/1995 tentang Tatacara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor: 459/KMK.03/1999 dan Nomor: KEP-264/09/1999; 13.Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 259/KMK.017/1993 tentang Penerusan Pinjaman, Tingkat Bunga dan Jasa Penatausahaan Penerusan Pinjaman Dalam Rangka Bantuan Luar Negeri; MEMUTUSKAN : Menetapkan:KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERENCANAAN, PELAKSANAAN/PENATAUSAHAAN, DAN PEMANTAUAN PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI PEMERINTAH KEPADA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
2.Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Daerah Propinsi, atau Bupati bagi Daerah Kabupaten atau Walikota bagi Daerah Kota.
3.Pinjaman Luar Negeri Pemerintah, selanjutnya disebut Pinjaman Pemerintah adalah sumber pembiayaan negara dalam bentuk devisa, barang dan atau jasa yang diterima dari pemerintah negara asing, badan / lembaga negara asing, atau badan / lembaga keuangan internasional yang harus dibayar kembali dengan persyaratan yang telah disepakati, termasuk penjaminan pembayaran yang dapat menimbulkan kewajiban pembayaran kembali dikemudian hari.
4.Pemberi Pinjaman Luar Negeri, selanjutnya disingkat PPLN adalah pemerintah negara asing, badan / lembaga negara asing, atau badan / lembaga keuangan intemasional.
5.Daerah adalah Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan atau Daerah Kota yang mengusulkan dan atau menerima penerusan Pinjaman Pemerintah.
6.Pinjaman adalah Pinjaman Pemerintah yang diteruskan kepada Daerah dalam bentuk Pinjaman dengan kewajiban Daerah untuk membayar kembali pinjaman tersebut.
7.Hibah adalah Pinjaman Pemerintah yang diteruskan kepada Daerah tanpa kewajiban Daerah untuk membayar kembali pinjaman tersebut.
8.Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri, selanjutnya disingkat NPPLN adalah naskah perjanjian pinjaman antara Pemerintah dengan Pemberi Pinjaman Luar Negeri.
9.Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman, selanjutnya disingkat NPPP adalah naskah perjanjian penerusan Pinjaman Pemerintah dalam bentuk pinjaman antara Pemerintah dengan Daerah. 10.Naskah Perjanjian Hibah, selanjutnya disingkat NPH adalah naskah perjanjian penerusan Pinjaman Pemerintah dalam bentuk Hibah antara Pemerintah dengan Daerah. 11.Bank adalah Bank Indonesia atau Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menyalurkan dana Pinjaman Pemerintah dan atau menerima pengembalian pinjaman dari Daerah melalui rekening penyaluran dan atau rekening penampungan untuk dana Pinjaman Pemerintah yang diteruspinjamkan atau diterushibahkan kepada Daerah. 12.Tim Penilai adalah Tim yang dibentuk oleh Menteri Keuangan dan Menteri Negara PPN / Kepala Bappenas yang terdiri dari unsur Departemen Keuangan yaitu Ditjen Anggaran, Ditjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Ditjen Lembaga Keuangan, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional, dan Deputi sektor terkait - Bappenas, wakil menteri / pimpinan lembaga teknis terkait. 13.Proyek Cost Recovery / Revenue Generating adalah proyek-proyek pembangunan sarana dan prasarana yang menghasilkan penerimaan. 14.Proyek Non-cost Recovery / Non-Revenue Generating adalah proyek-proyek yang tidak termasuk proyek cost-recovery / revenue generating, yaitu proyek pembangunan sarana dan prasarana yang tidak menghasilkan penerimaan. 15.Peta Kapasitas Fiskal adalah gambaran kemampuan fiskal Daerah yang dicerminkan melalui Penerimaan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) dikurangi belanja pegawai. 16.Peta Jenis Proyek adalah peta yang menggolongkan jenis proyek menjadi proyek cost recovery/revenue generating dan proyek non-cost recovery/non- revenue generating. 17.Peta Kinerja Pinjaman Daerah adalah gambaran historik kinerja pinjaman daerah dalam melakukan pinjaman, berupa data tunggakan dan sejarah pembayaran kembali pinjaman yang dilakukan daerah.

BAB II

SUMBER PINJAMAN PEMERINTAH DAN BENTUK PENERUSAN KEPADA DAERAH

Pasal 2

Sumber dana Pinjaman Pemerintah berasal dari:

a.Lembaga multilateral;
b.Negara lain secara bilateral; atau
c.Perbankan/lembaga keuangan/lembaga internasional lainnya;

Pasal 3

Dana Pinjaman Pemerintah diteruskan kepada daerah dalam bentuk Pinjaman atau Hibah.

BAB III

PENGAJUAN DAN PENILAIAN USULAN PROYEK

Pasal 4

Daerah mengajukan usulan proyek yang dibiayai melalui Pinjaman Pemerintah dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a.Daerah menyediakan dana pendamping dan persyaratan lainnya yang dipersyaratkan;
b.Daerah pengusul tidak mempunyai tunggakan pinjaman atau akan melunasi seluruh tunggakan pinjamannya yang dituangkan dalam APBD Daerah bersangkutan;
c.Jumlah kumulatif pokok pinjaman Daerah yang wajib dibayar tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun sebelumnya setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu;
d.Proyeksi penerimaan dan pengeluaran Daerah tahunan selama jangka waktu pinjaman, Debt Service Coverage Ratio (DSCR) atau perbandingan antara penjumlahan Pendapatan Asli Daerah, Bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, penerimaan sumber daya alam, dan bagian daerah lainnya seperti Pajak Penghasilan Perseorangan, serta Dana Alokasi Umum, setelah dikurangi Belanja Wajib, dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga, dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo, paling sedikit 2,5 (dua setengah); dan
e.Memenuhi kriteria usulan proyek Daerah.

Pasal 5

Kriteria usulan proyek Daerah yang dibiayai melalui Pinjaman Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e adalah sebagai berikut :

a.Merupakan inisiatif dan kewenangan Daerah;
b.Dapat memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat Daerah setempat;
c.Sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan yang berlaku di Daerah yang bersangkutan, serta sejalan dengan Program Pembangunan Nasional (Propenas);
d.Merupakan proyek yang menghasilkan penerimaan baik langsung maupun tidak langsung sehingga dapat dipergunakan untuk mengembalikan pinjaman; dan
e.Telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersangkutan.

Pasal 6

(1)Daerah mengajukan usulan proyek yang dibiayai melalui Pinjaman Pemerintah kepada Menteri Keuangan dan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas dengan tembusan kepada menteri departemen teknis.
(2)Daerah mengajukan usulan proyek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan melampirkan:
1. a.Kerangka acuan proyek;
2. b.Studi kelayakan; dan
3. c.Dokumen pendukung lainnya, antara lain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 7

(1)Menteri Keuangan dan Menteri Negara PPN / Kepala Bappenas membentuk Tim Penilai, untuk melaksanakan penilaian atas usulan proyek.
(2)Terhadap usulan proyek yang diajukan oleh Daerah, Tim akan melakukan penilaian terhadap hal-hal sebagai berikut :
1. a.Proyek yang diusulkan Daerah sejalan dengan Program Pembangunan Nasional (Propenas);
2. b.Proyek yang diusulkan Daerah mempunyai prioritas yang tinggi dan memberikan dampak yang luas bagi kepentingan masyarakat di Daerah yang bersangkutan maupun daerah sekitarnya;
3. c.Kelayakan proyek, antara lain meliputi: - Ruang lingkup proyek; - Kelayakan ekonomi, keuangan, teknis dan sosial lingkungan; - Keterkaitan dengan proyek lain; - Penyediaan dana pendamping; - Kesiapan instansi pelaksana; dan - Kesiapan kelembagaan dan sumber daya manusia.
4. d.Kategori jenis proyek yang diusulkan Daerah menjadi kategori proyek Cost Recovery/Revenue Generating dan proyek Non-cost Recovery/Non-Revenue Generating berdasarkan Peta Jenis Proyek;
5. e.Kemampuan fiskal Daerah berdasarkan Peta Kapasitas Fiskal;
6. f.Kinerja Daerah dalam melakukan pinjaman dari Pemerintah berdasarkan Peta Kinerja Pinjaman Daerah.
(3)Peta Kapasitas Fiskal dan Peta Kinerja Pinjaman Daerah diperbaharui secara periodik.
(4)Dalam melakukan penilaian atas usulan proyek yang diajukan Daerah, Tim Penilai dapat meminta pendapat teknis mengenai proyek kepada departemen teknis terkait.
(5)Berdasarkan penilaian sebagaiman dimaksud dalam ayat (2), Tim Penilai menyusun dan menyampaikan laporan hasil penilaian kelayakan proyek dan bentuk penerusan Pinjaman Pemerintah kepada Menteri Keuangan dan Menteri Negara PPN / Kepala Bappenas.
(6)Menteri Keuangan memberikan persetujuan setelah mendapat pertimbangan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas.

Pasal 8

(1)Menteri Negara PPN / Kepala Bappenas mengusulkan daftar usulan proyek daerah yang telah disetujui kepada calon PPLN dengan tembusan Menteri Keuangan.
(2)Hasil penilaian calon PPLN akan dijadikan dasar pertimbangan Menteri Keuangan dalam pengambilan keputusan pelaksanaan proyek dan perundingan dengan PPLN.

BAB IV

PERUNDINGAN DAN PENANDATANGANAN NPPLN

Pasal 9

(1)Perundingan dengan calon PPLN dilakukan oleh Tim Perunding yang unsur-unsurnya terdiri dari Departemen Keuangan, Bappenas, departemen / lembaga teknis terkait dan Pemerintah Daerah.
(2)Tim Perunding dibentuk oleh Menteri Keuangan.
(3)Hasil perundingan dituangkan dalam laporan tertulis dan disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Luar Negeri, menteri / pimpinan lembaga teknis terkait dan Kepala Daerah pengusul.

Pasal 10

(1)NPPLN ditandatangani oleh PPLN dan Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan setelah Daerah memenuhi persyaratan kesiapan proyek.
(2)Salinan NPPLN yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak disampaikan selambat- lambatnya 14 (empat belas) hari setelah penandatanganan kepada Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Negara PPN / Kepala Bappenas, Menteri / Pimpinan lembaga teknis terkait, Bank, Kepala BPKP dan Kepala Daerah penerima pinjaman.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri, diperlukan peraturan mengenai penerusan pinjaman luar negeri Pemerintah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu

Menetapkan

2.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 45; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2376);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 204 Nomor 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
8.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1972 tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri;
9.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 228/M Tahun 2001; 10.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pengadaan Barang dan Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 15; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3931); 11.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212); 12.Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor : 185/KMK.03/1995 dan Nomor: KEP-031/KET/5/1995 tentang Tatacara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor: 459/KMK.03/1999 dan Nomor: KEP-264/09/1999; 13.Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 259/KMK.017/1993 tentang Penerusan Pinjaman, Tingkat Bunga dan Jasa Penatausahaan Penerusan Pinjaman Dalam Rangka Bantuan Luar Negeri; MEMUTUSKAN : Menetapkan:KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERENCANAAN, PELAKSANAAN/PENATAUSAHAAN, DAN PEMANTAUAN PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI PEMERINTAH KEPADA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
2.Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Daerah Propinsi, atau Bupati bagi Daerah Kabupaten atau Walikota bagi Daerah Kota.
3.Pinjaman Luar Negeri Pemerintah, selanjutnya disebut Pinjaman Pemerintah adalah sumber pembiayaan negara dalam bentuk devisa, barang dan atau jasa yang diterima dari pemerintah negara asing, badan / lembaga negara asing, atau badan / lembaga keuangan internasional yang harus dibayar kembali dengan persyaratan yang telah disepakati, termasuk penjaminan pembayaran yang dapat menimbulkan kewajiban pembayaran kembali dikemudian hari.
4.Pemberi Pinjaman Luar Negeri, selanjutnya disingkat PPLN adalah pemerintah negara asing, badan / lembaga negara asing, atau badan / lembaga keuangan intemasional.
5.Daerah adalah Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan atau Daerah Kota yang mengusulkan dan atau menerima penerusan Pinjaman Pemerintah.
6.Pinjaman adalah Pinjaman Pemerintah yang diteruskan kepada Daerah dalam bentuk Pinjaman dengan kewajiban Daerah untuk membayar kembali pinjaman tersebut.
7.Hibah adalah Pinjaman Pemerintah yang diteruskan kepada Daerah tanpa kewajiban Daerah untuk membayar kembali pinjaman tersebut.
8.Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri, selanjutnya disingkat NPPLN adalah naskah perjanjian pinjaman antara Pemerintah dengan Pemberi Pinjaman Luar Negeri.
9.Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman, selanjutnya disingkat NPPP adalah naskah perjanjian penerusan Pinjaman Pemerintah dalam bentuk pinjaman antara Pemerintah dengan Daerah. 10.Naskah Perjanjian Hibah, selanjutnya disingkat NPH adalah naskah perjanjian penerusan Pinjaman Pemerintah dalam bentuk Hibah antara Pemerintah dengan Daerah. 11.Bank adalah Bank Indonesia atau Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menyalurkan dana Pinjaman Pemerintah dan atau menerima pengembalian pinjaman dari Daerah melalui rekening penyaluran dan atau rekening penampungan untuk dana Pinjaman Pemerintah yang diteruspinjamkan atau diterushibahkan kepada Daerah. 12.Tim Penilai adalah Tim yang dibentuk oleh Menteri Keuangan dan Menteri Negara PPN / Kepala Bappenas yang terdiri dari unsur Departemen Keuangan yaitu Ditjen Anggaran, Ditjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Ditjen Lembaga Keuangan, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional, dan Deputi sektor terkait - Bappenas, wakil menteri / pimpinan lembaga teknis terkait. 13.Proyek Cost Recovery / Revenue Generating adalah proyek-proyek pembangunan sarana dan prasarana yang menghasilkan penerimaan. 14.Proyek Non-cost Recovery / Non-Revenue Generating adalah proyek-proyek yang tidak termasuk proyek cost-recovery / revenue generating, yaitu proyek pembangunan sarana dan prasarana yang tidak menghasilkan penerimaan. 15.Peta Kapasitas Fiskal adalah gambaran kemampuan fiskal Daerah yang dicerminkan melalui Penerimaan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) dikurangi belanja pegawai. 16.Peta Jenis Proyek adalah peta yang menggolongkan jenis proyek menjadi proyek cost recovery/revenue generating dan proyek non-cost recovery/non- revenue generating. 17.Peta Kinerja Pinjaman Daerah adalah gambaran historik kinerja pinjaman daerah dalam melakukan pinjaman, berupa data tunggakan dan sejarah pembayaran kembali pinjaman yang dilakukan daerah.

BAB II

SUMBER PINJAMAN PEMERINTAH DAN BENTUK PENERUSAN KEPADA DAERAH

Pasal 2

Sumber dana Pinjaman Pemerintah berasal dari:

a.Lembaga multilateral;
b.Negara lain secara bilateral; atau
c.Perbankan/lembaga keuangan/lembaga internasional lainnya;

Pasal 3

Dana Pinjaman Pemerintah diteruskan kepada daerah dalam bentuk Pinjaman atau Hibah.

BAB III

PENGAJUAN DAN PENILAIAN USULAN PROYEK

Pasal 4

Daerah mengajukan usulan proyek yang dibiayai melalui Pinjaman Pemerintah dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a.Daerah menyediakan dana pendamping dan persyaratan lainnya yang dipersyaratkan;
b.Daerah pengusul tidak mempunyai tunggakan pinjaman atau akan melunasi seluruh tunggakan pinjamannya yang dituangkan dalam APBD Daerah bersangkutan;
c.Jumlah kumulatif pokok pinjaman Daerah yang wajib dibayar tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun sebelumnya setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu;
d.Proyeksi penerimaan dan pengeluaran Daerah tahunan selama jangka waktu pinjaman, Debt Service Coverage Ratio (DSCR) atau perbandingan antara penjumlahan Pendapatan Asli Daerah, Bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, penerimaan sumber daya alam, dan bagian daerah lainnya seperti Pajak Penghasilan Perseorangan, serta Dana Alokasi Umum, setelah dikurangi Belanja Wajib, dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga, dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo, paling sedikit 2,5 (dua setengah); dan
e.Memenuhi kriteria usulan proyek Daerah.

Pasal 5

Kriteria usulan proyek Daerah yang dibiayai melalui Pinjaman Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e adalah sebagai berikut :

a.Merupakan inisiatif dan kewenangan Daerah;
b.Dapat memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat Daerah setempat;
c.Sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan yang berlaku di Daerah yang bersangkutan, serta sejalan dengan Program Pembangunan Nasional (Propenas);
d.Merupakan proyek yang menghasilkan penerimaan baik langsung maupun tidak langsung sehingga dapat dipergunakan untuk mengembalikan pinjaman; dan
e.Telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersangkutan.

Pasal 6

(1)Daerah mengajukan usulan proyek yang dibiayai melalui Pinjaman Pemerintah kepada Menteri Keuangan dan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas dengan tembusan kepada menteri departemen teknis.
(2)Daerah mengajukan usulan proyek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan melampirkan:
1. a.Kerangka acuan proyek;
2. b.Studi kelayakan; dan
3. c.Dokumen pendukung lainnya, antara lain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 7

(1)Menteri Keuangan dan Menteri Negara PPN / Kepala Bappenas membentuk Tim Penilai, untuk melaksanakan penilaian atas usulan proyek.
(2)Terhadap usulan proyek yang diajukan oleh Daerah, Tim akan melakukan penilaian terhadap hal-hal sebagai berikut :
1. a.Proyek yang diusulkan Daerah sejalan dengan Program Pembangunan Nasional (Propenas);
2. b.Proyek yang diusulkan Daerah mempunyai prioritas yang tinggi dan memberikan dampak yang luas bagi kepentingan masyarakat di Daerah yang bersangkutan maupun daerah sekitarnya;
3. c.Kelayakan proyek, antara lain meliputi: - Ruang lingkup proyek; - Kelayakan ekonomi, keuangan, teknis dan sosial lingkungan; - Keterkaitan dengan proyek lain; - Penyediaan dana pendamping; - Kesiapan instansi pelaksana; dan - Kesiapan kelembagaan dan sumber daya manusia.
4. d.Kategori jenis proyek yang diusulkan Daerah menjadi kategori proyek Cost Recovery/Revenue Generating dan proyek Non-cost Recovery/Non-Revenue Generating berdasarkan Peta Jenis Proyek;
5. e.Kemampuan fiskal Daerah berdasarkan Peta Kapasitas Fiskal;
6. f.Kinerja Daerah dalam melakukan pinjaman dari Pemerintah berdasarkan Peta Kinerja Pinjaman Daerah.
(3)Peta Kapasitas Fiskal dan Peta Kinerja Pinjaman Daerah diperbaharui secara periodik.
(4)Dalam melakukan penilaian atas usulan proyek yang diajukan Daerah, Tim Penilai dapat meminta pendapat teknis mengenai proyek kepada departemen teknis terkait.
(5)Berdasarkan penilaian sebagaiman dimaksud dalam ayat (2), Tim Penilai menyusun dan menyampaikan laporan hasil penilaian kelayakan proyek dan bentuk penerusan Pinjaman Pemerintah kepada Menteri Keuangan dan Menteri Negara PPN / Kepala Bappenas.
(6)Menteri Keuangan memberikan persetujuan setelah mendapat pertimbangan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas.

Pasal 8

(1)Menteri Negara PPN / Kepala Bappenas mengusulkan daftar usulan proyek daerah yang telah disetujui kepada calon PPLN dengan tembusan Menteri Keuangan.
(2)Hasil penilaian calon PPLN akan dijadikan dasar pertimbangan Menteri Keuangan dalam pengambilan keputusan pelaksanaan proyek dan perundingan dengan PPLN.

BAB IV

PERUNDINGAN DAN PENANDATANGANAN NPPLN

Pasal 9

(1)Perundingan dengan calon PPLN dilakukan oleh Tim Perunding yang unsur-unsurnya terdiri dari Departemen Keuangan, Bappenas, departemen / lembaga teknis terkait dan Pemerintah Daerah.
(2)Tim Perunding dibentuk oleh Menteri Keuangan.
(3)Hasil perundingan dituangkan dalam laporan tertulis dan disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Luar Negeri, menteri / pimpinan lembaga teknis terkait dan Kepala Daerah pengusul.

Pasal 10

(1)NPPLN ditandatangani oleh PPLN dan Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan setelah Daerah memenuhi persyaratan kesiapan proyek.
(2)Salinan NPPLN yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak disampaikan selambat- lambatnya 14 (empat belas) hari setelah penandatanganan kepada Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Negara PPN / Kepala Bappenas, Menteri / Pimpinan lembaga teknis terkait, Bank, Kepala BPKP dan Kepala Daerah penerima pinjaman.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan No. 8 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan No. 8 Tahun 2015