Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35/KMK.07/2003
- Nomor
- 35/KMK.07/2003
- Tahun
- 2003
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 40
menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan, dan Pemantauan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah kepada Daerah; Mengingat :1. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (Indische Comptabiliteitwet Staatsblad Tahun 1925 Nomar 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2860);
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2376);
10.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pengadaan Barang dan Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 15; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3931); 11.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212); 12.Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor : 185/KMK.03/1995 dan Nomor: KEP-031/KET/5/1995 tentang Tatacara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor: 459/KMK.03/1999 dan Nomor: KEP-264/09/1999; 13.Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 259/KMK.017/1993 tentang Penerusan Pinjaman, Tingkat Bunga dan Jasa Penatausahaan Penerusan Pinjaman Dalam Rangka Bantuan Luar Negeri; MEMUTUSKAN : Menetapkan:KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERENCANAAN, PELAKSANAAN/PENATAUSAHAAN, DAN PEMANTAUAN PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI PEMERINTAH KEPADA DAERAH.
BAB I
Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :
10.Naskah Perjanjian Hibah, selanjutnya disingkat NPH adalah naskah perjanjian penerusan Pinjaman Pemerintah dalam bentuk Hibah antara Pemerintah dengan Daerah. 11.Bank adalah Bank Indonesia atau Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menyalurkan dana Pinjaman Pemerintah dan atau menerima pengembalian pinjaman dari Daerah melalui rekening penyaluran dan atau rekening penampungan untuk dana Pinjaman Pemerintah yang diteruspinjamkan atau diterushibahkan kepada Daerah. 12.Tim Penilai adalah Tim yang dibentuk oleh Menteri Keuangan dan Menteri Negara PPN / Kepala Bappenas yang terdiri dari unsur Departemen Keuangan yaitu Ditjen Anggaran, Ditjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Ditjen Lembaga Keuangan, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional, dan Deputi sektor terkait - Bappenas, wakil menteri / pimpinan lembaga teknis terkait. 13.Proyek Cost Recovery / Revenue Generating adalah proyek-proyek pembangunan sarana dan prasarana yang menghasilkan penerimaan. 14.Proyek Non-cost Recovery / Non-Revenue Generating adalah proyek-proyek yang tidak termasuk proyek cost-recovery / revenue generating, yaitu proyek pembangunan sarana dan prasarana yang tidak menghasilkan penerimaan. 15.Peta Kapasitas Fiskal adalah gambaran kemampuan fiskal Daerah yang dicerminkan melalui Penerimaan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) dikurangi belanja pegawai. 16.Peta Jenis Proyek adalah peta yang menggolongkan jenis proyek menjadi proyek cost recovery/revenue generating dan proyek non-cost recovery/non- revenue generating. 17.Peta Kinerja Pinjaman Daerah adalah gambaran historik kinerja pinjaman daerah dalam melakukan pinjaman, berupa data tunggakan dan sejarah pembayaran kembali pinjaman yang dilakukan daerah. BAB II SUMBER PINJAMAN PEMERINTAH DAN BENTUK PENERUSAN KEPADA DAERAH
BAB II
Sumber dana Pinjaman Pemerintah berasal dari:
Dana Pinjaman Pemerintah diteruskan kepada daerah dalam bentuk Pinjaman atau Hibah. BAB III PENGAJUAN DAN PENILAIAN USULAN PROYEK Bagian Kesatu Persyaratan Pengajuan Usulan Proyek
BAB III
Daerah mengajukan usulan proyek yang dibiayai melalui Pinjaman Pemerintah dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
Kriteria usulan proyek Daerah yang dibiayai melalui Pinjaman Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e adalah sebagai berikut :
Bagian Kedua Prosedur Pengajuan Usulan Proyek Kepada Pemerintah
Bagian Ketiga Penilaian Usulan Proyek
- Ruang lingkup proyek; - Kelayakan ekonomi, keuangan, teknis dan sosial lingkungan; - Keterkaitan dengan proyek lain; - Penyediaan dana pendamping; - Kesiapan instansi pelaksana; dan - Kesiapan kelembagaan dan sumber daya manusia.
Bagian Keempat Pengajuan Usulan Proyek kepada PPLN
BAB IV PERUNDINGAN DAN PENANDATANGANAN NPPLN
BAB IV
BAB V PINJAMAN PEMERINTAH YANG DITERUSKAN KEPADA DAERAH SEBAGAI PINJAMAN Bagian Kesatu Persyaratan Pinjaman
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)