Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 52/PMK.10/2006
- Nomor
- 52/PMK.10/2006
- Tahun
- 2006
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 16
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Daerah;
I . .r � ... Menetapkan MENTEAI KEUANGAN AEPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN : PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA . PEMBERIAN HIBAH KEPADA DAERAH. BABI . KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1945. .
.I MENTER!KEUANGAN 4.Anggaran PendapatandanBelanjaDaerah,yang selanjutnya disingkatAPBD,adalahrencanakeuangantahunanPemerintahan Daerahyangdibahasdandisetujui bersamaoleh Pemerintah DaerahdanDewan.PerwakilanRakyat Daerah,danclitetapkan .dengan PeraturanDaerah.. 5.Hibahadalah penerimaan Daerahyangberasaldari pemerintah negaraasing,badan/Iembagaasing,badan/lembagainternasional, Pemerintah,badan/lembagadalam negeri atau perorangan, baik dalambentukdevisa,rupiah maupunbarangdanataujasa, termasuk tenagaahli.danpelatihan yangtidakperlu dibayar kembali. 6.Kegiatanadalahbagiandariprogramyang dilaksanakan oleh satu ataulebihunitkerjapadaSatuanKerjaPerangkat Daerah sebagai bagian daripencapaian sasaran terukurpada suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya,berupa personal (sumberdayamanusia),barang modal termasuk peralatan danteknologi,dana,ataukombinasidaribeberapa atau semuajenis sumber daya tersebutsebagaimasukan(input)untukmenghasilkan keluaran(output)dalam bentuk barang/jasa. 7.PemberiHibah LuarNegeri,yangselanjutnya disingkatPHLN, adalahlembaga multilateral, pemerintahsuatu negaraasing, lembaga keuangandanlembaganonkeuangan asing yang. memberikan hibah kepadaPemerintah. 8.Pemberi Pinjaman LuarNegeri,yangselanjutnya .disingkat PPLN, adalah lembaga multilateral, pemerintahsuatu·negara.asing, lembagakeuangan danlembaganon keuangan asing yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah.. 9.Daftar RencanaPrioritas Pinjamandan/atau Hibah Luar Negeri, yang selanjutnya disingkatDRPPHLN,adalah daftar kegiatan pembangunan prioritas yang layak dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luarnegeri. 10.Daftar Kegiatan adalah daftar kegiatan yang dinyatakan layakdan siapoleh Menteri.Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/KepalaBappenasdan telah mendapatkan indikasi komitmen pendanaan daricalon PHLN atau PPLN. 11.Daftar Rencana Hibah Daerah,yang selanjutnya disingkatDRHD, adalah daftar rencana kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah yang akan dibiayai dari Hibah Pemerintah kepada Daerah. 12.Naskah Perjanjian Hibah Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat NPHLN, adalah naskah petjanjianhibahantara Pemerintah dengan Pemberi Hibah Luar Negeri. 13.Naskah Perjanjian Pinjarnan Luar Negeri,yang.selanjutnya disingkat NPPLN, adalah ·naskah perjanjian pinjaman antara Pemerintah dengan Pemberi Pinjaman Luar Negeri. \ \ 1- .,.... "·y' MENTERi KEUANGAN 14.NaskahPerjanjian·HibahDaerah,yangselanjutnyadisingkat NPHD,adalah naskahpetjanjian hibah antara pemberi hibah yang berasaldari dalam negeridanDaerah, 15.·NaskahPerjanjianPenerusan Hibah,yangselanjutnyadisingkat NPPH,adalahnaskahperjanjianpenerusan hibahluarnegeri antara Pemerintahc.q,MenteriKeuangan atau kuasanyadengan Daerah..- 16.Peta KapasitasFiskaladalahpetayang menggambarkan kemampuan keuanganmasing-masingDaerah yangdicerminkan melaluipenerimaanumumAnggaranPendapatan danBelanja Daerah (tidak termasuk danaalokasikhusus,dana darurat, dana pinjamanlama,danpenerimaan lain yangpenggunaannya dibatasi untukmembiayai pengeluaran tertentu)untukmembiayaitugas pemerintahansetelahdikurangibelanjapegawaidandikaitkan· denganjumlahpendudukmiskin. BABU SUMBERDANBENTUKHIBAH Pasal 2 Hibah kepada Daerah bersumberdari: a.Pendapatan DalamNegeri;· b.Pinjaman Luar Negeridan/atau: c.Hibah LuarNegeri, Pasal 3 (1)Hibahsebagaimana dimaksud dalamPasal 2 berbentuk: a.·uang; b.Barang;dan/ atau c.Jasa. (2)Dang sebagaimana dimaksud padaayatfl) huruf a dapat berupa rupiah, devisa,dan/atau surat berharga.. (3)Barang sebagaimana dimaksud pada ayat(1)huruf b dapat berupa barang bergerak antara lain peralatan, mesin, kendaraan bermotor, dan barang tidak bergerak antara lain tanah, rumah, gedung, dan bangunan. (4)Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat(1)hurufcdapat berupa bantuan teknis, pendidikan, pelatihan, penelitian danjasa lainnya. �- I j. I I MENTER!KEUANGAN REPUBLIK INDONESIAI BABIII PRINSIPPEMBERIANHIBAH Pasal 4 (1).Hibah kepadaDaerahbersifatbantuan untukmenunjangprogram pembangunansesuaidenganprioritasdankebijakanPemerintah sertamerupakan urusan daerah.. (2)Dalam·halHibahkepadaDaerahyangbersumberdari pendapatan dalam negeri kegiatannyamerupakankebijakanPemerintah atau dapatdiusulkanoleh KementerianNegara/Lembaga.. (3)DalamhalHibah kepadaDaerah.yangbersumber daripinjaman luarnegeri kegiatannya telah diusulkanoleh Kementerian Negara/Lembaga. (4)Dalam hal Hibah kepadaDaerahyang bersumber dari hibahluar negeri, kegiatannyadapatdiusulkan oleh Kementerian Negara/Lembagadan/atauDaerah. ·(5)Hibah_·�i�.k����D,����ltd�te\•l<ano.leli:MenteriKettan�af.!. setelahI·.:.berkoordmast' ...,a�ng�-..M�teri.-padaKem.(mte,n� Negara/Pimpinan.Le�baga·.tei:kait. (6)PemberianHibah kepadaDaerah sejalandenganRencana Pembangunan Jangka Menengah(RPJM). (7)Apabiladipersyaratkan dalam NPHD/NPPHuntukmenyediakan dana pendamping, hibahdiberikan·kepada Daerahyangbersedia menyediakan dana pendamping. (8)Hibah diberikan kepada Daerah dalam kerangka hubungan keuangan antaraPemerintahdanDaerah.. (9)Hibah diherikan.:-kep�d�.Daerah dengan.mefnPel'-titnbang�. kinetja.'peng�lolaan:,'hip��:.· .s�.b�l�mnxa(.�μ�μ!!=lst.:.hil,1,��·y_at1g pernah-diterimaclan/atau' kegiatansejenisyangtelah·dilaksanakan. oleh Daerah.· BABIV KRITERIA PEMBERIAN HIBAH Pasal 5 Hibahyang bersumber darl pendapatan dalam negeri, diberikan kepada Daerah dengan kriteria sebagai berikut:
b.Untuk kegiatan dengan kondisi tertentuyangberkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahyang berskala nasional/ internasional di Daerah; dan/ atau _,,. ,,:g, '\' MENTER! KEUANGAN
Hibah yang bersumber dari hibah .Iuar negeri diberikan kepada Daerah dengan kriteria sebagai berikut: ·
BABV PENGUSULAN DAN PENILAIAN PEMBERIAN HIBAH YANG BERSUMBER DARI PENDAPATAN DALAM NEGERI Bagian Pertama Pengusulan Hibah
Kementerian Negara/Lembaga mengajukan usulan pemberian hibah Daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan. f. MENTERIKEUANGAN BagianKedua PenilaianPemberianHibah Pasal 9 (1)Terhadap usulKementerianNegara/Lembagasebagaimana dimaksud dalamPasal8,DirekturJenderalAnggarandan Perimbangan Keuangan menelitidanmenilaiterpenuhinya kelengkapandokumenusulanHibah, .. (2)PenelitiandanPenilaiansebagaimanadimaksudpadaayat(1) sekurang-kurangnya dilengkapidengan dokumenyang mencakup: a.Kerangka acuankegiatan; b.Rencanakegiatanrinci; .c.Rencanapembiayaan kegiatansecara keseluruhan; d.Rencanapengadaan barang danjasa: e.Indikator kinerjamonitoring"danevaluasi; f.Surat persetujuanDPRD;' g.Surat pemyataankesediaan menyediakan dana pendamping; dan h.Tata cara pengelolaan kegiatan. (3)Berdasarkan basil penelitiandanpenilaian sebagaimanadimaksud padaayat(1),MenteriKeuangan menetapkan persetujuan atau penolakan atas usulan Hibah serta kelayakan suatu Daerahuntuk menerima Hibah. BABVl PENGUSULANDANPENILAIANPEMBERIANHIBAH YANGBERSUMBERDARIPINJAMANLUAR NEGERI Bagia?Pertama Pen�sulan Hibah Pasal 10· (1)Kementerian/Lembaga menyampaikanusulankegiatan kepada Kementerian NegaraPerencanaanPembangunan Nasional/ Bappenas sebagai dasar penyusunanDRPPHLN. (2)Direktur Jenderal AnggarandanPerimbangan Keuangan menyampaikan data keuangan Daerah kepada Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, sebagai bahan pertimbangan penyusunanDRPPHLN. (3)Data keuangan Daerah sebagaimana dimaksud padaayat(2)antara lain meliputi:· a.peta kapasitas fiskal Daerah, dan
MENTER!KEUANGAN (4)BerdasarkanDRPPHLNsebagaimanadimaksudpadaayat(1), KementerianNegara PerencanaanPembangunanNasional/ Bappenasmenyusun daftar kegiatan yangdiusulkanuntuk dibiayaidenganpinjamandan/atauhibah luarnegeri. (5)Daftar Kegiatanyang telahdisusunsebagaimanadimaksudpada ayat(4)disampaikan kepadaDirektur JenderalAnggarandan PerimbanganKeuangan.
Tata caraperencanaan-danpengajuanusulankegiatan sebagaimana dimaksud dalamPasal10dilakukansesuaidengan PeraturanMenteri NegaraPerencanaan·PembangunanNasionalfKepala Bappenas. .� Pasal 12 (1)Berdasarkan Daftar Kegiatan sebagatmanadimaksud dalamPasal 10ayat(5),Direktur [enderal Anggarandan Perimbangan Keuangan menyampaikansurat·.kepada Kementerian Negara/Lembaga untukmengajukanusulan pemberian Hibah kepadaDaerah. (2)Usulan penerimaan Hibah sebagaimanadimaksudpada ayat(1) sekurang-kurangnya dilengkapi dengan dokumen yang mencakup:· a.Kerangka acuan kegiatan; b.Rencana kegiatanrinci:. c.Rencanapembiayaan kegiatan secara keseluruhan;
e.Indikatorkinerja monitoringdanevaluasi, £.Surat persetujuanDPRD;. g.Surat pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping; dan h.Tata cara pengelolaan kegiatan. BagianKedua· Penilaian Pemberian·Hibah Pasal 13 (1)DirekturJenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan meneliti- dan menilai terpenuhinya kelengkapan dokumen usulan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal12ayat(2)dan memberikan jawaban atas kekurangan atau telah terpenuhinya kelengkapan dokumen usulanHibah. (2)Dalam rangka melakukan penelitiandanpenilaian sebagaimana dimaksud pada ayat(1)Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan dapat meminta.pertimbangan Kementerian Dalam Negeri atas usulan Hibah untuk aspek-aspek diluar aspek perencanaan dan keuangan, yaitu aspek politik dan MENTER!KEUANGAN AEPUBLIK.INDONESIA (3)Pertimbanganatasusulan Hibahsebagaimanadimaksudpada ayat{2)diberikan palinglambat10(sepuluh)harikerjasetelah pengirimansurat pennintaanpertimbangandimaksud. (4)Dalam halpertimbangan Kementerian Dalam Negeritidak diberikan dalambataswaktusebagaimanadimaksud pada ayat (4),maka Kementerian DalamNegeri dianggap menyetujuiusulan Hibahdimaksud.
(1)Berdasarkanhasilpenelitiandanpenilaian sebagaimanadimaksud dalam Pasal13ayat(1),Menteri Keuanganmenetapkan persetujuanataupenolakanatas usulanHibahsertakelayakan· Daerahuntukmenerima Hibah. (2)MenteriKeuangan menyampaikan penetapansebagaimana dimaksud pada ayat(1)kepadaMenteripadaKementerian Negara/Pimpinan·Lembagadengan tembusan kepada Daerah calonpenerimaHibah. (3)Dalam halusulan Hibahsebagaimanadimaksud pada ayat(1) disetujui, DirekturJenderalPerbendaharaan menyampaikan permintaan pendanaan kepada calonPPLNuntuk mendapatkan komitmen pendanaan. (4)Berdasarkan komitmen sebagaimana dimaksudpadaayat(3), Direktur·Jenderal·Anggaran-dan..Perimbangan Keuangan menyusundanmenerbitkanDRHD..· Pasal 15 (1)Berdasarkan komitmen PPLNdanDRHDsebagaimana dimaksud dalam Pasal14ayat(3)dan ayat{4)serta konfirmasi kesiapan dokumen sebagaimana dimaksud dalamPasal13ayat(1)dan kesiapan kegiatan yang akandibiay.ai·dari Hibah, Menteri· Keuangan ataukuasanya bersama Kementerian Negara/Lembaga terkait melakukan perundingan denganPPLN. (2)I<riteriakesiapan kegiatan sebagaimana dimaksudpadaayat(1) mencakup: a.tersedianya desain kegiatan terinci; b.tersedianyaindikat�rkinerja,pemantauan danevaluasi; c.tersedianya surat pernyataan daerah untuk menyediakan dana pendamping;
e.terselesaikannya pengadaan tanah, pembebasan tanah dan/atau pematangan tanah; .· .'..• . ··' MENTER! KEUANGAN
BAB VII PENGUSULAN DAN PENILAIAN PEMBERIAN HIBAH YANG BERSUMBER DARI HIBAH LUAR NEGERI Bagian Pertama Pengusulan Hibah · -
BAB VII
( 1) Dalam hal Hibah yang kegiatannya diusulkan oleh Kementerian Negara/1..embaga, . pengusulan . pemberian Hibah mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kecuali pada ayat (3) huruf a, Pasal 11, dan Pasal 12. · ·
Bagian Kedua Penilaian Pemberian Hibah
,.. ;# ··� MENTERIKEUANGAN AEPUBLIK INDONESIA .. (2)Berdasarkan konfirmasi.kesiapan dokumen sebagaimana dimaksudpadaayat(1)MenteriKeuangan atau kuasanyadan KementerianNegara/Lembaga melakukanperundingan dengan PHLN. (3)Berdasarkanperundingansebagaimana dimaksud padaayat(2), MenteriKeuanganatau kuasanya melakukanpenandatanganan NPHLNdenganPHLN. (4)Salinan NPHLNyang telah ditandatanganisebagaimana dimaksudpadaayat(3)disampaikan Direktur [enderalAnggaran danPerimbangan KeuangankepadaBadan Pemeriksa Keuangan, BadanPengawasan KeuangandanPembangunan, Kementerian Perekonomian,Kementerian PerencanaanPembangunan. Nasional/Bappenas,BankIndonesia,Kementerian/Lembaga pengusul daninstansi terkait lainnya.· BAB·VIIl PERSETUJUANDANPERJANJIANHIBAH Pasal 18 (1)Berdasarkan hasil evaluasiatas kriteriasebagaimanadimaksud dalamPasal5,Pasal 6,danPasal7serta terpenuhinya penilaian pemberianHibah·sebagaimanadimaksud dalamPasal9,Pasal 13 ·danPasal17,Menteri Keuangan menetapkan persetujuan pemberian Hibah.untuk pendanaankegiatan tersebutkepada Daerah.·· (2)Berdasarkan persetujuan pendanaansebagaimanadim:aksudpada ayat(1)untukHibah yang bersumber dari pendapatan dalam negeridituangkan dalamNPHD. (3)Berdasarkan persetujuan pendanaansebagaimana dimaksudpada ayat(1)untuk Hibah yang bersumber dari pinjamanluar negeri danhibah luarneg�ridituangkan dalamNPPH.· ·· (4)Penandatanganan.NPHDdanNPPH dilakukan antara Menteri Keuanganc.q.Direktur Jenderal Anggarandan Perimbangan Keuangan dengan Daerah penerima Hibah.
(1)NPHD danNPPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal18ayat(2) dan ayat(3)memuat ketentuan antara lain mengenai: a.Tujuan Hibah; b.JumlahHibah;· ·c.Sumber Hibah;
e.Persyaratan Hibah;
I· ·,, MENTEAIKEUANGAN g.TatacarapenggunaanHibah; h.TatacarapelaporandanpemantauanHibah; i.Hak dankewajibanpemberidanpenerima Hibah;dan j.Sanksi. (2)SalinanNPHDdanNPPHyang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalamPasal18ayat(4)disampaikan Direktur Jenderal AnggarandanPerimbangan KeuangankepadaBadanPemeriksa Keuarigan, Badan P.engawasanKeuangandanPembangunan, Kementerian Negara Perencanaan PembangunanNasional/ Bappenas,Kementerian/Lembaga terkait sertaPPLNdan/atau PHLN.. . (3)NPPHmerupakan kesatuan yangtidak terpisahkan dari NPHLN atauNPPLNdanberlakuefektif setelahpersyaratan dalam NPHLNatauNPPLN_dipenuhi,' Pasal 20 (1)Dalamhalterdapat usulan perubahan lingkup pekerjaandan alokasibiayasebagaimanatelah ditetapkan NPHDatauNPPH, Daerahdapatmengajukanperubahan NPHDatau NPPH disertai alasan perubahan kepadaDirektur Jenderal Anggarandan PerimbanganKeuangan,. (2)Usulanperubahansebagaimanadimaksudpada ayat(1)hanya dapatdisetujui apabilatidak.menambah jumlah Hibahdantujuan penggunaanHibah. (3)Direktur Jenderal AnggarandanPerimbangan Keuangan menerbitkan persetujuan perubahan setelah berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenasdan Kementerian/Lembaga terkait sertaPHLNatauPPLN;· (4)Persetujuanperubahansebagaimana dimaksud pada ayat(3) menjadidasar perubahan NPHDatauNPPHdan merupakan· kesatuan dari NPHDatau NPPH.yangbersangkutan. BABIX HIBAH YANGB:ERSUMBERSELAIN DARIPEMERINTAH Pasal 21 (1)Dalam�lDaerah,m,eμe,rinuthib�h- yang.slffll��a.se,l� dari Pertie�tab»W,��:·..pe8'�J!i,·Ji-��:,��n·.,.Da��:. ,�enpa�an penerimaan Hibah dalam perjanjian yangdit�datangani oleh kedtta belah pihak. (2)Penerimaan Hibah .sebagaimana dimaksud pada ayat(1)bersifat sebagai bantuan yangtidal<-.mengikat.seeara.·polftisdan selaras denganRPJMO.· \ t·. MENTEAI l<EUANGAN .
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)