DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 52/PMK.10/2006

Nomor: 52/PMK.10/2006
Tahun: 2006
Ditetapkan: 12 Juli 2006
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang .Tatacara Pengadaan Pinjaman dan/ atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/ au Hibah Luar Negeri, dipandang perlu untuk mengatur tata car� pemberian Hibah kepada Daerah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Daerah;

1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembarari Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun �004 Tentang .Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ·
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); ·
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan · Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia· Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); ·
6.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran �egara Republik Indonesia Nomor 4406); I . .r � ... Menetapkan MENTEAI KEUANGAN AEPUBLIK INDONESIA
7.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4577);
8.· Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/ atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597); ·
9.Keputusan Presiden · Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik . Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
10.Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005; MEMUTUSKAN : PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA . PEMBERIAN HIBAH KEPADA DAERAH. BABI .

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang meme_gang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud · dalam Undang-Undarig Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945..
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah,
3.Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan :..,. .I MENTER!KEUANGAN 4.Anggaran PendapatandanBelanjaDaerah,yang selanjutnya disingkatAPBD,adalahrencanakeuangantahunanPemerintahan Daerahyangdibahasdandisetujui bersamaoleh Pemerintah DaerahdanDewan.PerwakilanRakyat Daerah,danclitetapkan .dengan PeraturanDaerah.. 5.Hibahadalah penerimaan Daerahyangberasaldari pemerintah negaraasing,badan/Iembagaasing,badan/lembagainternasional, Pemerintah,badan/lembagadalam negeri atau perorangan, baik dalambentukdevisa,rupiah maupunbarangdanataujasa, termasuk tenagaahli.danpelatihan yangtidakperlu dibayar kembali. 6.Kegiatanadalahbagiandariprogramyang dilaksanakan oleh satu ataulebihunitkerjapadaSatuanKerjaPerangkat Daerah sebagai bagian daripencapaian sasaran terukurpada suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya,berupa personal (sumberdayamanusia),barang modal termasuk peralatan danteknologi,dana,ataukombinasidaribeberapa atau semuajenis sumber daya tersebutsebagaimasukan(input)untukmenghasilkan keluaran(output)dalam bentuk barang/jasa. 7.PemberiHibah LuarNegeri,yangselanjutnya disingkatPHLN, adalahlembaga multilateral, pemerintahsuatu negaraasing, lembaga keuangandanlembaganonkeuangan asing yang. memberikan hibah kepadaPemerintah. 8.Pemberi Pinjaman LuarNegeri,yangselanjutnya .disingkat PPLN, adalah lembaga multilateral, pemerintahsuatu·negara.asing, lembagakeuangan danlembaganon keuangan asing yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah.. 9.Daftar RencanaPrioritas Pinjamandan/atau Hibah Luar Negeri, yang selanjutnya disingkatDRPPHLN,adalah daftar kegiatan pembangunan prioritas yang layak dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luarnegeri. 10.Daftar Kegiatan adalah daftar kegiatan yang dinyatakan layakdan siapoleh Menteri.Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/KepalaBappenasdan telah mendapatkan indikasi komitmen pendanaan daricalon PHLN atau PPLN. 11.Daftar Rencana Hibah Daerah,yang selanjutnya disingkatDRHD, adalah daftar rencana kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah yang akan dibiayai dari Hibah Pemerintah kepada Daerah. 12.Naskah Perjanjian Hibah Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat NPHLN, adalah naskah petjanjianhibahantara Pemerintah dengan Pemberi Hibah Luar Negeri. 13.Naskah Perjanjian Pinjarnan Luar Negeri,yang.selanjutnya disingkat NPPLN, adalah ·naskah perjanjian pinjaman antara Pemerintah dengan Pemberi Pinjaman Luar Negeri. \ \ 1- .,.... "·y' MENTERi KEUANGAN 14.NaskahPerjanjian·HibahDaerah,yangselanjutnyadisingkat NPHD,adalah naskahpetjanjian hibah antara pemberi hibah yang berasaldari dalam negeridanDaerah, 15.·NaskahPerjanjianPenerusan Hibah,yangselanjutnyadisingkat NPPH,adalahnaskahperjanjianpenerusan hibahluarnegeri antara Pemerintahc.q,MenteriKeuangan atau kuasanyadengan Daerah..- 16.Peta KapasitasFiskaladalahpetayang menggambarkan kemampuan keuanganmasing-masingDaerah yangdicerminkan melaluipenerimaanumumAnggaranPendapatan danBelanja Daerah (tidak termasuk danaalokasikhusus,dana darurat, dana pinjamanlama,danpenerimaan lain yangpenggunaannya dibatasi untukmembiayai pengeluaran tertentu)untukmembiayaitugas pemerintahansetelahdikurangibelanjapegawaidandikaitkan· denganjumlahpendudukmiskin. BABU SUMBERDANBENTUKHIBAH Pasal 2 Hibah kepada Daerah bersumberdari: a.Pendapatan DalamNegeri;· b.Pinjaman Luar Negeridan/atau: c.Hibah LuarNegeri, Pasal 3

(1)Hibahsebagaimana dimaksud dalamPasal 2 berbentuk: a.·uang; b.Barang;dan/ atau c.Jasa.
(2)Dang sebagaimana dimaksud padaayatfl) huruf a dapat berupa rupiah, devisa,dan/atau surat berharga..
(3)Barang sebagaimana dimaksud pada ayat(1)huruf b dapat berupa barang bergerak antara lain peralatan, mesin, kendaraan bermotor, dan barang tidak bergerak antara lain tanah, rumah, gedung, dan bangunan.
(4)Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat(1)hurufcdapat berupa bantuan teknis, pendidikan, pelatihan, penelitian danjasa lainnya. �- I j. I I MENTER!KEUANGAN REPUBLIK INDONESIAI BABIII PRINSIPPEMBERIANHIBAH Pasal 4
(1).Hibah kepadaDaerahbersifatbantuan untukmenunjangprogram pembangunansesuaidenganprioritasdankebijakanPemerintah sertamerupakan urusan daerah..
(2)Dalam·halHibahkepadaDaerahyangbersumberdari pendapatan dalam negeri kegiatannyamerupakankebijakanPemerintah atau dapatdiusulkanoleh KementerianNegara/Lembaga..
(3)DalamhalHibah kepadaDaerah.yangbersumber daripinjaman luarnegeri kegiatannya telah diusulkanoleh Kementerian Negara/Lembaga.
(4)Dalam hal Hibah kepadaDaerahyang bersumber dari hibahluar negeri, kegiatannyadapatdiusulkan oleh Kementerian Negara/Lembagadan/atauDaerah. ·(5)Hibah_·�i�.k��D,��ltd�te\•l<ano.leli:MenteriKettan�af.!. setelahI·.:.berkoordmast' ...,a�ng�-..M�teri.-padaKem.(mte,n� Negara/Pimpinan.Le�baga·.tei:kait.
(6)PemberianHibah kepadaDaerah sejalandenganRencana Pembangunan Jangka Menengah(RPJM).
(7)Apabiladipersyaratkan dalam NPHD/NPPHuntukmenyediakan dana pendamping, hibahdiberikan·kepada Daerahyangbersedia menyediakan dana pendamping.
(8)Hibah diberikan kepada Daerah dalam kerangka hubungan keuangan antaraPemerintahdanDaerah..
(9)Hibah diherikan.:-kep�d�.Daerah dengan.mefnPel'-titnbang�. kinetja.'peng�lolaan:,'hip��:.· .s�.b�l�mnxa(.�μ�μ!!=lst.:.hil,1,��·y_at1g pernah-diterimaclan/atau' kegiatansejenisyangtelah·dilaksanakan. oleh Daerah.· BABIV KRITERIA PEMBERIAN HIBAH Pasal 5 Hibahyang bersumber darl pendapatan dalam negeri, diberikan kepada Daerah dengan kriteria sebagai berikut:
1. a.Untuk melaksanakan kegiatan yang menjadiurusan Daerah, yaitu peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar umum, dan pemberdayaan aparatur Daerah;. b.Untuk kegiatan dengan kondisi tertentuyangberkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahyang berskala nasional/ internasional di Daerah; dan/ atau _,,. ,,:g, '\' MENTER! KEUANGAN
2. c.Untuk melaksanakan kegiatan sebagai akibat kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan penambahan beban APBD.

Pasal 6

(1). Hibah yang bersumber dari pinjaman Iuar negeri, diberikan kepada Daerah dengan kriteria sebagai berikut:
1. a.Kegiatan yang . merupakan urusan Daerah dalam rangka pencapaian sasaran program yang merupakan prioritas pembangunan nasional; dan/ atau
2. b.Diprioritaskan untuk Daerah dengan kapasitas fiskal rendah, berdasarkan peta kapasitas fiskal . yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan,
(2)Hibah yang bersumber dari pinjamari luar negeri tidak dapat digunakan untuk membiayai .kegiatan pendukung yang menjadi kewajiban Daerah, yang meliputi antara lain: kegiatan administrasi proyek, penyiapan kegiatan fisik, perjalanan dinas, penyediaan/ pematangan lahan, monitoring . dan evaluasi, pengawasan, sebagai dana pendamping suatu kegiatan dan kegiatan sejenis lainnya.

Pasal 7

Hibah yang bersumber dari hibah .Iuar negeri diberikan kepada Daerah dengan kriteria sebagai berikut: ·

a.Untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi urusan Daerah, yaitu peningkatan fungsi pemerintahan, Iayanan dasar umum, dan pemberdayaan aparatur Daerah; dan/ atau
b.Hibah diteruskan kepada Daerah sesuai dengan NPHLN. BABV PENGUSULAN DAN PENILAIAN PEMBERIAN HIBAH YANG BERSUMBER DARI PENDAPATAN DALAM NEGERI

Pasal 8

Kementerian Negara/Lembaga mengajukan usulan pemberian hibah Daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan. f. MENTERIKEUANGAN BagianKedua PenilaianPemberianHibah Pasal 9

(1)Terhadap usulKementerianNegara/Lembagasebagaimana dimaksud dalamPasal8,DirekturJenderalAnggarandan Perimbangan Keuangan menelitidanmenilaiterpenuhinya kelengkapandokumenusulanHibah, ..
(2)PenelitiandanPenilaiansebagaimanadimaksudpadaayat(1) sekurang-kurangnya dilengkapidengan dokumenyang mencakup: a.Kerangka acuankegiatan; b.Rencanakegiatanrinci; .c.Rencanapembiayaan kegiatansecara keseluruhan; d.Rencanapengadaan barang danjasa: e.Indikator kinerjamonitoring"danevaluasi; f.Surat persetujuanDPRD;' g.Surat pemyataankesediaan menyediakan dana pendamping; dan h.Tata cara pengelolaan kegiatan.
(3)Berdasarkan basil penelitiandanpenilaian sebagaimanadimaksud padaayat(1),MenteriKeuangan menetapkan persetujuan atau penolakan atas usulan Hibah serta kelayakan suatu Daerahuntuk menerima Hibah. BABVl PENGUSULANDANPENILAIANPEMBERIANHIBAH YANGBERSUMBERDARIPINJAMANLUAR NEGERI Bagia?Pertama Pen�sulan Hibah Pasal 10·
(1)Kementerian/Lembaga menyampaikanusulankegiatan kepada Kementerian NegaraPerencanaanPembangunan Nasional/ Bappenas sebagai dasar penyusunanDRPPHLN.
(2)Direktur Jenderal AnggarandanPerimbangan Keuangan menyampaikan data keuangan Daerah kepada Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, sebagai bahan pertimbangan penyusunanDRPPHLN.
(3)Data keuangan Daerah sebagaimana dimaksud padaayat(2)antara lain meliputi:· a.peta kapasitas fiskal Daerah, dan
1. b.rincian alokasi·Hibah yangditerima masing-masing Daerah untuk 5 (lima) tahun terakhir, .., .r: MENTER!KEUANGAN
(4)BerdasarkanDRPPHLNsebagaimanadimaksudpadaayat(1), KementerianNegara PerencanaanPembangunanNasional/ Bappenasmenyusun daftar kegiatan yangdiusulkanuntuk dibiayaidenganpinjamandan/atauhibah luarnegeri.
(5)Daftar Kegiatanyang telahdisusunsebagaimanadimaksudpada ayat(4)disampaikan kepadaDirektur JenderalAnggarandan PerimbanganKeuangan.

Pasal 11

Tata caraperencanaan-danpengajuanusulankegiatan sebagaimana dimaksud dalamPasal10dilakukansesuaidengan PeraturanMenteri NegaraPerencanaan·PembangunanNasionalfKepala Bappenas. .� Pasal 12

(1)Berdasarkan Daftar Kegiatan sebagatmanadimaksud dalamPasal 10ayat(5),Direktur [enderal Anggarandan Perimbangan Keuangan menyampaikansurat·.kepada Kementerian Negara/Lembaga untukmengajukanusulan pemberian Hibah kepadaDaerah.
(2)Usulan penerimaan Hibah sebagaimanadimaksudpada ayat(1) sekurang-kurangnya dilengkapi dengan dokumen yang mencakup:· a.Kerangka acuan kegiatan; b.Rencana kegiatanrinci:. c.Rencanapembiayaan kegiatan secara keseluruhan;
1. d.Rencanapengadaan barang danjasa; e.Indikatorkinerja monitoringdanevaluasi, £.Surat persetujuanDPRD;. g.Surat pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping; dan h.Tata cara pengelolaan kegiatan. BagianKedua· Penilaian Pemberian·Hibah Pasal 13
(1)DirekturJenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan meneliti- dan menilai terpenuhinya kelengkapan dokumen usulan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal12ayat(2)dan memberikan jawaban atas kekurangan atau telah terpenuhinya kelengkapan dokumen usulanHibah.
(2)Dalam rangka melakukan penelitiandanpenilaian sebagaimana dimaksud pada ayat(1)Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan dapat meminta.pertimbangan Kementerian Dalam Negeri atas usulan Hibah untuk aspek-aspek diluar aspek perencanaan dan keuangan, yaitu aspek politik dan MENTER!KEUANGAN AEPUBLIK.INDONESIA
(3)Pertimbanganatasusulan Hibahsebagaimanadimaksudpada ayat{2)diberikan palinglambat10(sepuluh)harikerjasetelah pengirimansurat pennintaanpertimbangandimaksud.
(4)Dalam halpertimbangan Kementerian Dalam Negeritidak diberikan dalambataswaktusebagaimanadimaksud pada ayat
(4),maka Kementerian DalamNegeri dianggap menyetujuiusulan Hibahdimaksud.

Pasal 14

(1)Berdasarkanhasilpenelitiandanpenilaian sebagaimanadimaksud dalam Pasal13ayat(1),Menteri Keuanganmenetapkan persetujuanataupenolakanatas usulanHibahsertakelayakan· Daerahuntukmenerima Hibah.
(2)MenteriKeuangan menyampaikan penetapansebagaimana dimaksud pada ayat(1)kepadaMenteripadaKementerian Negara/Pimpinan·Lembagadengan tembusan kepada Daerah calonpenerimaHibah.
(3)Dalam halusulan Hibahsebagaimanadimaksud pada ayat(1) disetujui, DirekturJenderalPerbendaharaan menyampaikan permintaan pendanaan kepada calonPPLNuntuk mendapatkan komitmen pendanaan.
(4)Berdasarkan komitmen sebagaimana dimaksudpadaayat(3), Direktur·Jenderal·Anggaran-dan..Perimbangan Keuangan menyusundanmenerbitkanDRHD..· Pasal 15
(1)Berdasarkan komitmen PPLNdanDRHDsebagaimana dimaksud dalam Pasal14ayat(3)dan ayat{4)serta konfirmasi kesiapan dokumen sebagaimana dimaksud dalamPasal13ayat(1)dan kesiapan kegiatan yang akandibiay.ai·dari Hibah, Menteri· Keuangan ataukuasanya bersama Kementerian Negara/Lembaga terkait melakukan perundingan denganPPLN.
(2)I<riteriakesiapan kegiatan sebagaimana dimaksudpadaayat(1) mencakup: a.tersedianya desain kegiatan terinci; b.tersedianyaindikat�rkinerja,pemantauan danevaluasi; c.tersedianya surat pernyataan daerah untuk menyediakan dana pendamping;
1. d.tersedianya dana pendamping untuk pelaksanaan kegiatan tahun pertama dalamAPBD; e.terselesaikannya pengadaan tanah, pembebasan tanah dan/atau pematangan tanah; .· .'..• . ··' MENTER! KEUANGAN
2. f.terbentuknya dan telah ditempatkannya personalia dalam unit manajemen kegiatan dan unit pelaksana kegiatan;
3. g.kesiapan konsep pengelolaan proyek/ petunjuk pengelolaan/ administrasi proyek/ memorandum yang berisi cakupan organisasi dan kerangka acuan ketjanya, dan pengaturan tentang pengadaan, anggaran, penarikan dana, audit dan pelap�ran. ·
(3)Berdasarkan perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat. (1) Menteri Keuangan atau kuasanya melakukan penandatanganan NPPLN dengan PPLN. .
(4)Salinan NPPLN yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kementerian Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, Bank Indonesia, Kementerian/Lembaga pengusul dan instansi terkait lainnya.

BAB VII

PENGUSULAN DAN PENILAIAN PEMBERIAN HIBAH YANG BERSUMBER DARI HIBAH LUAR NEGERI

Pasal 16

( 1) Dalam hal Hibah yang kegiatannya diusulkan oleh Kementerian Negara/1..embaga, . pengusulan . pemberian Hibah mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kecuali pada ayat (3) huruf a, Pasal 11, dan Pasal 12. · ·

(2)Dalam hal Hibah yang diusulkan oleh d�erah yang telah · mendapatkan komitmen dari PHLN, Daerah mengajukan usulan kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga untuk memasukkan usulan kegiatan dalam DRHD.

Pasal 17

(1)Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(1)dan ayat (2) Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga · melakukan konfirmasi kesiapan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam komitmen dengan PHLN. ,.. ;# ··� MENTERIKEUANGAN AEPUBLIK INDONESIA ..
(2)Berdasarkan konfirmasi.kesiapan dokumen sebagaimana dimaksudpadaayat(1)MenteriKeuangan atau kuasanyadan KementerianNegara/Lembaga melakukanperundingan dengan PHLN.
(3)Berdasarkanperundingansebagaimana dimaksud padaayat(2), MenteriKeuanganatau kuasanya melakukanpenandatanganan NPHLNdenganPHLN.
(4)Salinan NPHLNyang telah ditandatanganisebagaimana dimaksudpadaayat(3)disampaikan Direktur [enderalAnggaran danPerimbangan KeuangankepadaBadan Pemeriksa Keuangan, BadanPengawasan KeuangandanPembangunan, Kementerian Perekonomian,Kementerian PerencanaanPembangunan. Nasional/Bappenas,BankIndonesia,Kementerian/Lembaga pengusul daninstansi terkait lainnya.· BAB·VIIl PERSETUJUANDANPERJANJIANHIBAH Pasal 18
(1)Berdasarkan hasil evaluasiatas kriteriasebagaimanadimaksud dalamPasal5,Pasal 6,danPasal7serta terpenuhinya penilaian pemberianHibah·sebagaimanadimaksud dalamPasal9,Pasal 13 ·danPasal17,Menteri Keuangan menetapkan persetujuan pemberian Hibah.untuk pendanaankegiatan tersebutkepada Daerah.··
(2)Berdasarkan persetujuan pendanaansebagaimanadim:aksudpada ayat(1)untukHibah yang bersumber dari pendapatan dalam negeridituangkan dalamNPHD.
(3)Berdasarkan persetujuan pendanaansebagaimana dimaksudpada ayat(1)untuk Hibah yang bersumber dari pinjamanluar negeri danhibah luarneg�ridituangkan dalamNPPH.· ··
(4)Penandatanganan.NPHDdanNPPH dilakukan antara Menteri Keuanganc.q.Direktur Jenderal Anggarandan Perimbangan Keuangan dengan Daerah penerima Hibah.

Pasal 19

(1)NPHD danNPPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal18ayat(2) dan ayat(3)memuat ketentuan antara lain mengenai: a.Tujuan Hibah; b.JumlahHibah;· ·c.Sumber Hibah;
1. d.Penerima Hibah; e.Persyaratan Hibah;
2. f.Tatacara pencairan/penyaluranHibah; I· ·,, MENTEAIKEUANGAN g.TatacarapenggunaanHibah; h.TatacarapelaporandanpemantauanHibah; i.Hak dankewajibanpemberidanpenerima Hibah;dan j.Sanksi.
(2)SalinanNPHDdanNPPHyang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalamPasal18ayat(4)disampaikan Direktur Jenderal AnggarandanPerimbangan KeuangankepadaBadanPemeriksa Keuarigan, Badan P.engawasanKeuangandanPembangunan, Kementerian Negara Perencanaan PembangunanNasional/ Bappenas,Kementerian/Lembaga terkait sertaPPLNdan/atau PHLN.. .
(3)NPPHmerupakan kesatuan yangtidak terpisahkan dari NPHLN atauNPPLNdanberlakuefektif setelahpersyaratan dalam NPHLNatauNPPLN_dipenuhi,' Pasal 20
(1)Dalamhalterdapat usulan perubahan lingkup pekerjaandan alokasibiayasebagaimanatelah ditetapkan NPHDatauNPPH, Daerahdapatmengajukanperubahan NPHDatau NPPH disertai alasan perubahan kepadaDirektur Jenderal Anggarandan PerimbanganKeuangan,.
(2)Usulanperubahansebagaimanadimaksudpada ayat(1)hanya dapatdisetujui apabilatidak.menambah jumlah Hibahdantujuan penggunaanHibah.
(3)Direktur Jenderal AnggarandanPerimbangan Keuangan menerbitkan persetujuan perubahan setelah berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenasdan Kementerian/Lembaga terkait sertaPHLNatauPPLN;·
(4)Persetujuanperubahansebagaimana dimaksud pada ayat(3) menjadidasar perubahan NPHDatauNPPHdan merupakan· kesatuan dari NPHDatau NPPH.yangbersangkutan. BABIX HIBAH YANGB:ERSUMBERSELAIN DARIPEMERINTAH Pasal 21
(1)Dalam�lDaerah,m,eμe,rinuthib�h- yang.slffll��a.se,l� dari Pertie�tab»W,��:·..pe8'�J!i,·Ji-��:,��n·.,.Da��:. ,�enpa�an penerimaan Hibah dalam perjanjian yangdit�datangani oleh kedtta belah pihak.
(2)Penerimaan Hibah .sebagaimana dimaksud pada ayat(1)bersifat sebagai bantuan yangtidal<-.mengikat.seeara.·polftisdan selaras denganRPJMO.· \ t·. MENTEAI l<EUANGAN .
(3)Salinan perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga terkait. · BABX PENARIKANDANPENYALURANHIBAH

Pasal 22

(1)Berdasarkan NPHD atau NPPH, Daerah penerima Hibah mengajukan alokasi dana kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan.
(2)Berdasarkan pengajuan alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat {1 ), Menteri Keuangan menetapkan Satuan Anggaran Per Satuan Ketja (SA"PSK) pene�san Hibah kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan.
(3)Atas dasar penetapan SA-PSK sebagaimana dimaksud ayat (2), Daerah menerbitkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran {DIPA).
(4)DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk mendapatkan pengesahan.
(5)DIPA yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakart sebagai dasar pencairan dan/atau penyaluran Hibah,

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang .Tatacara Pengadaan Pinjaman dan/ atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/ au Hibah Luar Negeri, dipandang perlu untuk mengatur tata car� pemberian Hibah kepada Daerah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Daerah;

1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembarari Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun �004 Tentang .Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ·
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); ·
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan · Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia· Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); ·
6.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran �egara Republik Indonesia Nomor 4406); I . .r � ... Menetapkan MENTEAI KEUANGAN AEPUBLIK INDONESIA
7.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4577);
8.· Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/ atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597); ·
9.Keputusan Presiden · Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik . Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
10.Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005; MEMUTUSKAN : PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA . PEMBERIAN HIBAH KEPADA DAERAH. BABI .

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang meme_gang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud · dalam Undang-Undarig Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945..
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah,
3.Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan :..,. .I MENTER!KEUANGAN 4.Anggaran PendapatandanBelanjaDaerah,yang selanjutnya disingkatAPBD,adalahrencanakeuangantahunanPemerintahan Daerahyangdibahasdandisetujui bersamaoleh Pemerintah DaerahdanDewan.PerwakilanRakyat Daerah,danclitetapkan .dengan PeraturanDaerah.. 5.Hibahadalah penerimaan Daerahyangberasaldari pemerintah negaraasing,badan/Iembagaasing,badan/lembagainternasional, Pemerintah,badan/lembagadalam negeri atau perorangan, baik dalambentukdevisa,rupiah maupunbarangdanataujasa, termasuk tenagaahli.danpelatihan yangtidakperlu dibayar kembali. 6.Kegiatanadalahbagiandariprogramyang dilaksanakan oleh satu ataulebihunitkerjapadaSatuanKerjaPerangkat Daerah sebagai bagian daripencapaian sasaran terukurpada suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya,berupa personal (sumberdayamanusia),barang modal termasuk peralatan danteknologi,dana,ataukombinasidaribeberapa atau semuajenis sumber daya tersebutsebagaimasukan(input)untukmenghasilkan keluaran(output)dalam bentuk barang/jasa. 7.PemberiHibah LuarNegeri,yangselanjutnya disingkatPHLN, adalahlembaga multilateral, pemerintahsuatu negaraasing, lembaga keuangandanlembaganonkeuangan asing yang. memberikan hibah kepadaPemerintah. 8.Pemberi Pinjaman LuarNegeri,yangselanjutnya .disingkat PPLN, adalah lembaga multilateral, pemerintahsuatu·negara.asing, lembagakeuangan danlembaganon keuangan asing yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah.. 9.Daftar RencanaPrioritas Pinjamandan/atau Hibah Luar Negeri, yang selanjutnya disingkatDRPPHLN,adalah daftar kegiatan pembangunan prioritas yang layak dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luarnegeri. 10.Daftar Kegiatan adalah daftar kegiatan yang dinyatakan layakdan siapoleh Menteri.Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/KepalaBappenasdan telah mendapatkan indikasi komitmen pendanaan daricalon PHLN atau PPLN. 11.Daftar Rencana Hibah Daerah,yang selanjutnya disingkatDRHD, adalah daftar rencana kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah yang akan dibiayai dari Hibah Pemerintah kepada Daerah. 12.Naskah Perjanjian Hibah Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat NPHLN, adalah naskah petjanjianhibahantara Pemerintah dengan Pemberi Hibah Luar Negeri. 13.Naskah Perjanjian Pinjarnan Luar Negeri,yang.selanjutnya disingkat NPPLN, adalah ·naskah perjanjian pinjaman antara Pemerintah dengan Pemberi Pinjaman Luar Negeri. \ \ 1- .,.... "·y' MENTERi KEUANGAN 14.NaskahPerjanjian·HibahDaerah,yangselanjutnyadisingkat NPHD,adalah naskahpetjanjian hibah antara pemberi hibah yang berasaldari dalam negeridanDaerah, 15.·NaskahPerjanjianPenerusan Hibah,yangselanjutnyadisingkat NPPH,adalahnaskahperjanjianpenerusan hibahluarnegeri antara Pemerintahc.q,MenteriKeuangan atau kuasanyadengan Daerah..- 16.Peta KapasitasFiskaladalahpetayang menggambarkan kemampuan keuanganmasing-masingDaerah yangdicerminkan melaluipenerimaanumumAnggaranPendapatan danBelanja Daerah (tidak termasuk danaalokasikhusus,dana darurat, dana pinjamanlama,danpenerimaan lain yangpenggunaannya dibatasi untukmembiayai pengeluaran tertentu)untukmembiayaitugas pemerintahansetelahdikurangibelanjapegawaidandikaitkan· denganjumlahpendudukmiskin. BABU SUMBERDANBENTUKHIBAH Pasal 2 Hibah kepada Daerah bersumberdari: a.Pendapatan DalamNegeri;· b.Pinjaman Luar Negeridan/atau: c.Hibah LuarNegeri, Pasal 3

(1)Hibahsebagaimana dimaksud dalamPasal 2 berbentuk: a.·uang; b.Barang;dan/ atau c.Jasa.
(2)Dang sebagaimana dimaksud padaayatfl) huruf a dapat berupa rupiah, devisa,dan/atau surat berharga..
(3)Barang sebagaimana dimaksud pada ayat(1)huruf b dapat berupa barang bergerak antara lain peralatan, mesin, kendaraan bermotor, dan barang tidak bergerak antara lain tanah, rumah, gedung, dan bangunan.
(4)Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat(1)hurufcdapat berupa bantuan teknis, pendidikan, pelatihan, penelitian danjasa lainnya. �- I j. I I MENTER!KEUANGAN REPUBLIK INDONESIAI BABIII PRINSIPPEMBERIANHIBAH Pasal 4
(1).Hibah kepadaDaerahbersifatbantuan untukmenunjangprogram pembangunansesuaidenganprioritasdankebijakanPemerintah sertamerupakan urusan daerah..
(2)Dalam·halHibahkepadaDaerahyangbersumberdari pendapatan dalam negeri kegiatannyamerupakankebijakanPemerintah atau dapatdiusulkanoleh KementerianNegara/Lembaga..
(3)DalamhalHibah kepadaDaerah.yangbersumber daripinjaman luarnegeri kegiatannya telah diusulkanoleh Kementerian Negara/Lembaga.
(4)Dalam hal Hibah kepadaDaerahyang bersumber dari hibahluar negeri, kegiatannyadapatdiusulkan oleh Kementerian Negara/Lembagadan/atauDaerah. ·(5)Hibah_·�i�.k��D,��ltd�te\•l<ano.leli:MenteriKettan�af.!. setelahI·.:.berkoordmast' ...,a�ng�-..M�teri.-padaKem.(mte,n� Negara/Pimpinan.Le�baga·.tei:kait.
(6)PemberianHibah kepadaDaerah sejalandenganRencana Pembangunan Jangka Menengah(RPJM).
(7)Apabiladipersyaratkan dalam NPHD/NPPHuntukmenyediakan dana pendamping, hibahdiberikan·kepada Daerahyangbersedia menyediakan dana pendamping.
(8)Hibah diberikan kepada Daerah dalam kerangka hubungan keuangan antaraPemerintahdanDaerah..
(9)Hibah diherikan.:-kep�d�.Daerah dengan.mefnPel'-titnbang�. kinetja.'peng�lolaan:,'hip��:.· .s�.b�l�mnxa(.�μ�μ!!=lst.:.hil,1,��·y_at1g pernah-diterimaclan/atau' kegiatansejenisyangtelah·dilaksanakan. oleh Daerah.· BABIV KRITERIA PEMBERIAN HIBAH Pasal 5 Hibahyang bersumber darl pendapatan dalam negeri, diberikan kepada Daerah dengan kriteria sebagai berikut:
1. a.Untuk melaksanakan kegiatan yang menjadiurusan Daerah, yaitu peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar umum, dan pemberdayaan aparatur Daerah;. b.Untuk kegiatan dengan kondisi tertentuyangberkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahyang berskala nasional/ internasional di Daerah; dan/ atau _,,. ,,:g, '\' MENTER! KEUANGAN
2. c.Untuk melaksanakan kegiatan sebagai akibat kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan penambahan beban APBD.

Pasal 6

(1). Hibah yang bersumber dari pinjaman Iuar negeri, diberikan kepada Daerah dengan kriteria sebagai berikut:
1. a.Kegiatan yang . merupakan urusan Daerah dalam rangka pencapaian sasaran program yang merupakan prioritas pembangunan nasional; dan/ atau
2. b.Diprioritaskan untuk Daerah dengan kapasitas fiskal rendah, berdasarkan peta kapasitas fiskal . yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan,
(2)Hibah yang bersumber dari pinjamari luar negeri tidak dapat digunakan untuk membiayai .kegiatan pendukung yang menjadi kewajiban Daerah, yang meliputi antara lain: kegiatan administrasi proyek, penyiapan kegiatan fisik, perjalanan dinas, penyediaan/ pematangan lahan, monitoring . dan evaluasi, pengawasan, sebagai dana pendamping suatu kegiatan dan kegiatan sejenis lainnya.

Pasal 7

Hibah yang bersumber dari hibah .Iuar negeri diberikan kepada Daerah dengan kriteria sebagai berikut: ·

a.Untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi urusan Daerah, yaitu peningkatan fungsi pemerintahan, Iayanan dasar umum, dan pemberdayaan aparatur Daerah; dan/ atau
b.Hibah diteruskan kepada Daerah sesuai dengan NPHLN. BABV PENGUSULAN DAN PENILAIAN PEMBERIAN HIBAH YANG BERSUMBER DARI PENDAPATAN DALAM NEGERI

Pasal 8

(1)Terhadap usulKementerianNegara/Lembagasebagaimana dimaksud dalamPasal8,DirekturJenderalAnggarandan Perimbangan Keuangan menelitidanmenilaiterpenuhinya kelengkapandokumenusulanHibah, ..
(2)PenelitiandanPenilaiansebagaimanadimaksudpadaayat(1) sekurang-kurangnya dilengkapidengan dokumenyang mencakup: a.Kerangka acuankegiatan; b.Rencanakegiatanrinci; .c.Rencanapembiayaan kegiatansecara keseluruhan; d.Rencanapengadaan barang danjasa: e.Indikator kinerjamonitoring"danevaluasi; f.Surat persetujuanDPRD;' g.Surat pemyataankesediaan menyediakan dana pendamping; dan h.Tata cara pengelolaan kegiatan.
(3)Berdasarkan basil penelitiandanpenilaian sebagaimanadimaksud padaayat(1),MenteriKeuangan menetapkan persetujuan atau penolakan atas usulan Hibah serta kelayakan suatu Daerahuntuk menerima Hibah. BABVl PENGUSULANDANPENILAIANPEMBERIANHIBAH YANGBERSUMBERDARIPINJAMANLUAR NEGERI Bagia?Pertama Pen�sulan Hibah Pasal 10·
(1)Kementerian/Lembaga menyampaikanusulankegiatan kepada Kementerian NegaraPerencanaanPembangunan Nasional/ Bappenas sebagai dasar penyusunanDRPPHLN.
(2)Direktur Jenderal AnggarandanPerimbangan Keuangan menyampaikan data keuangan Daerah kepada Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, sebagai bahan pertimbangan penyusunanDRPPHLN.
(3)Data keuangan Daerah sebagaimana dimaksud padaayat(2)antara lain meliputi:· a.peta kapasitas fiskal Daerah, dan
1. b.rincian alokasi·Hibah yangditerima masing-masing Daerah untuk 5 (lima) tahun terakhir, .., .r: MENTER!KEUANGAN
(4)BerdasarkanDRPPHLNsebagaimanadimaksudpadaayat(1), KementerianNegara PerencanaanPembangunanNasional/ Bappenasmenyusun daftar kegiatan yangdiusulkanuntuk dibiayaidenganpinjamandan/atauhibah luarnegeri.
(5)Daftar Kegiatanyang telahdisusunsebagaimanadimaksudpada ayat(4)disampaikan kepadaDirektur JenderalAnggarandan PerimbanganKeuangan.

Pasal 11

Tata caraperencanaan-danpengajuanusulankegiatan sebagaimana dimaksud dalamPasal10dilakukansesuaidengan PeraturanMenteri NegaraPerencanaan·PembangunanNasionalfKepala Bappenas. .� Pasal 12

(1)Berdasarkan Daftar Kegiatan sebagatmanadimaksud dalamPasal 10ayat(5),Direktur [enderal Anggarandan Perimbangan Keuangan menyampaikansurat·.kepada Kementerian Negara/Lembaga untukmengajukanusulan pemberian Hibah kepadaDaerah.
(2)Usulan penerimaan Hibah sebagaimanadimaksudpada ayat(1) sekurang-kurangnya dilengkapi dengan dokumen yang mencakup:· a.Kerangka acuan kegiatan; b.Rencana kegiatanrinci:. c.Rencanapembiayaan kegiatan secara keseluruhan;
1. d.Rencanapengadaan barang danjasa; e.Indikatorkinerja monitoringdanevaluasi, £.Surat persetujuanDPRD;. g.Surat pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping; dan h.Tata cara pengelolaan kegiatan. BagianKedua· Penilaian Pemberian·Hibah Pasal 13
(1)DirekturJenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan meneliti- dan menilai terpenuhinya kelengkapan dokumen usulan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal12ayat(2)dan memberikan jawaban atas kekurangan atau telah terpenuhinya kelengkapan dokumen usulanHibah.
(2)Dalam rangka melakukan penelitiandanpenilaian sebagaimana dimaksud pada ayat(1)Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan dapat meminta.pertimbangan Kementerian Dalam Negeri atas usulan Hibah untuk aspek-aspek diluar aspek perencanaan dan keuangan, yaitu aspek politik dan MENTER!KEUANGAN AEPUBLIK.INDONESIA
(3)Pertimbanganatasusulan Hibahsebagaimanadimaksudpada ayat{2)diberikan palinglambat10(sepuluh)harikerjasetelah pengirimansurat pennintaanpertimbangandimaksud.
(4)Dalam halpertimbangan Kementerian Dalam Negeritidak diberikan dalambataswaktusebagaimanadimaksud pada ayat
(4),maka Kementerian DalamNegeri dianggap menyetujuiusulan Hibahdimaksud.

Pasal 14

(1)Berdasarkanhasilpenelitiandanpenilaian sebagaimanadimaksud dalam Pasal13ayat(1),Menteri Keuanganmenetapkan persetujuanataupenolakanatas usulanHibahsertakelayakan· Daerahuntukmenerima Hibah.
(2)MenteriKeuangan menyampaikan penetapansebagaimana dimaksud pada ayat(1)kepadaMenteripadaKementerian Negara/Pimpinan·Lembagadengan tembusan kepada Daerah calonpenerimaHibah.
(3)Dalam halusulan Hibahsebagaimanadimaksud pada ayat(1) disetujui, DirekturJenderalPerbendaharaan menyampaikan permintaan pendanaan kepada calonPPLNuntuk mendapatkan komitmen pendanaan.
(4)Berdasarkan komitmen sebagaimana dimaksudpadaayat(3), Direktur·Jenderal·Anggaran-dan..Perimbangan Keuangan menyusundanmenerbitkanDRHD..· Pasal 15
(1)Berdasarkan komitmen PPLNdanDRHDsebagaimana dimaksud dalam Pasal14ayat(3)dan ayat{4)serta konfirmasi kesiapan dokumen sebagaimana dimaksud dalamPasal13ayat(1)dan kesiapan kegiatan yang akandibiay.ai·dari Hibah, Menteri· Keuangan ataukuasanya bersama Kementerian Negara/Lembaga terkait melakukan perundingan denganPPLN.
(2)I<riteriakesiapan kegiatan sebagaimana dimaksudpadaayat(1) mencakup: a.tersedianya desain kegiatan terinci; b.tersedianyaindikat�rkinerja,pemantauan danevaluasi; c.tersedianya surat pernyataan daerah untuk menyediakan dana pendamping;
1. d.tersedianya dana pendamping untuk pelaksanaan kegiatan tahun pertama dalamAPBD; e.terselesaikannya pengadaan tanah, pembebasan tanah dan/atau pematangan tanah; .· .'..• . ··' MENTER! KEUANGAN
2. f.terbentuknya dan telah ditempatkannya personalia dalam unit manajemen kegiatan dan unit pelaksana kegiatan;
3. g.kesiapan konsep pengelolaan proyek/ petunjuk pengelolaan/ administrasi proyek/ memorandum yang berisi cakupan organisasi dan kerangka acuan ketjanya, dan pengaturan tentang pengadaan, anggaran, penarikan dana, audit dan pelap�ran. ·
(3)Berdasarkan perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat. (1) Menteri Keuangan atau kuasanya melakukan penandatanganan NPPLN dengan PPLN. .
(4)Salinan NPPLN yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kementerian Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, Bank Indonesia, Kementerian/Lembaga pengusul dan instansi terkait lainnya.

BAB VII

PENGUSULAN DAN PENILAIAN PEMBERIAN HIBAH YANG BERSUMBER DARI HIBAH LUAR NEGERI

Pasal 16

(2)Dalam hal Hibah yang diusulkan oleh d�erah yang telah · mendapatkan komitmen dari PHLN, Daerah mengajukan usulan kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga untuk memasukkan usulan kegiatan dalam DRHD.

Pasal 17

(1)Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(1)dan ayat (2) Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga · melakukan konfirmasi kesiapan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam komitmen dengan PHLN. ,.. ;# ··� MENTERIKEUANGAN AEPUBLIK INDONESIA ..
(2)Berdasarkan konfirmasi.kesiapan dokumen sebagaimana dimaksudpadaayat(1)MenteriKeuangan atau kuasanyadan KementerianNegara/Lembaga melakukanperundingan dengan PHLN.
(3)Berdasarkanperundingansebagaimana dimaksud padaayat(2), MenteriKeuanganatau kuasanya melakukanpenandatanganan NPHLNdenganPHLN.
(4)Salinan NPHLNyang telah ditandatanganisebagaimana dimaksudpadaayat(3)disampaikan Direktur [enderalAnggaran danPerimbangan KeuangankepadaBadan Pemeriksa Keuangan, BadanPengawasan KeuangandanPembangunan, Kementerian Perekonomian,Kementerian PerencanaanPembangunan. Nasional/Bappenas,BankIndonesia,Kementerian/Lembaga pengusul daninstansi terkait lainnya.· BAB·VIIl PERSETUJUANDANPERJANJIANHIBAH Pasal 18
(1)Berdasarkan hasil evaluasiatas kriteriasebagaimanadimaksud dalamPasal5,Pasal 6,danPasal7serta terpenuhinya penilaian pemberianHibah·sebagaimanadimaksud dalamPasal9,Pasal 13 ·danPasal17,Menteri Keuangan menetapkan persetujuan pemberian Hibah.untuk pendanaankegiatan tersebutkepada Daerah.··
(2)Berdasarkan persetujuan pendanaansebagaimanadim:aksudpada ayat(1)untukHibah yang bersumber dari pendapatan dalam negeridituangkan dalamNPHD.
(3)Berdasarkan persetujuan pendanaansebagaimana dimaksudpada ayat(1)untuk Hibah yang bersumber dari pinjamanluar negeri danhibah luarneg�ridituangkan dalamNPPH.· ··
(4)Penandatanganan.NPHDdanNPPH dilakukan antara Menteri Keuanganc.q.Direktur Jenderal Anggarandan Perimbangan Keuangan dengan Daerah penerima Hibah.

Pasal 19

(1)NPHD danNPPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal18ayat(2) dan ayat(3)memuat ketentuan antara lain mengenai: a.Tujuan Hibah; b.JumlahHibah;· ·c.Sumber Hibah;
1. d.Penerima Hibah; e.Persyaratan Hibah;
2. f.Tatacara pencairan/penyaluranHibah; I· ·,, MENTEAIKEUANGAN g.TatacarapenggunaanHibah; h.TatacarapelaporandanpemantauanHibah; i.Hak dankewajibanpemberidanpenerima Hibah;dan j.Sanksi.
(2)SalinanNPHDdanNPPHyang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalamPasal18ayat(4)disampaikan Direktur Jenderal AnggarandanPerimbangan KeuangankepadaBadanPemeriksa Keuarigan, Badan P.engawasanKeuangandanPembangunan, Kementerian Negara Perencanaan PembangunanNasional/ Bappenas,Kementerian/Lembaga terkait sertaPPLNdan/atau PHLN.. .
(3)NPPHmerupakan kesatuan yangtidak terpisahkan dari NPHLN atauNPPLNdanberlakuefektif setelahpersyaratan dalam NPHLNatauNPPLN_dipenuhi,' Pasal 20
(1)Dalamhalterdapat usulan perubahan lingkup pekerjaandan alokasibiayasebagaimanatelah ditetapkan NPHDatauNPPH, Daerahdapatmengajukanperubahan NPHDatau NPPH disertai alasan perubahan kepadaDirektur Jenderal Anggarandan PerimbanganKeuangan,.
(2)Usulanperubahansebagaimanadimaksudpada ayat(1)hanya dapatdisetujui apabilatidak.menambah jumlah Hibahdantujuan penggunaanHibah.
(3)Direktur Jenderal AnggarandanPerimbangan Keuangan menerbitkan persetujuan perubahan setelah berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenasdan Kementerian/Lembaga terkait sertaPHLNatauPPLN;·
(4)Persetujuanperubahansebagaimana dimaksud pada ayat(3) menjadidasar perubahan NPHDatauNPPHdan merupakan· kesatuan dari NPHDatau NPPH.yangbersangkutan. BABIX HIBAH YANGB:ERSUMBERSELAIN DARIPEMERINTAH Pasal 21
(1)Dalam�lDaerah,m,eμe,rinuthib�h- yang.slffll��a.se,l� dari Pertie�tab»W,��:·..pe8'�J!i,·Ji-��:,��n·.,.Da��:. ,�enpa�an penerimaan Hibah dalam perjanjian yangdit�datangani oleh kedtta belah pihak.
(2)Penerimaan Hibah .sebagaimana dimaksud pada ayat(1)bersifat sebagai bantuan yangtidal<-.mengikat.seeara.·polftisdan selaras denganRPJMO.· \ t·. MENTEAI l<EUANGAN .
(3)Salinan perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga terkait. · BABX PENARIKANDANPENYALURANHIBAH

Pasal 22

(1)Berdasarkan NPHD atau NPPH, Daerah penerima Hibah mengajukan alokasi dana kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan.
(2)Berdasarkan pengajuan alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat {1 ), Menteri Keuangan menetapkan Satuan Anggaran Per Satuan Ketja (SA"PSK) pene�san Hibah kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan.
(3)Atas dasar penetapan SA-PSK sebagaimana dimaksud ayat (2), Daerah menerbitkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran {DIPA).
(4)DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk mendapatkan pengesahan.
(5)DIPA yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakart sebagai dasar pencairan dan/atau penyaluran Hibah,

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 14

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 19

Pasal 22

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2006

Peraturan turunan (2)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 14

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 19

Pasal 22

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2006

Peraturan turunan (2)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2016