DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 10 Tahun 1991

Nomor: 10
Tahun: 1991
Ditetapkan: 20 Februari 1991
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi, susunan organisasi Universitas dan Institut Negeri diatur dalam status perguruan tinggi yang bersangkutan yang ditetapkan oleh Menteri yang membinanya;
c.bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu mencabut berbagai Keputusan Presiden yang mengatur susunan organisasi Universitas/Institut Negeri dan menyatakan tidak berlaku lagi ketentuan serupa yang tercantum dalam beberapa Keputusan presiden mengenai pendirian Universitas tertentu; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Udang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 2 Tahun 1969 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi (lembaran negara tahun 1990 Nomor 38, Tambahan Lembaran negara tahun 2414);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1991 tentang Pencabutan Peraturan pemerintah Nomor 33 Tahun 1985 tentang Pokok-pokok Organisasi Institut Agama Islam negeri (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3300);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERTAMA : Mencabut Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini. KEDUA : Menyatakan tidak berlaku lagi ketentuan tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako, Keputusan Presiden Nomor 37 tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Halu Oleo, Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 1982 tentang pendirian Universitas bengkulu, keputusan presiden Nomor 41 tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka dan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1984 tentang pendirian Institut Seni Indonesia Yogyakarta. KETIGA : Ketentuan Diktum PERTAMA dan KEDUA mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama yang mengatur statua perguruan tinggi yang bersangkutan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pedidikan Tinggi. KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Pebruari 1991 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO LAMPIRAN : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1991 TANGGAL 20 Pebruari 1991 KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS/ INSTITUT NEGERI YANG DICABUT:

1.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS SYIAH KUALA.
2.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.
3.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN MEDAN.
4.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS RIAU.
5.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS ANDALAS.
6.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PADANG.
7.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS ANDALAS.
8.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS SRIWIJAYA.
9.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS LAMPUNG.
10.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS INDONESIA.
11.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN JAKARTA.
12.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
13.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS PAJAJARAN.
14.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN BANDUNG.
15.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG.
16.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.
17.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS DIPONEGORO.
18.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN SEMARANG.
19.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS GAJAHMADA.
20.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN YOGYAKARTA.
21.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS SEBELAS MARET.
22.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS AIRLANGGA.
23.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN SURABAYA.
24.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.
25.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA.
26.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN MALANG.
27.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS JEMBER.
28.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS UDAYANA.
29.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS MATARAM.
30.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS TANJUNGPURA.
31.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT.
32.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS MULAWARMAN.
33.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS PALANGKA RAYA.
34.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS HASANUDIN.
35.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 1986 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLOIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS HASANUDIN.
36.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UJUNG PANDANG.
37.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS SAM RATULANGI.
38.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN MANADO.
39.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS NUSACENDANA.
40.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS PATTIMURA.
41.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS CENDRAWASIH.
42.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1987 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi, susunan organisasi Universitas dan Institut Negeri diatur dalam status perguruan tinggi yang bersangkutan yang ditetapkan oleh Menteri yang membinanya;
c.bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu mencabut berbagai Keputusan Presiden yang mengatur susunan organisasi Universitas/Institut Negeri dan menyatakan tidak berlaku lagi ketentuan serupa yang tercantum dalam beberapa Keputusan presiden mengenai pendirian Universitas tertentu; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Udang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 2 Tahun 1969 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi (lembaran negara tahun 1990 Nomor 38, Tambahan Lembaran negara tahun 2414);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1991 tentang Pencabutan Peraturan pemerintah Nomor 33 Tahun 1985 tentang Pokok-pokok Organisasi Institut Agama Islam negeri (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3300);

Menetapkan

1.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS SYIAH KUALA.
2.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.
3.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN MEDAN.
4.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS RIAU.
5.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS ANDALAS.
6.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PADANG.
7.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS ANDALAS.
8.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS SRIWIJAYA.
9.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS LAMPUNG.
10.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS INDONESIA.
11.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN JAKARTA.
12.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
13.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS PAJAJARAN.
14.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN BANDUNG.
15.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG.
16.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.
17.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS DIPONEGORO.
18.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN SEMARANG.
19.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS GAJAHMADA.
20.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN YOGYAKARTA.
21.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS SEBELAS MARET.
22.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS AIRLANGGA.
23.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN SURABAYA.
24.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.
25.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA.
26.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN MALANG.
27.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS JEMBER.
28.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS UDAYANA.
29.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS MATARAM.
30.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS TANJUNGPURA.
31.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT.
32.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS MULAWARMAN.
33.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS PALANGKA RAYA.
34.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS HASANUDIN.
35.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 1986 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLOIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS HASANUDIN.
36.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UJUNG PANDANG.
37.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS SAM RATULANGI.
38.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN MANADO.
39.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS NUSACENDANA.
40.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS PATTIMURA.
41.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 1982 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS CENDRAWASIH.
42.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1987 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 10 Tahun 1991

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 11 Tahun 1997

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 11 Tahun 1997