DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 17 Tahun 1982

Nomor: 17
Tahun: 1982
Ditetapkan: 31 Maret 1982
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan studi kelayakan yang telah dilakukan di Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu dimungkinkan didirikannya suatu universitas negeri untuk memenuhi tenaga pelaksana pembangunan;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980 jo Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961, pendirian universitas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2361);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980 tentang Pokok-pokok Organisasi Universitas/Institut Negeri (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3157);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981 tentang Penataan Fakultas pada Universitas/ Institut Negeri (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3202);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS BENGKULU.

Pasal 1

(1)Mendirikan universitas negeri di Bengkulu Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu yang susunan organisasinya terdiri dari :

1.Rektor dan Pembantu Rektor;
2.Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;
3.Biro Administrasi Umum;
4.Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
5.Fakultas …
5.Fakultas Hukum;
6.Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
7.Fakultas Ekonomi;
8.Fakultas Pertanian;
9.Balai Penelitian;
10.Balai Pengabdian pada Masyarakat;
11.Perpustakaan.

(2)Universitas negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberi nama "Universitas Bengkulu".

Pasal 2

(1)Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan serta Biro Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) angka 2 dan angka 3 Keputusan Presiden ini masing-masing terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) Bagian dan setiap Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bagian.
(2)Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) angka 4 sampai dengan angka 8 Keputusan Presiden ini, masing-masing terdiri dari beberapa jurusan.

Pasal 3

Perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Biro serta jenis dan jumlah jurusan pada Fakultas sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur negara.

Pasal 4

(1)Unsur-unsur yang diseleksi dari Universitas Semarak Bengkulu diintegrasikan ke dalam Universitas Bengkulu.
(2)Unsur-unsur yang diseleksi dari Universitas Semarak Bengkulu terdiri dari :
1. a.Fakultas/jurusan/program pendidikan;
2. b.Tenaga akademik dan tenaga administrasi;
3. c.Mahasiswa;
4. d.Sarana dan Prasarana.

Pasal 5

Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 6

…

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 31 Maret 1982. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan studi kelayakan yang telah dilakukan di Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu dimungkinkan didirikannya suatu universitas negeri untuk memenuhi tenaga pelaksana pembangunan;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980 jo Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961, pendirian universitas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2361);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980 tentang Pokok-pokok Organisasi Universitas/Institut Negeri (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3157);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981 tentang Penataan Fakultas pada Universitas/ Institut Negeri (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3202);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS BENGKULU.

Pasal 1

(1)Mendirikan universitas negeri di Bengkulu Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu yang susunan organisasinya terdiri dari :

1.Rektor dan Pembantu Rektor;
2.Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;
3.Biro Administrasi Umum;
4.Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
5.Fakultas …
5.Fakultas Hukum;
6.Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
7.Fakultas Ekonomi;
8.Fakultas Pertanian;
9.Balai Penelitian;
10.Balai Pengabdian pada Masyarakat;
11.Perpustakaan.

(2)Universitas negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberi nama "Universitas Bengkulu".

Pasal 2

(1)Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan serta Biro Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) angka 2 dan angka 3 Keputusan Presiden ini masing-masing terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) Bagian dan setiap Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bagian.
(2)Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) angka 4 sampai dengan angka 8 Keputusan Presiden ini, masing-masing terdiri dari beberapa jurusan.

Pasal 3

Pasal 4

(1)Unsur-unsur yang diseleksi dari Universitas Semarak Bengkulu diintegrasikan ke dalam Universitas Bengkulu.
(2)Unsur-unsur yang diseleksi dari Universitas Semarak Bengkulu terdiri dari :
1. a.Fakultas/jurusan/program pendidikan;
2. b.Tenaga akademik dan tenaga administrasi;
3. c.Mahasiswa;
4. d.Sarana dan Prasarana.

Pasal 5

Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 6

…

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 31 Maret 1982. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 17 Tahun 1982

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1961

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1961

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1981

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1961

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1961

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1981