DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 100 Tahun 1998

Nomor: 100
Tahun: 1998
Ditetapkan: 20 Juli 1998
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Menteri Negara Koordinator; Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI KOORDINATOR.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Menteri Negara Koordinator, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat MENKO, adalah pembantu Presiden yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 2

…

Pasal 2

MENKO mempunyai tugas mengkoordinasikan penyiapan dan penyusunan kebijaksanaan serta pelaksanaannya di bidang tertentu dalam kegiatan pemerintahan negara.

Pasal 3

MENKO terdiri dari:

a.MENKO Bidang Politik dan Keamanan;
b.MENKO Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri;
c.MENKO Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara;
d.MENKO Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan.

Pasal 4

(1)MENKO Bidang Politik dan Keamanan, atau disingkat MENKO POLKAM, bertugas membantu Presiden dalam mengkoordinasi penyiapan dan perumusan kebijaksanaan pemerintah di bidang politik dan keamanan serta pengendalian pelaksanaannya.
(2)MENKO Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, atau disingkat MENKO EKUIN, bertugas membantu Presiden dalam mengkoordinasi penyiapan dan perumusan kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi, keuangan, dan industri serta pengendalian pelaksanaannya.
(3)MENKO ...
(3)MENKO Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara, atau disingkat MENKO WASBANGPAN, bertugas membantu Presiden dalam mengkoordinasi penyiapan dan perumusan kebijaksanaan pemerintah di bidang pengawasan pembangunan dan pendayagunaan aparatur negara serta pengendalian pelaksanaannya.
(4)MENKO Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan, atau disingkat MENKO KESRA TASKIN, bertugas membantu Presiden dalam mengkoordinasi penyiapan dan perumusan kebijaksanaan pemerintah di bidang kesejahteraan rakyat, pengembangan sumber daya manusia, dan pengentasan kemiskinan serta pengendalian pelaksanaannya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, masing-masing MENKO menyelenggarakan fungsi:

1.MENKO POLKAM

a.pengkoordinasian para Menteri Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dalam pelaksanaan tugas masing-masing yang berkaitan dengan bidang politik dalam negeri, politik luar negeri, keamanan, kelautan dan wilayah nasional serta dalam penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam bidang-bidang tersebut;
b.pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan dalam penyiapan dan perumusan kebijaksanaan pemerintah, penyusunan rencana, program dan kegiatan Departemen dan Lembaga Non-Departemen di bidang politik dalam negeri, politik luar negeri, keamanan, kelautan dan wilayah nasional.
c.pengendalian …
c.pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 angka 1 huruf a dan huruf b serta pengkoordinasian langkah-langkah penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam bidang politik dalam negeri, politik luar negeri, keamanan, kelautan dan wilayah nasional serta mengikuti perkembangannya;
d.pengadministrasian kegiatan Dewan Kelautan Nasional dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijaksanaan yang ditetapkan Dewan tersebut;
e.pengkoordinasian penyelesaian masalah-masalah yang berada dalam lingkup bidang tugas para Menteri Negara dan/atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berada di bawah koordinasi MENKO lainnya;
f.penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden;
g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Presiden.
1. 2.MENKO EKUIN
a.pengkoordinasian para Menteri Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dan peningkatan keterpaduan dalam pelaksanaan tugas masing-masing yang berkaitan dengan bidang ekonomi, keuangan dan industri serta dalam penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam bidang-bidang tersebut;
b.pengkoordinasian pengusahaan pinjaman luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara baik berupa pinjaman lunak, kredit ekspor maupun pinjaman komersial serta dalam pengendalian pelaksanaannya;
c.pengkoordinasian …
c.pengkoordinasian kebijaksanaan: pengembangan investasi, produksi dan distribusi guna mewujudkan struktur ekonomi yang seimbang; pengembangan kewilayahan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi terpadu; pengembangan kerja sama ekonomi sub regional, regional dan internasional; dan pemerataan pelaku dan peluang usaha serta dalam pengendalian pelaksanaanya;
d.pengkoordinasian penyelesaian masalah-masalah yang berada dalam lingkup bidang tugasnya yang berkaitan dengan tugas para Menteri Negara dan/atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berada di bawah koordinasi MENKO lainnya;
e.penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden;
g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Presiden.
1. 3.MENKO WASBANGPAN
a.pengkoordinasian para Menteri Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dalam pelaksanaan tugas masing-masing yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengawasan pembangunan dan pendayagunaan aparatur negara dan dalam penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam bidang-bidang tersebut;
b.pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan rencana, program dan kegiatan pengawasan pembangunan, dan pendayagunaan aparatur negara yang meliputi peningkatan pengawasan pembangunan, pembinaan kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan serta pengendalian pelaksanaan penyelesaian masalah-masalah hasil pengawasan dan tindak lanjutnya.
c.perumusan …
c.perumusan kebijaksanaan di bidang pendayagunaan aparatur negara yang meliputi pembinaan, penyempurnaan dan penertiban aparatur negara dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayagunaan aparatur pusat dan daerah serta pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam bidang pendayagunaan aparatur negara dan tindak lanjutnya;
d.pembinaan kegiatan operasional Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Lembaga Administrasi Negara, Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
e.pengkoordinasian perumusan kebijaksanaan pengembangan otonomi daerah;
f.penghimpunan, pengolahan dan tindak lanjut laporan kekayaan pejabat;
g.pengkoordinasian penyelesaian masalah-masalah yang berada dalam lingkup bidang tugasnya yang berkaitan dengan bidang tugas para Menteri Negara dan/atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berada di bawah koordinasi MENKO lainnya;
h.penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden;
i.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Presiden.
1. 4.MENKO KESRA TASKIN
a.pengkoordinasian para Menteri Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dalam pelaksanaan tugas masing- masing yang berkaitan dengan bidang kesejahteraan rakyat, pengembangan … pengembangan sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan serta dalam penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam bidang tersebut;
b.pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana, program dan kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat, kependudukan, pengembangan sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan serta pengendalian pelaksanaanya;
c.pengkoordinasian penyelesaian masalah-masalah yang berada dalam lingkup bidang tugasnya yang berkaitan dengan bidang tugas para Menteri Negara dan/atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berada di bawah koordinasi MENKO lainnya;
d.penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden;
e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Presiden.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 5, masing-masing MENKO mengkoordinasi:

1.MENKO POLKAM 1) Menteri Dalam Negeri; 2) Menteri Luar Negeri; 3) Menteri Pertahanan dan Keamanan/PANGAB; 4) Menteri Kehakiman; 5) Menteri Penerangan; 6) Jaksa … 6) Jaksa Agung; 7) Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara; 8) Ketua Lembaga Sandi Negara; 9) Pimpinan Instansi lain yang dianggap perlu.
2.MENKO EKUIN 1) Menteri Keuangan; 2) Menteri Perindustrian dan Perdagangan; 3) Menteri Pertanian; 4) Menteri Pertambangan dan Energi; 5) Menteri Kehutanan dan Perkebunan; 6) Menteri Pekerjaan Umum; 7) Menteri Perhubungan; 8) Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya; 9) Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah; 10)Menteri Tenaga Kerja; 11)Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan; 12)Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional; 13)Menteri Negara Riset dan Teknologi; 14)Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara; 15)Menteri Negara Pangan dan Hortikultura; 16)Menteri Negara Investasi; 17)Menteri Negara Agraria; 18) Menteri … 18)Menteri Negara Perumahan dan Permukiman; 19)Menteri Negara Lingkungan Hidup; 20)Kepala Badan Urusan Logistik; 21)Kepala Badan Pusat Statistik; 22)Kepala Badan Standardisasi Nasional; 23)Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 24)Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; 25)Kepala Badan Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara; 26)Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; 27)Kepala Badan Pertanahan Nasional; 28)Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan; 29)Pimpinan Instansi lain yang dianggap perlu.
3.MENKO WASBANGPAN mengkoordinasi para Menteri Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dalam rangka pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pendayagunaan aparatur negara.
4.MENKO KESRA TASKIN 1) Menteri Kesehatan; 2) Menteri Pendidikan dan kebudayaan; 3) Menteri Agama; 4) Menteri Sosial; 5) Menteri Negara Kependudukan; 6) Menteri … 6) Menteri Negara Peranan Wanita; 7) Menteri Negara Pemuda dan Olahraga; 8) Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional; 9) Pimpinan Instansi lain yang dianggap perlu.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

MENKO dibantu oleh Staf MENKO terdiri dari:

a.Sekretaris MENKO, disingkat SESMENKO;
b.Asisten MENKO, disingkat ASMENKO, sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang sesuai dengan beban kerjanya dan ditetapkan dengan persetujuan tertulis dari MENKO WASBANGPAN;
c.Staf Ahli, sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang sesuai dengan beban kerjanya dan ditetapkan dengan persetujuan tertulis dari MENKO WASBANGPAN.

Pasal 8

(1)SESMENKO adalah unsur pembantu MENKO yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada MENKO.
(2)SESMENKO ...
(2)SESMENKO bertugas membantu MENKO dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengkoordinasian kegiatan staf MENKO;
2. b.penyelenggaraan pelayanan administrasi umum yang diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi MENKO dan Staf MENKO;
3. c.penyelenggaraan hubungan kerja dengan Departemen, Lembaga Pemerintah Non-Departemen dan Lembaga lain sesuai petunjuk MENKO;
4. d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh MENKO.
(3)SESMENKO membawahkan sebanyak-banyaknya 2 (dua) Biro sesuai dengan beban kerjanya.
(4)Masing-masing Biro terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) bagian dan setiap bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) sub bagian sesuai dengan beban kerjanya.

Pasal 9

(1)ASESMENKO adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi MENKO yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada MENKO.
(2)ASMENKO membantu MENKO dan dalam pelaksanaan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyiapan ...
2. a.penyiapan dan perumusan kebijaksanaan MENKO;
3. b.penyelenggaraan hubungan kerja dengan Departemen, Lembaga Pemerintah Non-Departemen dan lembaga lainnya sesuai petunjuk MENKO;
4. c.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan tertentu sesuai dengan tugas dan fungsinya;
5. d.pelaksanaan lain yang diberikan oleh MENKO.
(3)Dalam melaksanakan tugasnya, ASMENKO dibantu oleh Pembantu ASMENKO, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang sesuai dengan beban kerjanya.
(4)Masing-masing Pembantu ASMENKO dibantu oleh Staf Pembantu ASMENKO sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang sesuai dengan beban kerjanya.
(5)Dalam melaksanakan tugasnya, ASMENKO dikoordinasi oleh SESMENKO.

Pasal 10

(1)Staf Ahli adalah unsur pembantu MENKO yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada MENKO.
(2)Staf Ahli mempunyai tugas membantu MENKO dalam memberikan pemikiran dan pertimbangan teknis mengenai masalah tertentu yang diperlukan MENKO, dalam pelaksanaan tugas MENKO.
(3)Dalam ...
(3)Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Ahli dikoordinasi oleh SESMENKO.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Menteri Negara Koordinator, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat MENKO, adalah pembantu Presiden yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 2

…

Pasal 2

MENKO mempunyai tugas mengkoordinasikan penyiapan dan penyusunan kebijaksanaan serta pelaksanaannya di bidang tertentu dalam kegiatan pemerintahan negara.

Pasal 3

MENKO terdiri dari:

a.MENKO Bidang Politik dan Keamanan;
b.MENKO Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri;
c.MENKO Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara;
d.MENKO Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan.

Pasal 4

(1)MENKO Bidang Politik dan Keamanan, atau disingkat MENKO POLKAM, bertugas membantu Presiden dalam mengkoordinasi penyiapan dan perumusan kebijaksanaan pemerintah di bidang politik dan keamanan serta pengendalian pelaksanaannya.
(2)MENKO Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, atau disingkat MENKO EKUIN, bertugas membantu Presiden dalam mengkoordinasi penyiapan dan perumusan kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi, keuangan, dan industri serta pengendalian pelaksanaannya.
(3)MENKO ...
(3)MENKO Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara, atau disingkat MENKO WASBANGPAN, bertugas membantu Presiden dalam mengkoordinasi penyiapan dan perumusan kebijaksanaan pemerintah di bidang pengawasan pembangunan dan pendayagunaan aparatur negara serta pengendalian pelaksanaannya.
(4)MENKO Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan, atau disingkat MENKO KESRA TASKIN, bertugas membantu Presiden dalam mengkoordinasi penyiapan dan perumusan kebijaksanaan pemerintah di bidang kesejahteraan rakyat, pengembangan sumber daya manusia, dan pengentasan kemiskinan serta pengendalian pelaksanaannya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, masing-masing MENKO menyelenggarakan fungsi:

1.MENKO POLKAM

a.pengkoordinasian para Menteri Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dalam pelaksanaan tugas masing-masing yang berkaitan dengan bidang politik dalam negeri, politik luar negeri, keamanan, kelautan dan wilayah nasional serta dalam penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam bidang-bidang tersebut;
b.pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan dalam penyiapan dan perumusan kebijaksanaan pemerintah, penyusunan rencana, program dan kegiatan Departemen dan Lembaga Non-Departemen di bidang politik dalam negeri, politik luar negeri, keamanan, kelautan dan wilayah nasional.
c.pengendalian …
c.pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 angka 1 huruf a dan huruf b serta pengkoordinasian langkah-langkah penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam bidang politik dalam negeri, politik luar negeri, keamanan, kelautan dan wilayah nasional serta mengikuti perkembangannya;
d.pengadministrasian kegiatan Dewan Kelautan Nasional dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijaksanaan yang ditetapkan Dewan tersebut;
e.pengkoordinasian penyelesaian masalah-masalah yang berada dalam lingkup bidang tugas para Menteri Negara dan/atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berada di bawah koordinasi MENKO lainnya;
f.penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden;
g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Presiden.
1. 2.MENKO EKUIN
a.pengkoordinasian para Menteri Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dan peningkatan keterpaduan dalam pelaksanaan tugas masing-masing yang berkaitan dengan bidang ekonomi, keuangan dan industri serta dalam penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam bidang-bidang tersebut;
b.pengkoordinasian pengusahaan pinjaman luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara baik berupa pinjaman lunak, kredit ekspor maupun pinjaman komersial serta dalam pengendalian pelaksanaannya;
c.pengkoordinasian …
c.pengkoordinasian kebijaksanaan: pengembangan investasi, produksi dan distribusi guna mewujudkan struktur ekonomi yang seimbang; pengembangan kewilayahan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi terpadu; pengembangan kerja sama ekonomi sub regional, regional dan internasional; dan pemerataan pelaku dan peluang usaha serta dalam pengendalian pelaksanaanya;
d.pengkoordinasian penyelesaian masalah-masalah yang berada dalam lingkup bidang tugasnya yang berkaitan dengan tugas para Menteri Negara dan/atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berada di bawah koordinasi MENKO lainnya;
e.penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden;
g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Presiden.
1. 3.MENKO WASBANGPAN
a.pengkoordinasian para Menteri Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dalam pelaksanaan tugas masing-masing yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengawasan pembangunan dan pendayagunaan aparatur negara dan dalam penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam bidang-bidang tersebut;
b.pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan rencana, program dan kegiatan pengawasan pembangunan, dan pendayagunaan aparatur negara yang meliputi peningkatan pengawasan pembangunan, pembinaan kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan serta pengendalian pelaksanaan penyelesaian masalah-masalah hasil pengawasan dan tindak lanjutnya.
c.perumusan …
c.perumusan kebijaksanaan di bidang pendayagunaan aparatur negara yang meliputi pembinaan, penyempurnaan dan penertiban aparatur negara dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayagunaan aparatur pusat dan daerah serta pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam bidang pendayagunaan aparatur negara dan tindak lanjutnya;
d.pembinaan kegiatan operasional Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Lembaga Administrasi Negara, Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
e.pengkoordinasian perumusan kebijaksanaan pengembangan otonomi daerah;
f.penghimpunan, pengolahan dan tindak lanjut laporan kekayaan pejabat;
g.pengkoordinasian penyelesaian masalah-masalah yang berada dalam lingkup bidang tugasnya yang berkaitan dengan bidang tugas para Menteri Negara dan/atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berada di bawah koordinasi MENKO lainnya;
h.penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden;
i.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Presiden.
1. 4.MENKO KESRA TASKIN
a.pengkoordinasian para Menteri Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dalam pelaksanaan tugas masing- masing yang berkaitan dengan bidang kesejahteraan rakyat, pengembangan … pengembangan sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan serta dalam penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam bidang tersebut;
b.pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana, program dan kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat, kependudukan, pengembangan sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan serta pengendalian pelaksanaanya;
c.pengkoordinasian penyelesaian masalah-masalah yang berada dalam lingkup bidang tugasnya yang berkaitan dengan bidang tugas para Menteri Negara dan/atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berada di bawah koordinasi MENKO lainnya;
d.penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden;
e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Presiden.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 5, masing-masing MENKO mengkoordinasi:

1.MENKO POLKAM 1) Menteri Dalam Negeri; 2) Menteri Luar Negeri; 3) Menteri Pertahanan dan Keamanan/PANGAB; 4) Menteri Kehakiman; 5) Menteri Penerangan; 6) Jaksa … 6) Jaksa Agung; 7) Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara; 8) Ketua Lembaga Sandi Negara; 9) Pimpinan Instansi lain yang dianggap perlu.
2.MENKO EKUIN 1) Menteri Keuangan; 2) Menteri Perindustrian dan Perdagangan; 3) Menteri Pertanian; 4) Menteri Pertambangan dan Energi; 5) Menteri Kehutanan dan Perkebunan; 6) Menteri Pekerjaan Umum; 7) Menteri Perhubungan; 8) Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya; 9) Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah; 10)Menteri Tenaga Kerja; 11)Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan; 12)Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional; 13)Menteri Negara Riset dan Teknologi; 14)Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara; 15)Menteri Negara Pangan dan Hortikultura; 16)Menteri Negara Investasi; 17)Menteri Negara Agraria; 18) Menteri … 18)Menteri Negara Perumahan dan Permukiman; 19)Menteri Negara Lingkungan Hidup; 20)Kepala Badan Urusan Logistik; 21)Kepala Badan Pusat Statistik; 22)Kepala Badan Standardisasi Nasional; 23)Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 24)Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; 25)Kepala Badan Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara; 26)Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; 27)Kepala Badan Pertanahan Nasional; 28)Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan; 29)Pimpinan Instansi lain yang dianggap perlu.
3.MENKO WASBANGPAN mengkoordinasi para Menteri Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dalam rangka pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pendayagunaan aparatur negara.
4.MENKO KESRA TASKIN 1) Menteri Kesehatan; 2) Menteri Pendidikan dan kebudayaan; 3) Menteri Agama; 4) Menteri Sosial; 5) Menteri Negara Kependudukan; 6) Menteri … 6) Menteri Negara Peranan Wanita; 7) Menteri Negara Pemuda dan Olahraga; 8) Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional; 9) Pimpinan Instansi lain yang dianggap perlu.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

MENKO dibantu oleh Staf MENKO terdiri dari:

a.Sekretaris MENKO, disingkat SESMENKO;
b.Asisten MENKO, disingkat ASMENKO, sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang sesuai dengan beban kerjanya dan ditetapkan dengan persetujuan tertulis dari MENKO WASBANGPAN;
c.Staf Ahli, sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang sesuai dengan beban kerjanya dan ditetapkan dengan persetujuan tertulis dari MENKO WASBANGPAN.

Pasal 8

(1)SESMENKO adalah unsur pembantu MENKO yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada MENKO.
(2)SESMENKO ...
(2)SESMENKO bertugas membantu MENKO dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengkoordinasian kegiatan staf MENKO;
2. b.penyelenggaraan pelayanan administrasi umum yang diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi MENKO dan Staf MENKO;
3. c.penyelenggaraan hubungan kerja dengan Departemen, Lembaga Pemerintah Non-Departemen dan Lembaga lain sesuai petunjuk MENKO;
4. d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh MENKO.
(3)SESMENKO membawahkan sebanyak-banyaknya 2 (dua) Biro sesuai dengan beban kerjanya.
(4)Masing-masing Biro terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) bagian dan setiap bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) sub bagian sesuai dengan beban kerjanya.

Pasal 9

(1)ASESMENKO adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi MENKO yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada MENKO.
(2)ASMENKO membantu MENKO dan dalam pelaksanaan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyiapan ...
2. a.penyiapan dan perumusan kebijaksanaan MENKO;
3. b.penyelenggaraan hubungan kerja dengan Departemen, Lembaga Pemerintah Non-Departemen dan lembaga lainnya sesuai petunjuk MENKO;
4. c.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan tertentu sesuai dengan tugas dan fungsinya;
5. d.pelaksanaan lain yang diberikan oleh MENKO.
(3)Dalam melaksanakan tugasnya, ASMENKO dibantu oleh Pembantu ASMENKO, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang sesuai dengan beban kerjanya.
(4)Masing-masing Pembantu ASMENKO dibantu oleh Staf Pembantu ASMENKO sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang sesuai dengan beban kerjanya.
(5)Dalam melaksanakan tugasnya, ASMENKO dikoordinasi oleh SESMENKO.

Pasal 10

(1)Staf Ahli adalah unsur pembantu MENKO yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada MENKO.
(2)Staf Ahli mempunyai tugas membantu MENKO dalam memberikan pemikiran dan pertimbangan teknis mengenai masalah tertentu yang diperlukan MENKO, dalam pelaksanaan tugas MENKO.
(3)Dalam ...
(3)Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Ahli dikoordinasi oleh SESMENKO.

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 100 Tahun 1998

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 106 Tahun 1999

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 106 Tahun 1999