Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 100 Tahun 1998
- Nomor
- 100
- Tahun
- 1998
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 33
menetapkan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Menteri Negara Koordinator; Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI KOORDINATOR.
BAB I
Menteri Negara Koordinator, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat MENKO, adalah pembantu Presiden yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
…
MENKO mempunyai tugas mengkoordinasikan penyiapan dan penyusunan kebijaksanaan serta pelaksanaannya di bidang tertentu dalam kegiatan pemerintahan negara.
MENKO terdiri dari:
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, masing-masing MENKO menyelenggarakan fungsi:
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 5, masing-masing MENKO mengkoordinasi:
1) Menteri Dalam Negeri; 2) Menteri Luar Negeri; 3) Menteri Pertahanan dan Keamanan/PANGAB; 4) Menteri Kehakiman; 5) Menteri Penerangan; 6) Jaksa … 6) Jaksa Agung; 7) Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara; 8) Ketua Lembaga Sandi Negara; 9) Pimpinan Instansi lain yang dianggap perlu.
1) Menteri Keuangan; 2) Menteri Perindustrian dan Perdagangan; 3) Menteri Pertanian; 4) Menteri Pertambangan dan Energi; 5) Menteri Kehutanan dan Perkebunan; 6) Menteri Pekerjaan Umum; 7) Menteri Perhubungan; 8) Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya; 9) Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah; 10)Menteri Tenaga Kerja; 11)Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan; 12)Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional; 13)Menteri Negara Riset dan Teknologi; 14)Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara; 15)Menteri Negara Pangan dan Hortikultura; 16)Menteri Negara Investasi; 17)Menteri Negara Agraria; 18) Menteri … 18)Menteri Negara Perumahan dan Permukiman; 19)Menteri Negara Lingkungan Hidup; 20)Kepala Badan Urusan Logistik; 21)Kepala Badan Pusat Statistik; 22)Kepala Badan Standardisasi Nasional; 23)Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 24)Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; 25)Kepala Badan Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara; 26)Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; 27)Kepala Badan Pertanahan Nasional; 28)Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan; 29)Pimpinan Instansi lain yang dianggap perlu.
1) Menteri Kesehatan; 2) Menteri Pendidikan dan kebudayaan; 3) Menteri Agama; 4) Menteri Sosial; 5) Menteri Negara Kependudukan; 6) Menteri … 6) Menteri Negara Peranan Wanita; 7) Menteri Negara Pemuda dan Olahraga; 8) Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional; 9) Pimpinan Instansi lain yang dianggap perlu. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Bagian Pertama Organisasi
BAB II
MENKO dibantu oleh Staf MENKO terdiri dari:
Bagian Kedua SESMENKO
Bagian Ketiga ASMENKO
Bagian Keempat Staf Ahli
Bagian Kelima Kelompok Kerja
Membuka PDF…