Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 135 Tahun 1999
- Nomor
- 135
- Tahun
- 1999
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 27
menetapkan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Menteri Negara Koordinator; Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA KOORDINATOR.
BAB I
Menteri Negara Koordinator, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat Menko, adalah pembantu Presiden yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Menko mempunyai tugas mengkoordinasikan penyiapan dan penyusunan kebijakan serta penyelenggaraan di bidang tertentu dalam kegiataan pemerintahan negara.
Menko terdiri dari:
Menko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai tugas:
mengkoordinasikan penyusunan dan penyiapan kebijakan serta penyelenggaraan kegiatan- kegiatan di bidang politik dan keamanan.
mengkoordinasikan penyusunan dan penyiapan kebijakan serta penyelenggaraan kegiatan- kegiatan di bidang ekonomi, keuangan, dan industri.
mengkoordinasikan penyusunan dan penyiapan kebijakan serta penyelenggaraan kegiatan- kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat, pengembangan sumber daya manusia, dan pengentasan kemiskinan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Menko menyelenggarakan fungsi:
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, masing-masing Menko mengkoordinasi:
1) Menteri Dalam Negeri; 2) Menteri Luar Negeri; 3) Menteri Pertahanan; 4) Menteri Hukum dan Perundang-undangan; 5) Menteri Negara Otonomi Daerah; 6) Menteri Negara Urusan Hak-hak Asasi Manusia 7) Jaksa Agung; 8) Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara; 9) Kepala Lembaga Sandi Negara; 10) Pimpinan Instansi lain yang dianggap perlu.
1) Menteri Keuangan; 2) Menteri Pertambangan dan Energi; 3) Menteri Perindustrian dan Perdagangan; 4) Menteri Pertanian; 5) Menteri Kehutanan dan Perkebunan; 6) Menteri Perhubungan; 7) Menteri Tenaga Kerja; 8) Menteri Eksplorasi Laut; 9) Menteri Negara Pekerjaan Umum; 10) Menteri Negara Pariwisata dan Kesenian; 11) Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara; 12) Menteri Negara Riset dan Teknologi; 13) Menteri Negara Lingkungan Hidup; 14) Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah; 15) Kepala Badan Urusan Logistik; 16) Kepala Badan Pusat Statistik; 17) Kepala Badan Standardisasi Nasional; 18) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 19) Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; 20) Kepala Badan Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara; 21) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; 22) Kepala Badan Pertanahan Nasional; 23) Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan; 24) Pimpinan Instansi lain yang dianggap perlu.
1) Menteri Kesehatan; 2) Menteri Pendidikan Nasional; 3) Menteri Agama; 4) Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah; 5) Menteri Negara Transmigrasi dan Kependudukan; 6) Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga; 7) Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan; 8) Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara; 9) Menteri Negara Masalah-masalah Kemasyarakatan; 10) Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional; 11) Pimpinan Instansi lain yang dianggap perlu. BAB II Susunan Organisasi Bagian Pertama Organisasi
BAB II
Bagian Kedua Sekretaris Menko
Bagian Ketiga Deputi Bidang Teknis
Bagian Kelima Staf Ahli
Bagian Keenam Kelompok Kerja
Jika dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Menko dapat membentuk beberapa kelompok kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB III Tata Kerja
Membuka PDF…