DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 135 Tahun 1999

Nomor: 135
Tahun: 1999
Ditetapkan: 10 November 1999
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Menteri Negara Koordinator; Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA KOORDINATOR.

BAB I

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 1

Menteri Negara Koordinator, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat Menko, adalah pembantu Presiden yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

Menko mempunyai tugas mengkoordinasikan penyiapan dan penyusunan kebijakan serta penyelenggaraan di bidang tertentu dalam kegiataan pemerintahan negara.

Pasal 3

Menko terdiri dari:

1.Menko Bidang Politik dan Keamanan, disingkat Menko Polkam;
2.Menko Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, disingkat Menko Ekuin;
3.Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan, disingkat Menko Kesra dan Taskin.

Pasal 4

Menko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai tugas:

1.Menko Polkam: mengkoordinasikan penyusunan dan penyiapan kebijakan serta penyelenggaraan kegiatan- kegiatan di bidang politik dan keamanan.
2.Menko Ekuin: mengkoordinasikan penyusunan dan penyiapan kebijakan serta penyelenggaraan kegiatan- kegiatan di bidang ekonomi, keuangan, dan industri.
3.Menko Kesra dan Taskin: mengkoordinasikan penyusunan dan penyiapan kebijakan serta penyelenggaraan kegiatan- kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat, pengembangan sumber daya manusia, dan pengentasan kemiskinan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Menko menyelenggarakan fungsi:

1.Menko Polkam

a.pengkoordinasian para Menteri Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non- Departemen dalam pelaksanaan tugas masing-masing yang berkaitan dengan bidang politik dalam negeri, politik luar negeri, pertahanan, dan keamanan nasional, serta dalam penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam bidang-bidang tersebut;
b.pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan dalam penyiapan dan perumusan kebijakan pemerintah, penyusunan rencana, program dan kegiatan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen di bidang politik dalam negeri, politik luar negeri, pertahanan, dan keamanan nasional;
c.pengendalian penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 huruf a dan huruf b serta pengkoordinasian langkah- langkah penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam bidang politik dalam negeri, politik luar negeri, pertahanan, dan keamanan nasional, serta mengikuti perkembangannya;
d.pengkoordinasian penyelesaian masalah-masalah yang berada dalam lingkup bidang tugasnya yang berkaitan dengan tugas para Menteri Negara dan/atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berada di bawah koordinasi Menko lainnya;
e.penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.
1. 2.Menko Ekuin
a.pengkoordinasian para Menteri Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non- Departemen dan peningkatan keterpaduan dalam pelaksanaan tugas masing-masing yang berkaitan dengan bidang ekonomi, keuangan, dan industri serta dalam penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam bidang-bidang tersebut;
b.pengkoordinasian pengusahaan pinjaman luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara baik berupa pinjaman lunak, kredit ekspor maupun pinjaman komersial serta dalam pengendalian pelaksanaannya;
c.pengkoordinasian kebijakan, pengembangan investasi, produksi dan distribusi guna mewujudkan struktur ekonomi yang seimbang; pengembangan kewilayahan, dan pusat- pusat pertumbuhan ekonomi terpadu; pengembangan kerja sama ekonomi subregional, regional, dan internasional; dan pemerataan pelaku dan peluang usaha serta dalam pengendalian penyelenggaraannya;
d.pengkoordinasian penyelesaian masalah-masalah yang berada dalam lingkup bidang tugasnya yang berkaitan dengan tugas para Menteri Negara dan/atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berada di bawah koordinasi Menko lainnya;
e.penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.
1. 3.Menko Kesra dan Taskin
a.pengkoordinasian para Menteri Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non- Departemen dalam pelaksanaan tugas masing-masing yang berkaitan dengan bidang kesejahteraan rakyat, pengembangan sumber daya manusia, dan pengentasan kemiskinan, serta dalam penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam bidang tersebut;
b.pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana, program, dan kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat, pengembangan sumber daya manusia, dan pengentasan kemiskinan, serta pengendalian penyelenggaraannya;
c.pengkoordinasian penyelesaian masalah-masalah yang berada dalam lingkup bidang tugasnya yang berkaitan dengan tugas para Menteri Negara dan/atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berada di bawah koordinasi Menko lainnya;
d.penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, masing-masing Menko mengkoordinasi:

1.Menko Polkam 1) Menteri Dalam Negeri; 2) Menteri Luar Negeri; 3) Menteri Pertahanan; 4) Menteri Hukum dan Perundang-undangan; 5) Menteri Negara Otonomi Daerah; 6) Menteri Negara Urusan Hak-hak Asasi Manusia 7) Jaksa Agung; 8) Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara; 9) Kepala Lembaga Sandi Negara; 10) Pimpinan Instansi lain yang dianggap perlu.
2.Menko Ekuin 1) Menteri Keuangan; 2) Menteri Pertambangan dan Energi; 3) Menteri Perindustrian dan Perdagangan; 4) Menteri Pertanian; 5) Menteri Kehutanan dan Perkebunan; 6) Menteri Perhubungan; 7) Menteri Tenaga Kerja; 8) Menteri Eksplorasi Laut; 9) Menteri Negara Pekerjaan Umum; 10) Menteri Negara Pariwisata dan Kesenian; 11) Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara; 12) Menteri Negara Riset dan Teknologi; 13) Menteri Negara Lingkungan Hidup; 14) Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah; 15) Kepala Badan Urusan Logistik; 16) Kepala Badan Pusat Statistik; 17) Kepala Badan Standardisasi Nasional; 18) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 19) Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; 20) Kepala Badan Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara; 21) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; 22) Kepala Badan Pertanahan Nasional; 23) Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan; 24) Pimpinan Instansi lain yang dianggap perlu.
3.Menko Kesra dan Taskin 1) Menteri Kesehatan; 2) Menteri Pendidikan Nasional; 3) Menteri Agama; 4) Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah; 5) Menteri Negara Transmigrasi dan Kependudukan; 6) Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga; 7) Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan; 8) Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara; 9) Menteri Negara Masalah-masalah Kemasyarakatan; 10) Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional; 11) Pimpinan Instansi lain yang dianggap perlu.

BAB II

Susunan Organisasi

Pasal 7

(1)Menko dibantu oleh:
1. a.Sekretaris Menko;
2. b.Deputi Bidang Teknis, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang sesuai beban kerja;
3. c.Staf Ahli, sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang sesuai beban kerja.
(2)Apabila kebutuhan sangat memerlukan, Presiden atas usul menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dapat memberikan pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b.

Pasal 8

(1)Sekretaris Menko adalah unsur pembantu Menko yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menko.
(2)Sekretaris Menko mempunyai tugas membantu Menko, dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
1. a.koordinasi kegiatan di lingkungan Menko;
2. b.penyelenggaraan pelayanan administrasi umum yang diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Menko;
3. c.penyelenggaraan hubungan kerja dengan departemen, lembaga pemerintah non- departemen, dan lembaga lain sesuai petunjuk Menko;
4. d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menko sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
(3)Sekretaris Menko membawahkan sebanyak-banyaknya 2 (dua) biro sesuai beban kerja.
(4)Masing-masing biro terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) bagian sesuai beban kerja.

Pasal 9

(1)Deputi Bidang Teknis adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Menko yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menko.
(2)Deputi Bidang Teknis mempunyai tugas membantu Menko di bidang tertentu, dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyiapan dan perumusan kebijakan Menko sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
2. b.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan tertentu sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
3. c.pelaksanaan hubungan kerja dengan departemen, lembaga pemerintah non- departemen, dan lembaga lainnya sesuai petunjuk Menko;
4. d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menko sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
(3)Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Teknis dibantu oleh Asisten Deputi, sebanyak- banyaknya 5 (lima) orang sesuai beban kerja.
(4)Masing-masing Asisten Deputi dibantu oleh Analis Kebijakan, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang sesuai beban kerja.
(5)Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Teknis dikoordinasikan oleh Sekretaris Menko.

Pasal 10

(1)Staf Ahli adalah unsur pembantu Menko yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menko.
(2)Staf Ahli mempunyai tugas memberikan pemikiran atau pertimbangan teknis mengenai masalah tertentu yang diperlukan oleh Menko dalam pelaksanaan tugas Menko.
(3)Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Ahli dikoordinasikan oleh Sekretaris Menko.

Pasal 11

Jika dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Menko dapat membentuk beberapa kelompok kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

BAB I

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 1

Menteri Negara Koordinator, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat Menko, adalah pembantu Presiden yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

Menko mempunyai tugas mengkoordinasikan penyiapan dan penyusunan kebijakan serta penyelenggaraan di bidang tertentu dalam kegiataan pemerintahan negara.

Pasal 3

Menko terdiri dari:

1.Menko Bidang Politik dan Keamanan, disingkat Menko Polkam;
2.Menko Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, disingkat Menko Ekuin;
3.Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan, disingkat Menko Kesra dan Taskin.

Pasal 4

Menko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai tugas:

1.Menko Polkam: mengkoordinasikan penyusunan dan penyiapan kebijakan serta penyelenggaraan kegiatan- kegiatan di bidang politik dan keamanan.
2.Menko Ekuin: mengkoordinasikan penyusunan dan penyiapan kebijakan serta penyelenggaraan kegiatan- kegiatan di bidang ekonomi, keuangan, dan industri.
3.Menko Kesra dan Taskin: mengkoordinasikan penyusunan dan penyiapan kebijakan serta penyelenggaraan kegiatan- kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat, pengembangan sumber daya manusia, dan pengentasan kemiskinan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Menko menyelenggarakan fungsi:

1.Menko Polkam

a.pengkoordinasian para Menteri Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non- Departemen dalam pelaksanaan tugas masing-masing yang berkaitan dengan bidang politik dalam negeri, politik luar negeri, pertahanan, dan keamanan nasional, serta dalam penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam bidang-bidang tersebut;
b.pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan dalam penyiapan dan perumusan kebijakan pemerintah, penyusunan rencana, program dan kegiatan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen di bidang politik dalam negeri, politik luar negeri, pertahanan, dan keamanan nasional;
c.pengendalian penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 huruf a dan huruf b serta pengkoordinasian langkah- langkah penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam bidang politik dalam negeri, politik luar negeri, pertahanan, dan keamanan nasional, serta mengikuti perkembangannya;
d.pengkoordinasian penyelesaian masalah-masalah yang berada dalam lingkup bidang tugasnya yang berkaitan dengan tugas para Menteri Negara dan/atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berada di bawah koordinasi Menko lainnya;
e.penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.
1. 2.Menko Ekuin
a.pengkoordinasian para Menteri Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non- Departemen dan peningkatan keterpaduan dalam pelaksanaan tugas masing-masing yang berkaitan dengan bidang ekonomi, keuangan, dan industri serta dalam penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam bidang-bidang tersebut;
b.pengkoordinasian pengusahaan pinjaman luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara baik berupa pinjaman lunak, kredit ekspor maupun pinjaman komersial serta dalam pengendalian pelaksanaannya;
c.pengkoordinasian kebijakan, pengembangan investasi, produksi dan distribusi guna mewujudkan struktur ekonomi yang seimbang; pengembangan kewilayahan, dan pusat- pusat pertumbuhan ekonomi terpadu; pengembangan kerja sama ekonomi subregional, regional, dan internasional; dan pemerataan pelaku dan peluang usaha serta dalam pengendalian penyelenggaraannya;
d.pengkoordinasian penyelesaian masalah-masalah yang berada dalam lingkup bidang tugasnya yang berkaitan dengan tugas para Menteri Negara dan/atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berada di bawah koordinasi Menko lainnya;
e.penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.
1. 3.Menko Kesra dan Taskin
a.pengkoordinasian para Menteri Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non- Departemen dalam pelaksanaan tugas masing-masing yang berkaitan dengan bidang kesejahteraan rakyat, pengembangan sumber daya manusia, dan pengentasan kemiskinan, serta dalam penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam bidang tersebut;
b.pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana, program, dan kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat, pengembangan sumber daya manusia, dan pengentasan kemiskinan, serta pengendalian penyelenggaraannya;
c.pengkoordinasian penyelesaian masalah-masalah yang berada dalam lingkup bidang tugasnya yang berkaitan dengan tugas para Menteri Negara dan/atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berada di bawah koordinasi Menko lainnya;
d.penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, masing-masing Menko mengkoordinasi:

1.Menko Polkam 1) Menteri Dalam Negeri; 2) Menteri Luar Negeri; 3) Menteri Pertahanan; 4) Menteri Hukum dan Perundang-undangan; 5) Menteri Negara Otonomi Daerah; 6) Menteri Negara Urusan Hak-hak Asasi Manusia 7) Jaksa Agung; 8) Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara; 9) Kepala Lembaga Sandi Negara; 10) Pimpinan Instansi lain yang dianggap perlu.
2.Menko Ekuin 1) Menteri Keuangan; 2) Menteri Pertambangan dan Energi; 3) Menteri Perindustrian dan Perdagangan; 4) Menteri Pertanian; 5) Menteri Kehutanan dan Perkebunan; 6) Menteri Perhubungan; 7) Menteri Tenaga Kerja; 8) Menteri Eksplorasi Laut; 9) Menteri Negara Pekerjaan Umum; 10) Menteri Negara Pariwisata dan Kesenian; 11) Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara; 12) Menteri Negara Riset dan Teknologi; 13) Menteri Negara Lingkungan Hidup; 14) Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah; 15) Kepala Badan Urusan Logistik; 16) Kepala Badan Pusat Statistik; 17) Kepala Badan Standardisasi Nasional; 18) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 19) Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; 20) Kepala Badan Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara; 21) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; 22) Kepala Badan Pertanahan Nasional; 23) Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan; 24) Pimpinan Instansi lain yang dianggap perlu.
3.Menko Kesra dan Taskin 1) Menteri Kesehatan; 2) Menteri Pendidikan Nasional; 3) Menteri Agama; 4) Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah; 5) Menteri Negara Transmigrasi dan Kependudukan; 6) Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga; 7) Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan; 8) Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara; 9) Menteri Negara Masalah-masalah Kemasyarakatan; 10) Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional; 11) Pimpinan Instansi lain yang dianggap perlu.

BAB II

Susunan Organisasi

Pasal 7

(1)Menko dibantu oleh:
1. a.Sekretaris Menko;
2. b.Deputi Bidang Teknis, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang sesuai beban kerja;
3. c.Staf Ahli, sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang sesuai beban kerja.
(2)Apabila kebutuhan sangat memerlukan, Presiden atas usul menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dapat memberikan pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b.

Pasal 8

(1)Sekretaris Menko adalah unsur pembantu Menko yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menko.
(2)Sekretaris Menko mempunyai tugas membantu Menko, dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
1. a.koordinasi kegiatan di lingkungan Menko;
2. b.penyelenggaraan pelayanan administrasi umum yang diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Menko;
3. c.penyelenggaraan hubungan kerja dengan departemen, lembaga pemerintah non- departemen, dan lembaga lain sesuai petunjuk Menko;
4. d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menko sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
(3)Sekretaris Menko membawahkan sebanyak-banyaknya 2 (dua) biro sesuai beban kerja.
(4)Masing-masing biro terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) bagian sesuai beban kerja.

Pasal 9

(1)Deputi Bidang Teknis adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Menko yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menko.
(2)Deputi Bidang Teknis mempunyai tugas membantu Menko di bidang tertentu, dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyiapan dan perumusan kebijakan Menko sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
2. b.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan tertentu sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
3. c.pelaksanaan hubungan kerja dengan departemen, lembaga pemerintah non- departemen, dan lembaga lainnya sesuai petunjuk Menko;
4. d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menko sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
(3)Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Teknis dibantu oleh Asisten Deputi, sebanyak- banyaknya 5 (lima) orang sesuai beban kerja.
(4)Masing-masing Asisten Deputi dibantu oleh Analis Kebijakan, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang sesuai beban kerja.
(5)Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Teknis dikoordinasikan oleh Sekretaris Menko.

Pasal 10

(1)Staf Ahli adalah unsur pembantu Menko yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menko.
(2)Staf Ahli mempunyai tugas memberikan pemikiran atau pertimbangan teknis mengenai masalah tertentu yang diperlukan oleh Menko dalam pelaksanaan tugas Menko.
(3)Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Ahli dikoordinasikan oleh Sekretaris Menko.

Pasal 11

Jika dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Menko dapat membentuk beberapa kelompok kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 135 Tahun 1999

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Susunan Organisasi

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 52 Tahun 2000

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Susunan Organisasi

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 52 Tahun 2000