Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 104 Tahun 1999
- Nomor
- 104
- Tahun
- 1999
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 3
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM NASIONAL UNTUK PERUNDINGAN PERDAGANGAN MULTILATERAL DALAM KERANGKA WORLD TRADE ORGANIZATION. PERTAMA : Membentuk Tim Nasional yang bertugas memperjuangkan dan mengamankan kepentingan pembangunan nasional Indonesia dalam Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO), yang selanjutnya disingkat Tim Nasional WTO, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut : Pengarah : Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri. Ketua : Menteri Perindustrian dan Perdagangan Wakil Keetua I : Direktur Jenderal Kerjasama Lembaga Industri dan Perdagangan Internasional, Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Wakil Ketua II : Duta Besar RI untuk WTO/Deputi Wakil Tetap RI II di Jenewa. Anggota : 1. Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan
KEDUA : Tim Nasional WTO Mempunyai fungsi :
KETIGA : Tata kerja Tim Nasional WTO termasuk tugas dan wewenang Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan selaku Ketua Tim Nasional WTO. KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Nasional WTO, Menteri Perindustrian dan Perdagangan selaku ketua Tim Nasional WTO dapat membentuk Kelompok-kelompok Perundingan dan menugaskan staf di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan sesuai kebutuhan untuk diperbantukan kepada Sekretaris Tim Nasional WTO. KELIMA : Dalam melaksanakan tugas, Ketua Tim Nasional WTO bertanggung jawab dan menyampaikan laporan tertulis kepada Presiden. KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Departemen Perindustrian dan Perdagangan. KETUJUH : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 September 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 September 1999 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA ttd. MULADI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 150
Membuka PDF…
Undang-Undang
Dokumen