DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 105 Tahun 2004

Nomor: 105
Tahun: 2004
Ditetapkan: 18 Oktober 2004
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dan agar dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna, dipandang perlu mengatur pengelolaan arsip statis dalam satu kesatuan sistem kearsipan, dengan Keputusan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2964);
3.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3674);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3151);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyerahan dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3912);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGELOLAAN ARSIP STATIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1.Arsip adalah :

a.Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Lembagalembaga Negara dan Badan-badan Pemerintahan dalam bentuk corak apapun baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan;
b.Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Badan-badan Swasta dan/atau perorangan, dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan.
1. 2.Arsip statis adalah arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya maupun untuk penyelenggaraan sehari-hari administrasi negara.
2. 3.Pengelolaan arsip statis adalah suatu rangkaian kegiatan pengumpulan, penyimpanan, perawatan, penyelamatan, penggunaan dan pembinaan atas pelaksanaan serah arsip dalam satu kesatuan sistem kearsipan.
3. 4.Arsip Nasional Republik Indonesia adalah lembaga Pemerintah Pusat yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
4. 5.Lembaga Kearsipan Propinsi adalah satuan organisasi perangkat Daerah Propinsi yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan Daerah Propinsi di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. 6.Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota adalah satuan organisasi perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB II

PENGELOLAAN ARSIP STATIS

Pasal 2

(1)Pengelolaan arsip statis dilaksanakan oleh Lembaga Kearsipan.
(2)Lembaga Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
1. a.Arsip Nasional Republik Indonesia;
2. b.Lembaga Kearsipan Propinsi;
3. c.Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Pengelolaan arsip statis meliputi :

a.pengumpulan;
b.penyimpanan;
c.perawatan;
d.penyelamatan;
e.penggunaan;
f.pembinaan atas pelaksanaan serah arsip statis.

Pasal 4

Pengelolaan arsip statis dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Arsip Nasional Republik Indonesia, Lembaga Kearsipan Propinsi, dan/atau Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota.

Pasal 5

(1)Dalam rangka pengelolaan arsip statis, Arsip Nasional Republik Indonesia, Lembaga Kearsipan Propinsi dan/atau Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan badan atau lembaga internasional dan/atau instansi pemerintah asing.
(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk pengelolaan dalam hal pembinaan atas pelaksanaan serah arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f.
(3)Ketentuan mengenai tata cara kerja sama dalam pengelolaan arsip statis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

Pasal 6

Pengelolaan arsip statis oleh Arsip Nasional Republik Indonesia, Lembaga Kearsipan Propinsi, dan/atau Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota dilaksanakan terhadap :

a.naskah-naskah arsip statis dalam bentuk corak apapun baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok yang diserahkan oleh lembaga-lembaga negara dan badan-badan pemerintahan baik Pusat maupun Daerah sebagai kewajiban serah arsip sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan;
b.naskah-naskah arsip statis dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok yang dibuat dan diterima badan-badan swasta dan/atau perorangan yang wajib diamankan Pemerintah dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 7

Pengumpulan arsip statis oleh Arsip Nasional Republik Indonesia, Lembaga Kearsipan Propinsi, dan/atau Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui kegiatan :

a.penilaian;
b.penataan;
c.pembuatan daftar arsip statis.

Pasal 8

(1)Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Pimpinan Lembaga Kearsipan Propinsi, dan/atau Pimpinan Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota melakukan penilaian terhadap arsip statis yang diserahkan dari Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dan/atau yang diperoleh dari badan-badan swasta dan/atau perorangan.
(2)Penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dan keutuhan kondisi fisik serta nilai informasi dari arsip statis bagi bukti pertanggungjawaban nasional.

Pasal 9

Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menunjukkan arsip statis lengkap dan utuh kondisi fisiknya serta mempunyai nilai informasi bagi bukti pertanggungjawaban nasional, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Pimpinan Lembaga Kearsipan Propinsi, dan/atau Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota menerima arsip statis.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dan agar dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna, dipandang perlu mengatur pengelolaan arsip statis dalam satu kesatuan sistem kearsipan, dengan Keputusan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2964);
3.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3674);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3151);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyerahan dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3912);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGELOLAAN ARSIP STATIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1.Arsip adalah :

a.Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Lembagalembaga Negara dan Badan-badan Pemerintahan dalam bentuk corak apapun baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan;
b.Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Badan-badan Swasta dan/atau perorangan, dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan.
1. 2.Arsip statis adalah arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya maupun untuk penyelenggaraan sehari-hari administrasi negara.
2. 3.Pengelolaan arsip statis adalah suatu rangkaian kegiatan pengumpulan, penyimpanan, perawatan, penyelamatan, penggunaan dan pembinaan atas pelaksanaan serah arsip dalam satu kesatuan sistem kearsipan.
3. 4.Arsip Nasional Republik Indonesia adalah lembaga Pemerintah Pusat yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
4. 5.Lembaga Kearsipan Propinsi adalah satuan organisasi perangkat Daerah Propinsi yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan Daerah Propinsi di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. 6.Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota adalah satuan organisasi perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB II

PENGELOLAAN ARSIP STATIS

Pasal 2

(1)Pengelolaan arsip statis dilaksanakan oleh Lembaga Kearsipan.
(2)Lembaga Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
1. a.Arsip Nasional Republik Indonesia;
2. b.Lembaga Kearsipan Propinsi;
3. c.Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Pengelolaan arsip statis meliputi :

a.pengumpulan;
b.penyimpanan;
c.perawatan;
d.penyelamatan;
e.penggunaan;
f.pembinaan atas pelaksanaan serah arsip statis.

Pasal 4

Pengelolaan arsip statis dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Arsip Nasional Republik Indonesia, Lembaga Kearsipan Propinsi, dan/atau Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota.

Pasal 5

(1)Dalam rangka pengelolaan arsip statis, Arsip Nasional Republik Indonesia, Lembaga Kearsipan Propinsi dan/atau Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan badan atau lembaga internasional dan/atau instansi pemerintah asing.
(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk pengelolaan dalam hal pembinaan atas pelaksanaan serah arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f.
(3)Ketentuan mengenai tata cara kerja sama dalam pengelolaan arsip statis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

Pasal 6

Pengelolaan arsip statis oleh Arsip Nasional Republik Indonesia, Lembaga Kearsipan Propinsi, dan/atau Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota dilaksanakan terhadap :

a.naskah-naskah arsip statis dalam bentuk corak apapun baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok yang diserahkan oleh lembaga-lembaga negara dan badan-badan pemerintahan baik Pusat maupun Daerah sebagai kewajiban serah arsip sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan;
b.naskah-naskah arsip statis dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok yang dibuat dan diterima badan-badan swasta dan/atau perorangan yang wajib diamankan Pemerintah dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 7

Pengumpulan arsip statis oleh Arsip Nasional Republik Indonesia, Lembaga Kearsipan Propinsi, dan/atau Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui kegiatan :

a.penilaian;
b.penataan;
c.pembuatan daftar arsip statis.

Pasal 8

(1)Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Pimpinan Lembaga Kearsipan Propinsi, dan/atau Pimpinan Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota melakukan penilaian terhadap arsip statis yang diserahkan dari Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dan/atau yang diperoleh dari badan-badan swasta dan/atau perorangan.
(2)Penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dan keutuhan kondisi fisik serta nilai informasi dari arsip statis bagi bukti pertanggungjawaban nasional.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan Nomor 9 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Nomor 22 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan Nomor 9 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Nomor 22 Tahun 2016