DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 107 Tahun 2004

Nomor: 107
Tahun: 2004
Ditetapkan: 18 Oktober 2004
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Keputusan Presiden tentang Dewan Pengupahan. Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279); MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG DEWAN PENGUPAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1.Dewan Pengupahan adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat tripartit;
2.Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
3.Organisasi pengusaha adalah organisasi pengusaha yang ditunjuk oleh Kamar Dagang dan Industri untuk menangani masalah ketenagakerjaan.
4.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Dewan Pengupahan terdiri dari :

a.Dewan Pengupahan Nasional yang selanjutnya disebut Depenas;
b.Dewan Pengupahan Provinsi yang selanjutnya disebut Depeprov;
c.Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Depekab/Depeko.

Pasal 3

1.Depenas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dibentuk oleh Presiden.
2.Depeprov sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dibentuk oleh Gubernur.
3.Depekab/Depeko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dibentuk oleh Bupati/Walikota.

BAB II

DEWAN PENGUPAHAN NASIONAL

Pasal 4

Depenas bertugas memberikan saran, dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, Depenas dapat bekerja sama baik dengan instansi Pemerintah maupun swasta dan pihak terkait lainnya jika dipandang perlu.

Pasal 6

1.Keanggotaan Depenas, terdiri dari unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Perguruan Tinggi, dan Pakar.
2.Keanggotaan Depenas dari unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha, dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan komposisi perbandingan 2:1:1.
3.Keanggotaan Depenas dari unsur Perguruan Tinggi dan Pakar jumlahnya disesuaikan menurut kebutuhan.
4.Keseluruhan anggota Depenas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berjumlah gasal.

Pasal 7

Susunan keanggotaan Depenas terdiri dari :

a.Ketua, merangkap sebagai anggota dari unsur Pemerintah;
b.Wakil Ketua, sebanyak 2 (dua) orang merangkap sebagai anggota masing-masing dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Organisasi pengusaha;
c.Sekretaris, merangkap sebagai anggota dari unsur Pemerintah yang mewakili instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;
d.Anggota.

Pasal 8

1.Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, Depenas dibantu oleh Sekretariat.
2.Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh salah satu unit kerja yang dibentuk dan berada di lingkungan instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
3.Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

1.Apabila dipandang perlu, Depenas dapat membentuk Komisi untuk melaksanakan tugas tertentu.
2.Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari Anggota Depenas.
3.Ketentuan mengenai susunan keanggotaan dan tata kerja Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Ketua Depenas.

Pasal 10

Anggota Depenas diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri

Pasal 11

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Depenas, calon anggota harus memenuhi persyaratan :

a.warga negara Indonesia
b.berpendidikan paling rendah lulus Strata-1 (S-1);
c.memiliki pengalaman aau pengetahuan bidang pengupahan dan pengembangan Sumber Daya Manusia

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Keputusan Presiden tentang Dewan Pengupahan. Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279); MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG DEWAN PENGUPAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1.Dewan Pengupahan adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat tripartit;
2.Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
3.Organisasi pengusaha adalah organisasi pengusaha yang ditunjuk oleh Kamar Dagang dan Industri untuk menangani masalah ketenagakerjaan.
4.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Dewan Pengupahan terdiri dari :

a.Dewan Pengupahan Nasional yang selanjutnya disebut Depenas;
b.Dewan Pengupahan Provinsi yang selanjutnya disebut Depeprov;
c.Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Depekab/Depeko.

Pasal 3

1.Depenas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dibentuk oleh Presiden.
2.Depeprov sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dibentuk oleh Gubernur.
3.Depekab/Depeko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dibentuk oleh Bupati/Walikota.

BAB II

DEWAN PENGUPAHAN NASIONAL

Pasal 4

Depenas bertugas memberikan saran, dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, Depenas dapat bekerja sama baik dengan instansi Pemerintah maupun swasta dan pihak terkait lainnya jika dipandang perlu.

Pasal 6

1.Keanggotaan Depenas, terdiri dari unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Perguruan Tinggi, dan Pakar.
2.Keanggotaan Depenas dari unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha, dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan komposisi perbandingan 2:1:1.
3.Keanggotaan Depenas dari unsur Perguruan Tinggi dan Pakar jumlahnya disesuaikan menurut kebutuhan.
4.Keseluruhan anggota Depenas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berjumlah gasal.

Pasal 7

Susunan keanggotaan Depenas terdiri dari :

a.Ketua, merangkap sebagai anggota dari unsur Pemerintah;
b.Wakil Ketua, sebanyak 2 (dua) orang merangkap sebagai anggota masing-masing dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Organisasi pengusaha;
c.Sekretaris, merangkap sebagai anggota dari unsur Pemerintah yang mewakili instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;
d.Anggota.

Pasal 8

1.Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, Depenas dibantu oleh Sekretariat.
2.Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh salah satu unit kerja yang dibentuk dan berada di lingkungan instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
3.Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

1.Apabila dipandang perlu, Depenas dapat membentuk Komisi untuk melaksanakan tugas tertentu.
2.Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari Anggota Depenas.
3.Ketentuan mengenai susunan keanggotaan dan tata kerja Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Ketua Depenas.

Pasal 10

Anggota Depenas diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri

Pasal 11

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Depenas, calon anggota harus memenuhi persyaratan :

a.warga negara Indonesia
b.berpendidikan paling rendah lulus Strata-1 (S-1);
c.memiliki pengalaman aau pengetahuan bidang pengupahan dan pengembangan Sumber Daya Manusia

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang No. 8 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 176 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang No. 8 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 176 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2018