DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 11 Tahun 1993

Nomor: 11
Tahun: 1993
Ditetapkan: 10 Februari 1993
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagian wilayah usaha Kawasan Industri PT. Lamicitra Nusantara, dipandang memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan status sebagai Kawasan Berikat;
c.bahwa penunjukan dan penetapan wilayah usaha Kawasan Industri tersebut sebagai Kawasan Berikat perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Bonded Zone) (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3334) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1990 (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3407);
3.Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri;

Menetapkan

MEMUTUSKAN :… MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SEBAGIAN WILAYAH USAHA KAWASAN INDUSTRI PT. LAMICITRA NUSANTARA UNTUK DIBERIKAN STATUS SEBAGAI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE). PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan sebagian wilayah usaha Kawasan Industri PT. Lamicitra Nusantara seluas 84 hektar termasuk bangunan-bangunan di atasnya, yang terletak di Desa Tambak Rejo, Rejo Mulyo, Kecamatan Genuk, Kotamadya Semarang Propinsi Jawa Tengah, sebagai wilayah usaha Kawasan Industri yang diberi status Kawasan Berikat (Bonded Zone). KEDUA : Batas-batas wilayah usaha Kawasan Industri yang diberikan status Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, adalah :

1.Batas sebelah Utara : Rencana Jalan Pelabuhan;
2.Batas sebelah Barat : PLTU dan Rel Kereta Api;
3.Batas sebelah Selatan: Jalan Arteri;
4.Batas sebelah Timur : Kali Banger; sesuai dengan gambar peta terlampir dalam Keputusan Presiden ini. KETIGA : Koordinat batas wilayah usaha tersebut dalam diktum KEDUA ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional. KEEMPAT : Setiap perubahan termasuk perluasan wilayah usaha Kawasan Industri yang diberikan status Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dilakukan dengan Keputusan Presiden. KELIMA :… KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Pebruari 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan ttd. Bambang Kesowo, S.H.,LL.M

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagian wilayah usaha Kawasan Industri PT. Lamicitra Nusantara, dipandang memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan status sebagai Kawasan Berikat;
c.bahwa penunjukan dan penetapan wilayah usaha Kawasan Industri tersebut sebagai Kawasan Berikat perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Bonded Zone) (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3334) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1990 (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3407);
3.Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri;

Menetapkan

1.Batas sebelah Utara : Rencana Jalan Pelabuhan;
2.Batas sebelah Barat : PLTU dan Rel Kereta Api;
3.Batas sebelah Selatan: Jalan Arteri;
4.Batas sebelah Timur : Kali Banger; sesuai dengan gambar peta terlampir dalam Keputusan Presiden ini. KETIGA : Koordinat batas wilayah usaha tersebut dalam diktum KEDUA ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional. KEEMPAT : Setiap perubahan termasuk perluasan wilayah usaha Kawasan Industri yang diberikan status Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dilakukan dengan Keputusan Presiden. KELIMA :… KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Pebruari 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan ttd. Bambang Kesowo, S.H.,LL.M

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 11 Tahun 1993

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 1986

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 1990

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 53 Tahun 1989

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 1986

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 1990

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 53 Tahun 1989