MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 1986 TENTANG KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE). 2 Pasal I Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Bonded Zone) diubah dengan menambah ketentuan-ketentuan baru sebagai berikut:
1.Menambah BAB baru antara BAB II dan BAB III yang berbunyi sebagai berikut: "BAB II a PENETAPAN KAWASAN INDUSTRI TERTENTU MENJADI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE). Pasal 4a
(1)Status sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zon) dapat diberikan kepada Kawasan Industri tertentu baik untuk seluruh maupun sebagian Kawasan Industri tersebut.
(2)Pemberian status Kawasan Berikat (Bonded Zone) kepada Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri Perindustrian setelah mendengar pertimbangan Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan. Pasal 4b Pemililikan Kawasan Industri yang diberikan status Kawasan Berikat tidak beralih karena pemberian status tersebut. 3 Pasal 4c Pengelolaan Kawasan Berikat (Bonded Zone) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4a diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. Pasal 4d Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Industri yarig diberi status Kawasan Berikat (Bonded Zone) dilakukan oleh Menteri Perindustrian dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan. Pasal 4e Ketentuan lebih lanjut yang menyangkut hubungan antara Pemilikan Kawasan Industri dan Badan Usaha Milik Negara sebagai Pengelola Kawasan Berikat (Bonded Zone) di Kawasan Industri tersebut diatur bersama Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan."
2.Menambah ketentuan baru dalam Pasal 8 yang dijadikan ayat (2) sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: "Pasal 8
(1)Tanah yang digunakan sebagai lokasi usaha perusahaan pengolahan disewa dari Pengusaha Kawasan Berikat (Bonded Zone).
(2)Tanah yang digunakan sebagai lokasi perusahaan industri di Kawasan Industri yang diberi status sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone) disewa atau dibeli dari Pemilik Kawasan Industri yang diberi status Kawasan Berikat. 4
(3)Hak sewa yang berhubungan dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat dijadikan jaminan." Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 1990 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 1990 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA ttd M0ERDI0NO 5 PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 1986 TENTANG KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) UMUM Dalam rangka meningkatkan ekspor bukan minyak dan gas bumi, daya saing barang produksi Indonesia perlu ditingkatkan dengan jalan efisiensi proses produksi, peningkatan mutu barang, dan memperlancar keluar masuknya barang ke dan dari Indonesia. Peningkatan mutu barang dan efisiensi proses produksi tersebut di atas dapat lebih dipacu, apabila kepada para pengusaha/penanam modal diberi kesempatan untuk dapat melaksanakan kegiatan industrinya secara terpadu dalam suatu Kawasan Berikat (Bonded Zone). Guna lebih menumbuhkan keterlibatan swasta dalam pelaksanaan Pembangunan Nasional, maka Kawasan Industri tertentu yang memenuhi persyaratan dapat diberikan status sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone), tetapi pengelolaannya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara yang khusus dibentuk untuk itu. Hal ini perlu ditegaskan mengingat dalam pelaksanaan kegiatan di Kawasan Berikat tersebut ada wewenang Pemerintah yang dilimpahkan kepada Badan Usaha Milik Negara tersebut. Untuk keperluan tersebut, maka Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 perlu disempurnakan dan dengan demikian Peraturan Pemerintah tersebut mengatur juga Kawasan Industri yang ditetapkan sebagai Kawasan Berikat. 6 PASAL DEMI PASAL Pasal I Pasal 4a Ayat (1) Dengan ketentuan ini dimaksudkan bahwa suatu Kawasan Industri tertentu sebagian atau seluruhnya dapat ditetapkan sebagai Kawasan Berikat. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 4b Pemilik dalam hal ini dimaksudkan adalah badan hukum yang menanamkan modal untuk membangun dan memiliki Kawasan Industri. Pasal 4c Pengelolaan adalah segala kegiatan dan kewenangan pengusahaan Kawasan Berikat yang hanya dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk untuk itu. Pasal 4d Lingkup pengaturan, pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalah pengaturan, pembinaan, dan pengembangan usaha industri dan Kawasan Industri, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah kepabeanan dan lain-lainnya diluar hal yang berkaitan dengan usaha industri dan Kawasan Industri yang diberi status sebagai Kawasan Berikat, tetap diberikan oleh pengelola Kawasan Berikat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. 7 Pasal 4e Masalah ini dipandang perlu untuk memperjelas hubungan tentang hak dan kewajiban antara Pengelola Kawasan Berikat dengan Pemilik.Kawasan Industri. Hal ini perlu karena pemilikan tidak beralih, tetapi sebaliknya hal itupun diperlukan untuk efisiensi dan efektifitas pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pengelolaan Kawasan Berikat pada umumnya.