Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 1986
- Nomor
- 22
- Tahun
- 1986
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 27
menetapkan ketentuan tentang Kawasan Berikat (Bonded Zone) sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1972 tentang Bonded Warehouses sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1977; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) www.djpp.depkumham.go.id
BAB I
BAB II WILAYAH USAHA KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)
BAB II
Suatu wilayah pabean Indonesia dapat ditetapkan sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone) apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
Kawasan yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone) berdasarkan ketentuan Pasal 3, setelah dibebaskan dari hak-hak pihak lain, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberikan oleh Menteri Dalam Negeri, atau pejabat lain yang ditunjuk. BAB III PENGUSAHAAN KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)
BAB III
Pengusahaan Kawasan Berikat (Bonded Zone) diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara berbentuk Persero yang khusus dibentuk untuk maksud tersebut. www.djpp.depkumham.go.id
Pengusaha Kawasan Berikat (Bonded Zone) bertanggung jawab atas dipenuhi-nya oleh para pengusaha di dalam Kawasan tersebut segala ketentuan umum yang berlaku sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usahanya di dalam Kawasan Berikat (Bonded Zone).
1) tanpa terlebih dahulu dikenakan pungutan bea, cukai dan/atau pungutan negara lainnya sampai barang-barang tersebut dikeluarkan untuk tujuan impor ke daerah pabean Indonesia lainnya. 2) tanpa dikenakan pungutan bea, cukai dan/atau pungutan negara lainnya, jika barang-barang tersebut dikeluarkan dengan tujuan re-ekspor tanpa diolah. 3) tanpa dikenakan pungutan bea, cukai dan/atau pungutan negara lainnya, jika barang-barang tersebut dikeluarkan dengan tujuan ekspor setelah diolah di dalam Kawasan Berikat (Bonded Zone).
www.djpp.depkumham.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)