DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 11 Tahun 2001

Nomor: 11
Tahun: 2001
Ditetapkan: 17 Januari 2001
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menampung kegiatan tersebut dan demi kelancaran tugas, maka dipandang perlu untuk meningkatkan status Konsulat Republik Indonesia di Johor Bahru, Malaysia menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882);
3.Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 1999;

Menetapkan

MEMUTUSKAN … MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENINGKATAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI JOHOR BAHRU, MALAYSIA MENJADI KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Meningkatkan Konsulat Republik Indonesia di Johor Bahru, Malaysia menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia.

Pasal 2

Konsulat Jenderal Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia.

Pasal 3

Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru, Malaysia dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal yang bertanggungjawab kepada Kepala Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia di Kuala Lumpur.

Pasal 4

…

Pasal 4

Wilayah kerja Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru, Malaysia meliputi wilayah Melaka, Negeri Sembilan dan Pahang.

Pasal 5

Formasi kepegawaian Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru, Malaysia ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pembiayaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru, Malaysia dibebankan pada anggaran Departemen Luar Negeri.

Pasal 7

Perumusan tugas, fungsi, jenjang, susunan organisasi, dan tata kerja Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru, Malaysia ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 8

…

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menampung kegiatan tersebut dan demi kelancaran tugas, maka dipandang perlu untuk meningkatkan status Konsulat Republik Indonesia di Johor Bahru, Malaysia menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882);
3.Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 1999;

Menetapkan

MEMUTUSKAN … MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENINGKATAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI JOHOR BAHRU, MALAYSIA MENJADI KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Meningkatkan Konsulat Republik Indonesia di Johor Bahru, Malaysia menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia.

Pasal 2

Konsulat Jenderal Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia.

Pasal 3

Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru, Malaysia dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal yang bertanggungjawab kepada Kepala Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia di Kuala Lumpur.

Pasal 4

…

Pasal 4

Wilayah kerja Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru, Malaysia meliputi wilayah Melaka, Negeri Sembilan dan Pahang.

Pasal 5

Formasi kepegawaian Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru, Malaysia ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pembiayaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru, Malaysia dibebankan pada anggaran Departemen Luar Negeri.

Pasal 7

Pasal 8

…

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 11 Tahun 2001

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 37 Tahun 1999

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 51 Tahun 1976

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 123 Tahun 1999

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 37 Tahun 1999

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 51 Tahun 1976

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 123 Tahun 1999