DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 51 Tahun 1976

Nomor: 51
Tahun: 1976
Ditetapkan: 15 Desember 1976
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Keputusan Presiden ini dengan :

(1)Perwakilan …
(1). Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, yang selanjutnya disebut Perwakilan, adalah satu-satunya aparatur negara yang mewakili kepentingan Negara Republik Indonesia secara keseluruhan di negara lain atau pada organisasi internasional.
(2). Negara penerima adalah negara tempat adanya Perwakilan.
(3). Organisasi Internasional penerima adalah organisasi internasional tempat adanya Perwakilan
(4). Perwakilan Diplomatik adalah Perwakilan yang kegiatannya meliputi semua kepentingan Negara Republik Indonesia dan yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara penerima atau yang bidang kegiatannya melingkupi bidang kegiatan suatu organisasi internasional.
(5). Perwakilan Konsuler adalah Perwakilan yang kegiatannya meliputi semua kepentingan Negara Republik Indonesia di bidang konsuler dan mempunyai wilayah kerja tertentu dalam wilayah negara penerima.
(6). Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh adalah Pejabat Negara yang mewakili Negara dan Kepala Negara Republik Indonesia di satu negara tertentu atau lebih atau pada organisasi internasional.
(7). Konsul Jenderal dan Konsul yang memimpin Perwakilan Konsuler adalah Pejabat yang mewakili Negara Republik Indonesia di bidang konsuler.
(8). Kuasa Usaha Sementara adalah Pejabat Dinas Luar Negeri atau Pegawai Negeri lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri yang bertindak sebagai Kepala Perwakilan Diplomatik selama Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh tidak berada di wilayah kerjanya atau sama sekali berhalangan menjalankan tugasnya.
(9). Wakil Kepala Perwakilan adalah Pejabat Dinas Luar Negeri atau Pegawai Negeri lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri untuk mewakili Kepala Perwakilan dan merupakan unsur pimpinan pada Perwakilan Diplomatik yang bersangkutan.
(10). Pejabat ...
(10). Pejabat Dinas Luar Negeri adalah Pegawai Negeri dalam lingkungan Departemen Luar Negeri yang telah memenuhi syarat- syarat untuk melaksanakan tugas-tugas di Perwakilan.
(11). Atase Pertahanan adalah Perwira Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dari Departemen Pertahanan-Keamanan, yang diperbantukan pada Departemen Luar Negeri dan yang ditempatkan di Perwakilan dengan status diplomatik untuk melaksanakan tugas- tugas Perwakilan di bidang pertahanan keamanan.
(12). Atase Teknis adalah Pegawai Negeri suatu Departemen, selain Departemen Luar Negeri dan Departemen Pertahanan-Keamanan, atau Pegawai Negeri suatu Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang diperbantukan pada Departemen Luar Negeri dan ditempatkan di Perwakilan dengan status diplomatik untuk melaksanakan tugas- tugas teknis, sesuai dengan tugas pokok Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan.
(13). Konsul Jenderal Kehormatan atau Konsul Kehormatan adalah seorang yang diangkat oleh Presiden Republik Indonesia untuk mengurus kepentingan konsuler Negara Republik Indonesia di satu wilayah tertentu di suatu negara.
(14). Pegawai Setempat adalah seorang yang dipekerjakan pada suatu Perwakilan untuk melakukan tugas-tugas tertentu.
(15). Status Diplomatik adalah kedudukan dengan hak-hak. diplomatik yang didapat dari negara asing untuk pejabat-pejabat tertentu yang ditetapkan oleh Negara Republik Indonesia atas dasar azas timbal- balik.

BAB II

JENIS PERWAKILAN DI LUAR NEGERI

Pasal 2

(1)Perwakilan dapat berupa :
1. a.Perwakilan Diplomatik ;
2. b.Perwakilan Konsuler.
(2)Perwakilan ...
(2)Pewakilan Diplomatik ialah :
1. a.Kedutaan Besar Republik Indonesia ;
2. b.Perutusan Tetap Republik Indonesia.
(3)Perwakilan Konsuler ialah :
1. a.Konsulat Jenderal Republik Indonesia ;
2. b.Konsulat Republik Indonesia.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI PERWAKILAN

Pasal 3

(1)Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Perutusan Tetap Republik Indonesia adalah Perwakilan Diplomatik Negara Republik Indonesia, dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Luar negeri.
(2)Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau Konsulat Republik Indonesia adalah Perwakilan Konsuler Negara Republik Indonesia, masing-masing dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal atau Konsul yang bertanggungjawab kepada Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang membawahkannya.
(3)Konsul Jenderal pimpinan Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan Konsul pimpinan Konsulat Republik Indonesia yang tidak berada dibawah tanggungjawab Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, bertanggungjawab langsung kepada Menteri Luar Negeri.
(4)Pembinaan Perwakilan-perwakilan tersebut dalam ayat-ayat (1),
(2), dan (3) berada di bawah tanggungjawab Menteri Luar Negeri.

Pasal 4

Tugas Pokok Perwakilan Diplomatik adalah mewakili Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan hubungan diplomatik dengan Negara penerima atau organisasi internasional serta melindungi kepentingan Negara dan Warganegara Republik Indonesia di Negara penerima, sesuai dengan kebijaksanaan pemerintahan yang ditetapkan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok pada Pasal 4, Perwakilan Diplomatik mempunyai fungsi :

a.Mewakili Negara Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara penerima atau organisasi internasional ;
b.Melindungi kepentingan nasional Negara dan Warganegara Republik Indonesia di Negara penerima ;
c.Melaksanakan usaha peningkatan hubungan persahabatan dan melaksanakan perundingan antara Negara Republik Indonesia dengan Negara penerima atau organisasi internasional serta memperkembangkan hubungan di bidang ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan ;
d.Melaksanakan pengamatan, penilaian, dan pelaporan ;
e.Menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan terhadap Warga- negara Republik Indonesia yang berada di wilayah kerjanya ;
f.Menyelenggarakan urusan pengamanan, penerangan, konsuler, protokol, komunikasi, dan persandian ;
g.Melaksanakan urusan tata-usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan urusan rumah-tangga Perwakilan Diplomatik.

Pasal 6

Tugas pokok Perwakilan Konsuler adalah mewakili Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan hubungan konsuler dengan Negara penerima di bidang perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan, sesuai dengan kebijaksanaan pemerintahan yang ditetapkan dan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut dalam Pasal 6 Perwakilan Konsuler mempunyai fungsi :

a.Melaksanakan usaha peningkatan hubungan dengan Negara pe- nerima di bidang perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan ;
b.Melindungi kepentingan nasional Negara dan Warganegara Republik Indonesia yang berada dalam wilayah kerjanya ;
c.Melaksanakan pengamatan, penilaian, dan pelaporan ;
d.Menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan terhadap Warga Negara Republik Indonesia yang berada di wilayah kerjanya.
e.Menyelenggarakan urusan pengamanan, penerangan, konsuler, protokol, komunikasi, dan persandian ;
f.Melaksanakan urusan tata-usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan urusan rumah-tangga Perwakilan konsuler.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

(1)Organisasi Perwakilan Diplomatik terdiri dari :
1. a.Unsur Pimpinan, ialah Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh ;
2. b.Unsur Staf, ialah Bagian dan Sub Bagian ;
3. c.Unsur Pelaksana, ialah Bidang dan Sub Bidang.
(2)Pada …
(2)Pada Perwakilan Diplomatik tertentu, unsur pimpinan dapat terdiri dari Kepala Perwakilan dan Wakil Kepala Perwakilan.
(3)Organisasi Perwakilan Konsuler terdiri dari :
1. a.Unsur Pimpinan, ialah Konsul Jenderal atau Konsul ;
2. b.Unsur Staf, ialah Bagian dan/atau Sub Bagian
3. c.Unsur Pelaksana, ialah Bidang dan/atau Sub Bidang.
(4)Setiap Bagian terdiri dari beberapa Sub Bagian dan setiap Bidang terdiri dari beberapa Sub Bidang yang jumlahnya bagi masing- masing Perwakilan disusun sesuai dengan beban kerjanya.

BAB V

KEPEGAWAIAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

Formasi kepegawaian Perwakilan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

(1)Kepala Perwakilan Diplomatik dan Kepala Perwakilan Konsuler diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(2)Wakil Kepala Perwakilan Diplomatik diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Luar Negeri.
(3)Kuasa Usaha Sementara ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri.
(4)Pejabat Dinas Luar Negeri diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Luar Negeri.
(5)Atase Pertahanan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Luar Negeri atas usul Menteri Pertalianan Keamanan.
(6)Atase Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Luar Negeri atas usul Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan.
(7)Pegawai setempat diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Perwakilan.

Pasal 11

Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pejabat-pejabat dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

Pasal 12

Pengelolaan keuangan dan perlengkapan pada perwakilan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Keputusan Presiden ini dengan :

(1)Perwakilan …
(1). Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, yang selanjutnya disebut Perwakilan, adalah satu-satunya aparatur negara yang mewakili kepentingan Negara Republik Indonesia secara keseluruhan di negara lain atau pada organisasi internasional.
(2). Negara penerima adalah negara tempat adanya Perwakilan.
(3). Organisasi Internasional penerima adalah organisasi internasional tempat adanya Perwakilan
(4). Perwakilan Diplomatik adalah Perwakilan yang kegiatannya meliputi semua kepentingan Negara Republik Indonesia dan yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara penerima atau yang bidang kegiatannya melingkupi bidang kegiatan suatu organisasi internasional.
(5). Perwakilan Konsuler adalah Perwakilan yang kegiatannya meliputi semua kepentingan Negara Republik Indonesia di bidang konsuler dan mempunyai wilayah kerja tertentu dalam wilayah negara penerima.
(6). Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh adalah Pejabat Negara yang mewakili Negara dan Kepala Negara Republik Indonesia di satu negara tertentu atau lebih atau pada organisasi internasional.
(7). Konsul Jenderal dan Konsul yang memimpin Perwakilan Konsuler adalah Pejabat yang mewakili Negara Republik Indonesia di bidang konsuler.
(8). Kuasa Usaha Sementara adalah Pejabat Dinas Luar Negeri atau Pegawai Negeri lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri yang bertindak sebagai Kepala Perwakilan Diplomatik selama Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh tidak berada di wilayah kerjanya atau sama sekali berhalangan menjalankan tugasnya.
(9). Wakil Kepala Perwakilan adalah Pejabat Dinas Luar Negeri atau Pegawai Negeri lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri untuk mewakili Kepala Perwakilan dan merupakan unsur pimpinan pada Perwakilan Diplomatik yang bersangkutan.
(10). Pejabat ...
(10). Pejabat Dinas Luar Negeri adalah Pegawai Negeri dalam lingkungan Departemen Luar Negeri yang telah memenuhi syarat- syarat untuk melaksanakan tugas-tugas di Perwakilan.
(11). Atase Pertahanan adalah Perwira Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dari Departemen Pertahanan-Keamanan, yang diperbantukan pada Departemen Luar Negeri dan yang ditempatkan di Perwakilan dengan status diplomatik untuk melaksanakan tugas- tugas Perwakilan di bidang pertahanan keamanan.
(12). Atase Teknis adalah Pegawai Negeri suatu Departemen, selain Departemen Luar Negeri dan Departemen Pertahanan-Keamanan, atau Pegawai Negeri suatu Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang diperbantukan pada Departemen Luar Negeri dan ditempatkan di Perwakilan dengan status diplomatik untuk melaksanakan tugas- tugas teknis, sesuai dengan tugas pokok Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan.
(13). Konsul Jenderal Kehormatan atau Konsul Kehormatan adalah seorang yang diangkat oleh Presiden Republik Indonesia untuk mengurus kepentingan konsuler Negara Republik Indonesia di satu wilayah tertentu di suatu negara.
(14). Pegawai Setempat adalah seorang yang dipekerjakan pada suatu Perwakilan untuk melakukan tugas-tugas tertentu.
(15). Status Diplomatik adalah kedudukan dengan hak-hak. diplomatik yang didapat dari negara asing untuk pejabat-pejabat tertentu yang ditetapkan oleh Negara Republik Indonesia atas dasar azas timbal- balik.

BAB II

JENIS PERWAKILAN DI LUAR NEGERI

Pasal 2

(1)Perwakilan dapat berupa :
1. a.Perwakilan Diplomatik ;
2. b.Perwakilan Konsuler.
(2)Perwakilan ...
(2)Pewakilan Diplomatik ialah :
1. a.Kedutaan Besar Republik Indonesia ;
2. b.Perutusan Tetap Republik Indonesia.
(3)Perwakilan Konsuler ialah :
1. a.Konsulat Jenderal Republik Indonesia ;
2. b.Konsulat Republik Indonesia.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI PERWAKILAN

Pasal 3

(1)Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Perutusan Tetap Republik Indonesia adalah Perwakilan Diplomatik Negara Republik Indonesia, dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Luar negeri.
(2)Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau Konsulat Republik Indonesia adalah Perwakilan Konsuler Negara Republik Indonesia, masing-masing dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal atau Konsul yang bertanggungjawab kepada Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang membawahkannya.
(3)Konsul Jenderal pimpinan Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan Konsul pimpinan Konsulat Republik Indonesia yang tidak berada dibawah tanggungjawab Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, bertanggungjawab langsung kepada Menteri Luar Negeri.
(4)Pembinaan Perwakilan-perwakilan tersebut dalam ayat-ayat (1),
(2), dan (3) berada di bawah tanggungjawab Menteri Luar Negeri.

Pasal 4

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok pada Pasal 4, Perwakilan Diplomatik mempunyai fungsi :

a.Mewakili Negara Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara penerima atau organisasi internasional ;
b.Melindungi kepentingan nasional Negara dan Warganegara Republik Indonesia di Negara penerima ;
c.Melaksanakan usaha peningkatan hubungan persahabatan dan melaksanakan perundingan antara Negara Republik Indonesia dengan Negara penerima atau organisasi internasional serta memperkembangkan hubungan di bidang ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan ;
d.Melaksanakan pengamatan, penilaian, dan pelaporan ;
e.Menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan terhadap Warga- negara Republik Indonesia yang berada di wilayah kerjanya ;
f.Menyelenggarakan urusan pengamanan, penerangan, konsuler, protokol, komunikasi, dan persandian ;
g.Melaksanakan urusan tata-usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan urusan rumah-tangga Perwakilan Diplomatik.

Pasal 6

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut dalam Pasal 6 Perwakilan Konsuler mempunyai fungsi :

a.Melaksanakan usaha peningkatan hubungan dengan Negara pe- nerima di bidang perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan ;
b.Melindungi kepentingan nasional Negara dan Warganegara Republik Indonesia yang berada dalam wilayah kerjanya ;
c.Melaksanakan pengamatan, penilaian, dan pelaporan ;
d.Menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan terhadap Warga Negara Republik Indonesia yang berada di wilayah kerjanya.
e.Menyelenggarakan urusan pengamanan, penerangan, konsuler, protokol, komunikasi, dan persandian ;
f.Melaksanakan urusan tata-usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan urusan rumah-tangga Perwakilan konsuler.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

(1)Organisasi Perwakilan Diplomatik terdiri dari :
1. a.Unsur Pimpinan, ialah Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh ;
2. b.Unsur Staf, ialah Bagian dan Sub Bagian ;
3. c.Unsur Pelaksana, ialah Bidang dan Sub Bidang.
(2)Pada …
(2)Pada Perwakilan Diplomatik tertentu, unsur pimpinan dapat terdiri dari Kepala Perwakilan dan Wakil Kepala Perwakilan.
(3)Organisasi Perwakilan Konsuler terdiri dari :
1. a.Unsur Pimpinan, ialah Konsul Jenderal atau Konsul ;
2. b.Unsur Staf, ialah Bagian dan/atau Sub Bagian
3. c.Unsur Pelaksana, ialah Bidang dan/atau Sub Bidang.
(4)Setiap Bagian terdiri dari beberapa Sub Bagian dan setiap Bidang terdiri dari beberapa Sub Bidang yang jumlahnya bagi masing- masing Perwakilan disusun sesuai dengan beban kerjanya.

BAB V

KEPEGAWAIAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

Formasi kepegawaian Perwakilan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

(1)Kepala Perwakilan Diplomatik dan Kepala Perwakilan Konsuler diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(2)Wakil Kepala Perwakilan Diplomatik diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Luar Negeri.
(3)Kuasa Usaha Sementara ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri.
(4)Pejabat Dinas Luar Negeri diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Luar Negeri.
(5)Atase Pertahanan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Luar Negeri atas usul Menteri Pertalianan Keamanan.
(6)Atase Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Luar Negeri atas usul Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan.
(7)Pegawai setempat diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Perwakilan.

Pasal 11

Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pejabat-pejabat dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

Pasal 12

Pengelolaan keuangan dan perlengkapan pada perwakilan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan turunan (10)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 21 Tahun 1994

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 2 Tahun 1994

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 72 Tahun 1994

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 52 Tahun 1983

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 88 Tahun 1993

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 65 Tahun 1983

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 11 Tahun 2001

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 14 Tahun 1982

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 45 Tahun 1993

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 74 Tahun 2000

Isi peraturan

Isi peraturan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan turunan (10)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 21 Tahun 1994

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 2 Tahun 1994

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 72 Tahun 1994

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 52 Tahun 1983

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 88 Tahun 1993

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 65 Tahun 1983

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 11 Tahun 2001

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 14 Tahun 1982

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 45 Tahun 1993

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 74 Tahun 2000