Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 51 Tahun 1976
- Nomor
- 51
- Tahun
- 1976
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 25
Yang dimaksud dalam Keputusan Presiden ini dengan :
(1). Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, yang selanjutnya disebut Perwakilan, adalah satu-satunya aparatur negara yang mewakili kepentingan Negara Republik Indonesia secara keseluruhan di negara lain atau pada organisasi internasional. (2). Negara penerima adalah negara tempat adanya Perwakilan. (3). Organisasi Internasional penerima adalah organisasi internasional tempat adanya Perwakilan (4). Perwakilan Diplomatik adalah Perwakilan yang kegiatannya meliputi semua kepentingan Negara Republik Indonesia dan yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara penerima atau yang bidang kegiatannya melingkupi bidang kegiatan suatu organisasi internasional. (5). Perwakilan Konsuler adalah Perwakilan yang kegiatannya meliputi semua kepentingan Negara Republik Indonesia di bidang konsuler dan mempunyai wilayah kerja tertentu dalam wilayah negara penerima. (6). Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh adalah Pejabat Negara yang mewakili Negara dan Kepala Negara Republik Indonesia di satu negara tertentu atau lebih atau pada organisasi internasional. (7). Konsul Jenderal dan Konsul yang memimpin Perwakilan Konsuler adalah Pejabat yang mewakili Negara Republik Indonesia di bidang konsuler. (8). Kuasa Usaha Sementara adalah Pejabat Dinas Luar Negeri atau Pegawai Negeri lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri yang bertindak sebagai Kepala Perwakilan Diplomatik selama Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh tidak berada di wilayah kerjanya atau sama sekali berhalangan menjalankan tugasnya. (9). Wakil Kepala Perwakilan adalah Pejabat Dinas Luar Negeri atau Pegawai Negeri lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri untuk mewakili Kepala Perwakilan dan merupakan unsur pimpinan pada Perwakilan Diplomatik yang bersangkutan. (10). Pejabat ... (10). Pejabat Dinas Luar Negeri adalah Pegawai Negeri dalam lingkungan Departemen Luar Negeri yang telah memenuhi syarat- syarat untuk melaksanakan tugas-tugas di Perwakilan. (11). Atase Pertahanan adalah Perwira Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dari Departemen Pertahanan-Keamanan, yang diperbantukan pada Departemen Luar Negeri dan yang ditempatkan di Perwakilan dengan status diplomatik untuk melaksanakan tugas- tugas Perwakilan di bidang pertahanan keamanan. (12). Atase Teknis adalah Pegawai Negeri suatu Departemen, selain Departemen Luar Negeri dan Departemen Pertahanan-Keamanan, atau Pegawai Negeri suatu Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang diperbantukan pada Departemen Luar Negeri dan ditempatkan di Perwakilan dengan status diplomatik untuk melaksanakan tugas- tugas teknis, sesuai dengan tugas pokok Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan. (13). Konsul Jenderal Kehormatan atau Konsul Kehormatan adalah seorang yang diangkat oleh Presiden Republik Indonesia untuk mengurus kepentingan konsuler Negara Republik Indonesia di satu wilayah tertentu di suatu negara. (14). Pegawai Setempat adalah seorang yang dipekerjakan pada suatu Perwakilan untuk melakukan tugas-tugas tertentu. (15). Status Diplomatik adalah kedudukan dengan hak-hak. diplomatik yang didapat dari negara asing untuk pejabat-pejabat tertentu yang ditetapkan oleh Negara Republik Indonesia atas dasar azas timbal- balik. BAB II JENIS PERWAKILAN DI LUAR NEGERI
BAB II
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI PERWAKILAN
BAB III
(2), dan (3) berada di bawah tanggungjawab Menteri Luar Negeri. Pasal 4 ...
Tugas Pokok Perwakilan Diplomatik adalah mewakili Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan hubungan diplomatik dengan Negara penerima atau organisasi internasional serta melindungi kepentingan Negara dan Warganegara Republik Indonesia di Negara penerima, sesuai dengan kebijaksanaan pemerintahan yang ditetapkan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok pada Pasal 4, Perwakilan Diplomatik mempunyai fungsi :
Pasal 6 ...
Tugas pokok Perwakilan Konsuler adalah mewakili Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan hubungan konsuler dengan Negara penerima di bidang perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan, sesuai dengan kebijaksanaan pemerintahan yang ditetapkan dan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut dalam Pasal 6 Perwakilan Konsuler mempunyai fungsi :
BAB IV SUSUNAN ORGANISASI
BAB IV
BAB V KEPEGAWAIAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN
BAB V
Formasi kepegawaian Perwakilan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pejabat-pejabat dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VI KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
BAB VI
Pengelolaan keuangan dan perlengkapan pada perwakilan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)