Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 12 Tahun 1996
- Nomor
- 12
- Tahun
- 1996
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 3
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KAWASAN INDUSTRI PT BINTAN INTI INDUSTRIAL ESTATE UNTUK DIBERIKAN STATUS SEBAGAI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE). PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan Kawasan Industri PT Bintan Inti Industrial Estate 56 hektar termasuk bangunan-bangunan di atasnya, yang terletak di Desa Lobam, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau, sebagai wilayah usaha Kawasan Industri yang diberikan status Kawasan Berikat (Bonded Zone). KEDUA : Batas-batas wilayah usaha Kawasan Industri yang diberikan status Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, adalah:
Town Centre, Dormitory, dan Kawasan Industri PT Surya Bangun Pertiwi (PT SBP);
Kawasan Industri PT SBP;
Kawasan Industri PT SBP dan Laut/Selat Riau;
Kawasan Industri PT SBP sesuai dengan gambar peta terlampir dalam Keputusan Presiden ini. KETIGA : Koordinat batas wilayah usaha tersebut dalam diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. KEEMPAT : Setiap perubahan termasuk perluasan wilayah usaha Kawasan Industri yang diberikan status Kawasan Berikat (Bonded Zone) sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dilakukan dengan Keputusan Presiden. KELIMA :… KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Februari 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Dokumen