DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 12 Tahun 1996

Nomor: 12
Tahun: 1996
Ditetapkan: 9 Februari 1996
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kawasan Industri PT Bintan Inti Industrial Estate dipandang lebih memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan status sebagai Kawasan Berikat;
c.bahwa penunjukan dan penetapan wilayah usaha Kawasan Industri tersebut sebagai Kawasan Berikat perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3334) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1990 (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3407);
3.Keputusan…
3.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 1993;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KAWASAN INDUSTRI PT BINTAN INTI INDUSTRIAL ESTATE UNTUK DIBERIKAN STATUS SEBAGAI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE). PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan Kawasan Industri PT Bintan Inti Industrial Estate 56 hektar termasuk bangunan-bangunan di atasnya, yang terletak di Desa Lobam, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau, sebagai wilayah usaha Kawasan Industri yang diberikan status Kawasan Berikat (Bonded Zone). KEDUA : Batas-batas wilayah usaha Kawasan Industri yang diberikan status Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, adalah:

1.Batas sebelah Utara : Town Centre, Dormitory, dan Kawasan Industri PT Surya Bangun Pertiwi (PT SBP);
2.Batas sebelah Timur : Kawasan Industri PT SBP;
3.Batas Selatan : Kawasan Industri PT SBP dan Laut/Selat Riau;
4.Batas…
4.Batas sebelah Barat : Kawasan Industri PT SBP sesuai dengan gambar peta terlampir dalam Keputusan Presiden ini. KETIGA : Koordinat batas wilayah usaha tersebut dalam diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. KEEMPAT : Setiap perubahan termasuk perluasan wilayah usaha Kawasan Industri yang diberikan status Kawasan Berikat (Bonded Zone) sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dilakukan dengan Keputusan Presiden. KELIMA :… KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Februari 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kawasan Industri PT Bintan Inti Industrial Estate dipandang lebih memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan status sebagai Kawasan Berikat;
c.bahwa penunjukan dan penetapan wilayah usaha Kawasan Industri tersebut sebagai Kawasan Berikat perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3334) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1990 (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3407);
3.Keputusan…
3.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 1993;

Menetapkan

1.Batas sebelah Utara : Town Centre, Dormitory, dan Kawasan Industri PT Surya Bangun Pertiwi (PT SBP);
2.Batas sebelah Timur : Kawasan Industri PT SBP;
3.Batas Selatan : Kawasan Industri PT SBP dan Laut/Selat Riau;
4.Batas…
4.Batas sebelah Barat : Kawasan Industri PT SBP sesuai dengan gambar peta terlampir dalam Keputusan Presiden ini. KETIGA : Koordinat batas wilayah usaha tersebut dalam diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. KEEMPAT : Setiap perubahan termasuk perluasan wilayah usaha Kawasan Industri yang diberikan status Kawasan Berikat (Bonded Zone) sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dilakukan dengan Keputusan Presiden. KELIMA :… KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Februari 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 12 Tahun 1996

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (4)

Undang-undang Dasar

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 1986

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 1990

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 98 Tahun 1993

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (4)

Undang-undang Dasar

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 1986

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 1990

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 98 Tahun 1993