DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 120 Tahun 1998

Nomor: 120
Tahun: 1998
Ditetapkan: 12 Agustus 1998
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk lebih menunjang kemampuan perbankan nasional dalam penyediaan dana bagi pembiayaan kegiatan ekonomi, dipandang perlu pula untuk tetap memperkenankan Bank Persero dan Bank Pembangunan Daerah yang telah diijinkan melakukan kegiatan dalam valuta asing untuk menerbitkan jaminan bank atau bertindak sebagai penjamin untuk pinjaman luar negeri yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau badan usaha swasta;
c.bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan tentang penerbitan jaminan Bank Indonesia serta penerbitan jaminan bank dimaksud dengan Keputusan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
1. 2.Undang- … PDF Create! 4 Trial www.nuance.com

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
3.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor Impor dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3210);
5.Peputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1972 tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENERBITAN JAMINAN BANK INDONESIA, SERTA PENERBITAN JAMINAN BANK OLEH BANK PERSERO DAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH UNTUK PINJAMAN LUAR NEGERI.

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1.Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang telah diijinkan melakukan kegiatan dalam valutas asing, kecuali kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan bank yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pihak asing.
2.Bank Persero adalah bank yang seluruh atau sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu perseratus) sahamnya dimiliki oleh Negara.
3.Bank … PDF Create! 4 Trial www.nuance.com
3.Bank Pembangunan Daerah adalah Bank Pembangunan Daerah yang telah diijinkan untuk melakukan kegiatan dalam valuta asing.
4.Jaminan Bank Indonesia adalah kewajiban Bank Indonesia untuk membayar kepada bank yang berkedudukan di luar negeri, dan atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, dan atau bank yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pihak asing, dalam hal bank yang melakukan pinjaman luar negeri dan atau yang melakukan pembiayaan perdagangan internasional melakukan wanprestasi.
5.Pinjaman Luar Negeri adalah semua bentuk pinjaman atau kewajiban lainnya, dalam valuta asing atau Rupiah, terhadap bank yang berkedudukan di luar negeri, dan atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, dan atau bank yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pihak asing, yang meliputi Giro, Tabungan, Deposito, Call Money, kewajiban dalam rangka pasar uang dan atau surat berharga yang diterbitkan bank di pasar uang/modal perdana baik dalam negeri maupun luar negeri.
6.Pembiayaan Perdagangan Internasional adalah semua bentuk pembiayaan yang berkaitan dengan perdagangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada L/C yang dikonfirmasi atas dasar transaksi perdagangan, pembiayaan pra-pengapalan, pembiayaan atas akseptasi bank, pembiayaan L/C dan pembiayaan tanpa L/C, Standby L/C dan Garansi atas dasar transaksi perdagangan.

Pasal 2

(1)Bank Indonesia dapat memberikan jaminan atas pinjaman luar negeri dan atau atas pembiayaan perdagangan internasional yang dilakukan oleh bank.
(2)Jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diberikan kepada … PDF Create! 4 Trial www.nuance.com kepada perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perbankan dan berkedudukan di luar negeri, yang seluruh atau sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu perseratus) sahamnya dimiliki oleh bank.

Pasal 3

(1)Bank Persero dan Bank Pembangunan Daerah dapat menerbitkan jaminan bank atau bertindak sebagai penjamin untuk pembayaran kembali pinjaman luar negeri yang diterima oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau badan usaha swasta.
(2)Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Bank Persero dan Bank Pembangunan Daerah, sepanjang memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1998 tentang Penerbitan Jaminan Bank Indonesia, Serta Penerbitan Jaminan Bank Untuk Penerimaan Pinjaman Luar Negeri Oleh Bank Persero dan Bank Pembangunan Daerah Yang Telah Diijinkan Melakukan Kegiatan Dalam Valuta Asing, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar … PDF Create! 4 Trial www.nuance.com Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 1998 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA ttd. AKBAR TANJUNG LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 125 PDF Create! 4 Trial www.nuance.com

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk lebih menunjang kemampuan perbankan nasional dalam penyediaan dana bagi pembiayaan kegiatan ekonomi, dipandang perlu pula untuk tetap memperkenankan Bank Persero dan Bank Pembangunan Daerah yang telah diijinkan melakukan kegiatan dalam valuta asing untuk menerbitkan jaminan bank atau bertindak sebagai penjamin untuk pinjaman luar negeri yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau badan usaha swasta;
c.bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan tentang penerbitan jaminan Bank Indonesia serta penerbitan jaminan bank dimaksud dengan Keputusan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
1. 2.Undang- … PDF Create! 4 Trial www.nuance.com

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
3.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor Impor dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3210);
5.Peputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1972 tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENERBITAN JAMINAN BANK INDONESIA, SERTA PENERBITAN JAMINAN BANK OLEH BANK PERSERO DAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH UNTUK PINJAMAN LUAR NEGERI.

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1.Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang telah diijinkan melakukan kegiatan dalam valutas asing, kecuali kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan bank yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pihak asing.
2.Bank Persero adalah bank yang seluruh atau sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu perseratus) sahamnya dimiliki oleh Negara.
3.Bank … PDF Create! 4 Trial www.nuance.com
3.Bank Pembangunan Daerah adalah Bank Pembangunan Daerah yang telah diijinkan untuk melakukan kegiatan dalam valuta asing.
4.Jaminan Bank Indonesia adalah kewajiban Bank Indonesia untuk membayar kepada bank yang berkedudukan di luar negeri, dan atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, dan atau bank yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pihak asing, dalam hal bank yang melakukan pinjaman luar negeri dan atau yang melakukan pembiayaan perdagangan internasional melakukan wanprestasi.
5.Pinjaman Luar Negeri adalah semua bentuk pinjaman atau kewajiban lainnya, dalam valuta asing atau Rupiah, terhadap bank yang berkedudukan di luar negeri, dan atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, dan atau bank yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pihak asing, yang meliputi Giro, Tabungan, Deposito, Call Money, kewajiban dalam rangka pasar uang dan atau surat berharga yang diterbitkan bank di pasar uang/modal perdana baik dalam negeri maupun luar negeri.
6.Pembiayaan Perdagangan Internasional adalah semua bentuk pembiayaan yang berkaitan dengan perdagangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada L/C yang dikonfirmasi atas dasar transaksi perdagangan, pembiayaan pra-pengapalan, pembiayaan atas akseptasi bank, pembiayaan L/C dan pembiayaan tanpa L/C, Standby L/C dan Garansi atas dasar transaksi perdagangan.

Pasal 2

(1)Bank Indonesia dapat memberikan jaminan atas pinjaman luar negeri dan atau atas pembiayaan perdagangan internasional yang dilakukan oleh bank.
(2)Jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diberikan kepada … PDF Create! 4 Trial www.nuance.com kepada perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perbankan dan berkedudukan di luar negeri, yang seluruh atau sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu perseratus) sahamnya dimiliki oleh bank.

Pasal 3

(1)Bank Persero dan Bank Pembangunan Daerah dapat menerbitkan jaminan bank atau bertindak sebagai penjamin untuk pembayaran kembali pinjaman luar negeri yang diterima oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau badan usaha swasta.
(2)Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Bank Persero dan Bank Pembangunan Daerah, sepanjang memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia.

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 120 Tahun 1998

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 1982

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 1982