DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 14 Tahun 1983

Nomor: 14
Tahun: 1983
Ditetapkan: 28 Februari 1983
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelaksanaan penyerahan perusahaan-perusahaan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah termasuk enam unit pabrik yang dijadikan Perusahaan Daerah Sandang Jawa Tengah, dilakukan dengan Peraturan Perdana Menteri Nomor 188/PM/Tahun 1964;
c.bahwa setelah berjalan beberapa waktu lamanya, Perusahaan Daerah Sandang Jawa Tengah mengalami kemunduran, sehingga ditinjau dari segi ekonomi perusahaan tidak menguntungkan lagi dan oleh karenanya tidak dapat lagi menjadi salah satu sumber pendapatan asli Daerah yang bersangkutan;
d.bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf c diatas, maka enam unit pabrik tersebut pada huruf b diatas perlu ditarik kembali dan untuk itu perlu diatur dalam Keputusan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1964 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok mengenai Pembangunan Perusahaan dan Proyek Negara dalam rangka menggerakan Dana, Daya dan Tenaga Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2635);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1977 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Industri Sandang menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 2);
5.Peraturan Perdana Menteri Nomor 188/PM/Tahun 1964 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1964;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: … Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENARIKAN KEMBALI ENAM UNIT PABRIK DARI PERUSAHAAN DAERAH SANDANG JAWA TENGAH.

Pasal 1

Unit Pabrik Pemintalan Cilacap Jantra Semarang, Unit Pabrik Tekstil terpadu Texin Tegal, Unit Pabrik Tenun Infitex Ceper, Unit Pabrik Tenun Muriatex Kudus, dan Unit Pabrik Penyamakan Kulit Mertoyudan Magelang yang telah dibentuk menjadi Perusahaan Daerah Sandang Jawa Tengah, ditarik kembali dari Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah, untuk selanjutnya disatukan ke dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO) industri Sandang Unit II.

Pasal 2

Dengan ditariknya kembali enam unit pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan Presiden ini, penyelesaiannya diatur sebagai berikut:

a.Dalam rangka persiapan penyatuan kedalam Perusahaan Perseroan (PERSERO) Industri Sandang Unit II, Menteri Perindustrian menugaskan Perusahaan Perseroan (PERSERO) Industri Sandang Unit II untuk melakukan penelitian dan penilaian atas kekayaan, hutang, dan kepegawaian Perusahaan Daerah Sandang Jawa Tengah sehingga diperoleh data serta keterangan yang cukup sebagai bahan penyelesaian permasalahan dengan sebaik-baiknya;
b.Menteri Keuangan bersama-sama Menteri Perindustrian menyelesaikan proses penarikan kembali dan penyatuannya ke dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO) Industri Sandang Unit II berdasarkan hasil penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam hururf a Pasal ini, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku;
c.Menteri Dalam Negeri dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi membantu pelaksanaan ketetapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b Pasal ini.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya surut sejak tanggal 1 Januari 1983. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Pebruari 1983 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelaksanaan penyerahan perusahaan-perusahaan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah termasuk enam unit pabrik yang dijadikan Perusahaan Daerah Sandang Jawa Tengah, dilakukan dengan Peraturan Perdana Menteri Nomor 188/PM/Tahun 1964;
c.bahwa setelah berjalan beberapa waktu lamanya, Perusahaan Daerah Sandang Jawa Tengah mengalami kemunduran, sehingga ditinjau dari segi ekonomi perusahaan tidak menguntungkan lagi dan oleh karenanya tidak dapat lagi menjadi salah satu sumber pendapatan asli Daerah yang bersangkutan;
d.bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf c diatas, maka enam unit pabrik tersebut pada huruf b diatas perlu ditarik kembali dan untuk itu perlu diatur dalam Keputusan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1964 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok mengenai Pembangunan Perusahaan dan Proyek Negara dalam rangka menggerakan Dana, Daya dan Tenaga Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2635);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1977 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Industri Sandang menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 2);
5.Peraturan Perdana Menteri Nomor 188/PM/Tahun 1964 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1964;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: … Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENARIKAN KEMBALI ENAM UNIT PABRIK DARI PERUSAHAAN DAERAH SANDANG JAWA TENGAH.

Pasal 1

Pasal 2

Dengan ditariknya kembali enam unit pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan Presiden ini, penyelesaiannya diatur sebagai berikut:

a.Dalam rangka persiapan penyatuan kedalam Perusahaan Perseroan (PERSERO) Industri Sandang Unit II, Menteri Perindustrian menugaskan Perusahaan Perseroan (PERSERO) Industri Sandang Unit II untuk melakukan penelitian dan penilaian atas kekayaan, hutang, dan kepegawaian Perusahaan Daerah Sandang Jawa Tengah sehingga diperoleh data serta keterangan yang cukup sebagai bahan penyelesaian permasalahan dengan sebaik-baiknya;
b.Menteri Keuangan bersama-sama Menteri Perindustrian menyelesaikan proses penarikan kembali dan penyatuannya ke dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO) Industri Sandang Unit II berdasarkan hasil penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam hururf a Pasal ini, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku;
c.Menteri Dalam Negeri dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi membantu pelaksanaan ketetapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b Pasal ini.

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 14 Tahun 1983

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (4)

Undang-undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1962

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1964

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1977

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (4)

Undang-undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1962

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1964

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1977