DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1964

Nomor: 7
Tahun: 1964
Ditetapkan: 26 Maret 1964
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka struktur ekonomi terpimpin dan demokrasi terpimpin sebagaimana telah digariskan dalam Manifesto Politik Republik Indonesia dan sebagaimana dimaksudkan dalam Deklarasi Ekonomi tertanggal 28 Maret 1963, perlu mengadakan beberapa ketentuan dalam bidang kegiatan pembangunan mengenai penyaluran dan penempatan dana, daya, dan tenaga progresif yang terdapat dalam kalangan masyarakat;
b.bahwa menurut ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960, isi otonomi harus riil dan luas, oleh karena mana kepada Daerah Swatantra perlu diberikan sumber-sumber penghasilan yang dapat membiayai segala pengeluaran, serta diberikan kesempatan untuk menjalankan kegiatan di bidang ekonomi dan pembangunan untuk meningkatkan produksi dan menambah penghasilan Daerah;
c.bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas, perlu segera diusahakan diantaranya penyerahan Perusahaan Negara tertentu oleh Pemerintah kepada Daerah Swatantra seperti yang dimaksudkan dalam pasal 27 Undang-undang No. 19 Prp tahun. 1960 dan penyerahan proyek yang dikuasai dan/atau dimiliki/ dibangun oleh Pemerintah kepada Swasta; Mengingat:

Mengingat

1.Pasal 5 ayat 2 dan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar;
2.Ketetapan M.P.R.S. No. I/MPRS/1960;
3.Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960;
4.Undang-undang No. 1 tahun 1957;
5.Penetapan-penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) jo. No. 5 tahun 1960 (disempurnakan) jo No. 2 tahun 1961 dan No. 1 tahun 1962;
6.Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59);
7.Deklarasi Ekonomi tanggal 28 Maret 1963;
8.Undang-undang No. 5 tahun 1962;
9.Peraturan Presiden No. 2 tahun 1964; Mendengar: Wakil Perdana Menteri III ;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK MENGENAI PEMBANGUNAN PERUSAHAAN DAN PROYEK NEGARA DALAM RANGKA MENGGERAKKAN DANA, DAYA, DAN TENAGA MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1

s/d pasal 3. Cukup jelas. Pasal 4. Huruf a dan huruf b. Pasal ini hendak menetapkan, bahwa Perusahaan yang diserahkan kepada Daerah berobah statusnya menjadi Perusahaan Daerah menurut Undang-undang No.5 tahun 1961 tentang Perusahaan daerah, dan dalam status yang baru ini kelangsungan produksi perusahaan semula tetap harus terjamin. Huruf c. Diketahui, bahwa misalnya Perusahaan Negara yang didirikan berdasarkan Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 mempunyai modal yang dipisahkan dari kekayaan Negara mempunyai kekayaan sendiri terlepas dari pada kekayaan umum Negara dan harus dapat dipelihara terlepas dari pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam keadaan yang sedemikian itulah nanti seharusnya Perusahaan yang diserahkan kepada Daerah berada. Huruf d. Menurut Undang-undang No. 5 tahun 1962, Daerah dapat menyerahkan Perusahaan Daerah kepada Swasta. Dalam hal ini dikecualikan Perusahaan-perusahaan Daerah yang asalnya diterima dari Pemerintah menurut Peraturan Pemerintah ini. Pasal 5. Cukup jelas. Pasal 6. Dalam pasal ini dimaksudkan, selain seluruh harta kekayaan serta seluruh hak dan kewajiban Perusahaan atau Proyek, beralih pada Daerah Swatantra yang bersangkutan, seluruh buruh yang berada pada Perusahaan atau Proyek tersebut harus dijamin, ditampung menjadi buruh Perusahaan Daerah milik Daerah Swatantra termaksud. Pasal 7. Cukup jelas. Pasal 8. Pasal ini menegaskan, bahwa diantara Swasta diutamakan Koperasi. Dalam hal Bandan Swasta lain diberikan kesempatan untuk mengoper Proyek-proyek - Pemerintah, Badan tersebut harus berbentuk Hukum dan berkedudukan di Indonesia. Pasal 9. Cukup jelas. Pasal 10. Huruf a.Cukup jelas. Huruf b.Setelah Swasta menyetorkan jumlah harga Proyek pada Bank yang ditunjuk oleh Menteri atas rekeningnya, maka Menteri wajib memberikan surat surat tanda pembayaran yang sah kepada Swasta. Huruf c.misalnya. Swasta mengajukan Kredit kepada Pemerintah c.q, Bank tidak dibenarkan, karena hal ini akan merupakan pengeluaran keuangan Negara. Pasal 11. Cukup dijelaskan dalam pasal 6. Pasal 12. Ayat 1.Cukup jelas Ayat 2.ketentuan dalam ayat ini bermaksud meringankan beban swasta yang bersangkutan dalam tahun-tahun permulaan untuk mempermudah memperoleh produksi yang setinggi-tingginya.

Pasal 13

s/d pasal 15. Cukup jelas. Mengetahui : Sekretaris Negara, MOHD. ICHSAN. -------------------------------- CATATAN Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber:LN 1964/17; TLN NO. 2635

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka struktur ekonomi terpimpin dan demokrasi terpimpin sebagaimana telah digariskan dalam Manifesto Politik Republik Indonesia dan sebagaimana dimaksudkan dalam Deklarasi Ekonomi tertanggal 28 Maret 1963, perlu mengadakan beberapa ketentuan dalam bidang kegiatan pembangunan mengenai penyaluran dan penempatan dana, daya, dan tenaga progresif yang terdapat dalam kalangan masyarakat;
b.bahwa menurut ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960, isi otonomi harus riil dan luas, oleh karena mana kepada Daerah Swatantra perlu diberikan sumber-sumber penghasilan yang dapat membiayai segala pengeluaran, serta diberikan kesempatan untuk menjalankan kegiatan di bidang ekonomi dan pembangunan untuk meningkatkan produksi dan menambah penghasilan Daerah;
c.bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas, perlu segera diusahakan diantaranya penyerahan Perusahaan Negara tertentu oleh Pemerintah kepada Daerah Swatantra seperti yang dimaksudkan dalam pasal 27 Undang-undang No. 19 Prp tahun. 1960 dan penyerahan proyek yang dikuasai dan/atau dimiliki/ dibangun oleh Pemerintah kepada Swasta; Mengingat:

Mengingat

1.Pasal 5 ayat 2 dan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar;
2.Ketetapan M.P.R.S. No. I/MPRS/1960;
3.Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960;
4.Undang-undang No. 1 tahun 1957;
5.Penetapan-penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) jo. No. 5 tahun 1960 (disempurnakan) jo No. 2 tahun 1961 dan No. 1 tahun 1962;
6.Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59);
7.Deklarasi Ekonomi tanggal 28 Maret 1963;
8.Undang-undang No. 5 tahun 1962;
9.Peraturan Presiden No. 2 tahun 1964; Mendengar: Wakil Perdana Menteri III ;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK MENGENAI PEMBANGUNAN PERUSAHAAN DAN PROYEK NEGARA DALAM RANGKA MENGGERAKKAN DANA, DAYA, DAN TENAGA MASYARAKAT.

BAB I

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1964

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1

Pasal 13

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1957

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1962

Peraturan Presiden No. 2 tahun 1964

Peraturan turunan (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 1972

Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 1968

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 14 Tahun 1983

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1

Pasal 13

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1957

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1962

Peraturan Presiden No. 2 tahun 1964

Peraturan turunan (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 1972

Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 1968

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 14 Tahun 1983