Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 146 Tahun 1999
- Nomor
- 146
- Tahun
- 1999
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 1
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 135 TAHUN 1999 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA KOORDINATOR. Pasal I Mengubah ketentuan Pasal 6 Keputusan Presiden Nomor 135 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator, sehingga berbunyi sebagai berikut : "Pasal 6 Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, masing-masing Menko mengkoordinasi:
1) Menteri Dalam Negeri; 2) Menteri Luar Negeri; 3) Menteri Pertahanan; 4) Menteri Hukum dan Perundang-undangan; 5) Menteri Negara Otonomi Daerah; 6) Menteri Negara Urusan Hak-hak Asasi Manusia; 7) Jaksa Agung; 8) Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara; 9) Kepala Lembaga Sandi Negara; 10) Pimpinan Instansi lain yang dianggap perlu.
1) Menteri Keuangan; 2) Menteri Pertambangan dan Energi; 3) Menteri Perindustrian dan Perdagangan; 4) Menteri Pertanian; 5) Menteri Kehutanan dan Perkebunan; 6) Menteri Perhubungan; 7) Menteri Tenaga Kerja; 8) Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan; 9) Menteri Negara Pekerjaan Umum; 10) Menteri Negara Pariwisata dan Kesenian; 11) Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara; 12) Menteri Negara Riset dan Teknologi; 13) Menteri Negara Lingkungan Hidup; 14) Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah; 15) Kepala Badan Urusan Logistik; 16) Kepala Badan Pusat Statistik; 17) Kepala Badan Standardisasi Nasional; 18) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 19) Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; 20) Kepala Badan Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara; 21) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; 22) Kepala Badan Pertanahan Nasional; 23) Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan; 24) Pimpinan Instansi lain yang dianggap perlu.
1) Menteri Kesehatan; 2) Menteri Pendidikan Nasional; 3) Menteri Agama; 4) Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah; 5) Menteri Negara Transmigrasi dan Kependudukan; 6) Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga; 7) Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan; 8) Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara; 9) Menteri Negara Masalah-masalah Kemasyarakatan; 10) Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional; 11) Pimpinan Instansi lain yang dianggap perlu." Pasal II Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Desember 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd ABDURRAHMAN WAHID Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan I, Lambock V. Nahattands
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Presiden (Perpres)