Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 162 Tahun 2000
- Nomor
- 162
- Tahun
- 2000
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 37
menetapkan kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja Menteri Negara Koordinator; Mengingat
MEMUTUSKAN : Menetapkan KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA KOORDINATOR.
BAB I
Menteri Negara Koordinator dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat Menko, adalah pembantu Presiden yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.
Menko mempunyai tugas membantu Presiden dalam mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan penyiapan dan penyusunan kebijakan serta pelaksanaannya di bidang tertentu dalam kegiatan pemerintahan negara.
Menko terdiri dari:
Bagian Kedua Menko Polsoskam
Menko Polsoskam mempunyai tugas membantu Presiden dalam mengkoordinasikan penyiapan dan penyusunan kebijakan serta pelaksanaannya di bidang politik, sosial, dan keamanan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Menko Polsoskam menyelenggarakan fungsi:
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Menko Polsoskam mempunyai kewenangan :
Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, Menko Polsoskam mengkoordinasikan Menteri yang memimpin Departemen Menteri Negara. Menteri Muda, dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen serta Pinipinan lembaga lain yang terkait sesuai dengan kebutuhan. Bagian Ketiga Menko Perekonomian
Menko Perekonomian mempunyai tugas membantu Presiden dalam mengkoordinasikan penyiapan dan penyusunan kebijakan serta pelaksanaannya di bidang perekonomian.
Dalam melaksanakan tugas sehagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Menko Perekonomian menyelenggarakan fungsi:
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Menko Perekonomian mempunyai kewenangan:
Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, Menko Perekonomian mengkoordinasikan Menteri yang memimpin Departemen, Menteri Negara, Menteri Muda, dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen serta Pimpinan lembaga lain yang terkait sesuai dengan kebutuhan. BAB II SUSUNAN ORGANISASI
Membuka PDF…