Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 15 Tahun 2004
- Nomor
- 15
- Tahun
- 2004
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 12
menetapkan langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
3790);
3831);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGAKHIRAN TUGAS DAN PEMBUBARAN BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL.
yang telah terjadi sebelum ditetapkannya Keputusan Presiden ini.
Dengan selesainya tugas BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3), BPPN dinyatakan bubar.
(1), Menteri Keuangan dapat menunjuk auditor independen.
1) penyertaan modal Negara dalam rangka pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang pengelolaan aset, yang berupa sebagian atau seluruh inventaris kantor kecuali tanah dan bangunan; 2) dikelola oleh Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang pengelolaan aset; atau 3) dimanfaatkan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan.
1) untuk kekayaan Negara yang terkait dengan perkara di lembaga peradilan, penanganannya dilakukan oleh Tim Pemberesan BPPN yang dibentuk dengan Keputusan Presiden; 2) untuk kekayaan Negara yang terkait dengan sita eksekusi Hak Tanggungan dan sita eksekusi lainnya ditangani oleh Panitia Urusan Piutang Negara.
1) dikelola oleh Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang pengelolaan aset; 2) diserahkan ... 1) diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara; 2) dimanfaatkan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan.
Dengan diakhirinya tugas dan dibubarkannya BPPN, Program Penjaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum yang semula dilakukan oleh BPPN berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 dan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998, selanjutnya dilaksanakan oleh Menteri Keuangan.
Terhitung sejak tanggal dibubarkannya BPPN, maka:
dinyatakan tidak berlaku.
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Pebruari 2004 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidangn Hukum dan Perundang-undangan, ttd Lambock V. Nahattands
Membuka PDF…