DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 18 Tahun 2003

Nomor: 18
Tahun: 2003
Ditetapkan: 31 Maret 2003
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengecualian dari kewajiban memiliki visa sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditentukan dengan Keputusan Presiden sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Keputusan Presiden tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 55,Tambahan lembaran Negara Nomor 3563);
4.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 tentang Kebijaksanaan Pengembangan Kepariwisataan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1986; MEMUTUSKAN ... Menetapkan : MEMUTUSKAN : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT.

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1.Bebas Visa Kunjungan Singkat adalah kunjungan tanpa Visa yang diberikan sebagai pengecualian bagi orang asing warga negara dari negara-negara tertentu yang bermaksud mengadakan kunjungan ke Indonesia dalam rangka berlibur, kunjungan sosial budaya, kunjungan usaha dan tugas pemerintahan.
2.Menteri adalah Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
3.Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri sebagai tempat masuk dan keluar wilayah negara Republik Indonesia.
4.Visa Kunjungan Saat Kedatangan adalah Visa yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi pada saat kedatangan kepada orang asing warga negara tertentu yang bermaksud mengadakan kunjungan ke Indonesia yang tidak mendapat fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat.

Pasal 2

(1)Bebas Visa Kunjungan Singkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 diberikan semata-mata untuk kepentingan kunjungan berdasarkan asas manfaat, saling menguntungkan, dan tidak menimbulkan gangguan keamanan.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berlaku juga bagi orang asing warga negara dari negara tertentu yang melakukan kerja sama bilateral atau multilateral berdasarkan asas timbal balik atau resiprokal dengan pemerintah Indonesia.

Pasal 3

…

Pasal 3

Orang asing warga negara dari negara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah warga negara dari negara :

a.Thailand;
b.Malaysia;
c.Singapura;
d.Brunei Darussalam;
e.Phillipina;
f.Hongkong Special Administration Region (Hongkong SAR);
g.Macao Special Administration Region (Macao SAR);
h.Chili;
i.Maroko;
j.Turki; dan
k.Peru.

Pasal 4

Orang asing warga negara dari negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat masuk dan keluar wilayah negara Republik Indonesia melalui semua Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Pasal 5

Bebas Visa Kunjungan Singkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dengan ketentuan :

a.Tidak dapat diperpanjang masa berlakunya, dan
b.Tidak dapat dialihstatuskan menjadi izin keimigrasian lainnya.

Pasal 6

Orang asing warga negara dari negara lain yang tidak mendapat fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat dapat diberikan Visa Kunjungan Saat Kedatangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

…

Pasal 7

Pada saat Keputusan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai keimigrasian dalam Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Kebijaksanaan Pengembangan Kepariwisataan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1986 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Segala kontrak yang telah disepakati dan ditandatangani antara penyelenggara tour Indonesia dengan penyelenggara tour asing dalam rangka kepariwisataan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1983 sebelum berlakunya Keputusan Presiden ini, tetap berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Keputusan Presiden ini.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengecualian dari kewajiban memiliki visa sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditentukan dengan Keputusan Presiden sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Keputusan Presiden tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 55,Tambahan lembaran Negara Nomor 3563);
4.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 tentang Kebijaksanaan Pengembangan Kepariwisataan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1986; MEMUTUSKAN ... Menetapkan : MEMUTUSKAN : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT.

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1.Bebas Visa Kunjungan Singkat adalah kunjungan tanpa Visa yang diberikan sebagai pengecualian bagi orang asing warga negara dari negara-negara tertentu yang bermaksud mengadakan kunjungan ke Indonesia dalam rangka berlibur, kunjungan sosial budaya, kunjungan usaha dan tugas pemerintahan.
2.Menteri adalah Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
3.Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri sebagai tempat masuk dan keluar wilayah negara Republik Indonesia.
4.Visa Kunjungan Saat Kedatangan adalah Visa yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi pada saat kedatangan kepada orang asing warga negara tertentu yang bermaksud mengadakan kunjungan ke Indonesia yang tidak mendapat fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat.

Pasal 2

(1)Bebas Visa Kunjungan Singkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 diberikan semata-mata untuk kepentingan kunjungan berdasarkan asas manfaat, saling menguntungkan, dan tidak menimbulkan gangguan keamanan.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berlaku juga bagi orang asing warga negara dari negara tertentu yang melakukan kerja sama bilateral atau multilateral berdasarkan asas timbal balik atau resiprokal dengan pemerintah Indonesia.

Pasal 3

…

Pasal 3

Orang asing warga negara dari negara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah warga negara dari negara :

a.Thailand;
b.Malaysia;
c.Singapura;
d.Brunei Darussalam;
e.Phillipina;
f.Hongkong Special Administration Region (Hongkong SAR);
g.Macao Special Administration Region (Macao SAR);
h.Chili;
i.Maroko;
j.Turki; dan
k.Peru.

Pasal 4

Orang asing warga negara dari negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat masuk dan keluar wilayah negara Republik Indonesia melalui semua Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Pasal 5

Bebas Visa Kunjungan Singkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dengan ketentuan :

a.Tidak dapat diperpanjang masa berlakunya, dan
b.Tidak dapat dialihstatuskan menjadi izin keimigrasian lainnya.

Pasal 6

Orang asing warga negara dari negara lain yang tidak mendapat fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat dapat diberikan Visa Kunjungan Saat Kedatangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

…

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 18 Tahun 2003

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

Pasal 8

Peraturan turunan (2)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 69 Tahun 2015

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

Pasal 8

Peraturan turunan (2)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 69 Tahun 2015

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2012