DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 19 Tahun 1981

Nomor: 19
Tahun: 1981
Ditetapkan: 6 Mei 1981
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Pasal 1

(1)Badan Koordinasi Intelijen .Negara yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut BAKIN, adalah suatu Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden,
(2)BAKIN merupakan badan intelijen tertinggi dalam Negara Republik Indonesia .
(3)BAKIN dipimpin oleh seorang Kepala,

Pasal 2

BAKIN mempunyai tugas pokok membantu Presiden dalam menentukan kebijaksanaan Pemerintah di bidang intelijen serta pengamanan pelaksanaannya,

Pasal 3

Di dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BAKIN menyelenggarakan fungsi :

a.mengolah semua bahan-bahan yang diterima maupun yang didapatnya menjadi produk intelijen
b.mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan melaksanakan pembinaan teknis terhadap seluruh kegiatan intelijen yang dilakukan oleh Badan- badan di luar BAKIN baik di dalam maupun di luar negeri, melalui rapat-rapat koordinasi ;
c.melakukan…
c.melakukan pengendalian dan pengawasan ke dalam atas pelaksanaan tugas-tugas BAKIN ;
d.mengadakan kegiatan-kegiatan maupun operasi-operasi intelijen lainnya baik di dalam maupun di luar negeri ;
e.mempersiapkan dan merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum Pemerintah di bidang intelijen. O R G A N I S A S I

BAB II

.

Pasal 4

Susunan Organisasi BAKIN terdiri dari :

a.Kepala ;
b.Wakil Kepala ;
c.Deputi Bidang I ;
d.Deputi Bidang II ;
e.Deputi Bidang III ;
f.Deputi Bidang IV ;
g.Sekretariat ;
h.Unit Pelaksana Teknis yang terdiri dari
1. 1.Rumah Tangga ,
2. 2.Satuan Komunikasi Intelijen . Bagian…

Pasal 5

(1)Kepala dan Wakil Kepala BAKIN adalah unsur Pimpinan.
(2)Kepala BAKIN, yang selanjutnya disebut KA BAKIN, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
(3)Wakil KA BAKIN, yang selanjutnya disebut WAKA BAKIN, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada KA BAKIN, dan bila KA BAKIN berhalangan, tugas dan tanggung jawabnya dilaksanakan WAKA BAKIN.
(4)WAKA BAKIN memegang fungsi pengawasan dalam lingkungan BAKIN dan badan-badan intelijen lainnya untuk kegiatan tersebut WAKA BAKIN dapat dibantu oleh sehanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Inspektur.

Pasal 6

Deputi Bidang merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana tugas pokok BAKIN dalam bidangnya, Bagian…

Pasal 7

Deputi Bidang I, selanjutnya disebut Deputi l mempunyai tugas pokok menyediakan bahan-bahan keterangan mengenai masalah-masalah dalam dan luar negeri,

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Deputi I menyelenggarakan fungsi :

a.mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis terhadap seluruh kegiatan penyelidikan dari badan-badan intelijen di luar BAKIN
b.merencanakan dan melakukan kegiatan-kegiatan dan operasi-operasi intelijen dalam dan luar negeri ;
c.merencanakan dan merawat sarana yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokoknya,

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Deputi I berwenang ;

a.membentuk pos pengumpul bahan keterangan dengan persetujuan KA BAKIN ;
b.mengendalikan kegiatan pos pengumpul bahan keterangan tersebut ;
b.melakukan…
c.melakukan hubungan kerja dengan badan-badan di luar BAKIN, instansi dan lembaga Pemerintah ,
d.memimpin dan menentukan tatakerja, rencana-rencana dan kegiatan- kegiatan unit-unit di bawahnya ;
e.mewakili KA BAKIN atas penunjukannya.

Pasal 10

Deputi I membawahkan sebanyak-banyaknya 6 (enam) Direktorat.

Pasal 11

Deputi Bidang II, selanjutnya disebut Deputi II, mempunyai tugas pokok menyediakan bahan-bahan keterangan dalam dan luar negeri tentang masalah-masalah pengamanan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Deputi II menyelenggarakan fungsi :

a.mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis terhadap seluruh kegiatan pengamanan dari badan-badan intelijen di luar BAKIN ;
b.merencanakan serta melakukan kegiatan-kegiatan dan operasi-operasi pengamanan ;
c.merencanakan…
c.merencanakan dan merawat sarana yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokoknya.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Pasal 1

(1)Badan Koordinasi Intelijen .Negara yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut BAKIN, adalah suatu Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden,
(2)BAKIN merupakan badan intelijen tertinggi dalam Negara Republik Indonesia .
(3)BAKIN dipimpin oleh seorang Kepala,

Pasal 2

BAKIN mempunyai tugas pokok membantu Presiden dalam menentukan kebijaksanaan Pemerintah di bidang intelijen serta pengamanan pelaksanaannya,

Pasal 3

Di dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BAKIN menyelenggarakan fungsi :

a.mengolah semua bahan-bahan yang diterima maupun yang didapatnya menjadi produk intelijen
b.mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan melaksanakan pembinaan teknis terhadap seluruh kegiatan intelijen yang dilakukan oleh Badan- badan di luar BAKIN baik di dalam maupun di luar negeri, melalui rapat-rapat koordinasi ;
c.melakukan…
c.melakukan pengendalian dan pengawasan ke dalam atas pelaksanaan tugas-tugas BAKIN ;
d.mengadakan kegiatan-kegiatan maupun operasi-operasi intelijen lainnya baik di dalam maupun di luar negeri ;
e.mempersiapkan dan merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum Pemerintah di bidang intelijen. O R G A N I S A S I

BAB II

.

Pasal 4

Susunan Organisasi BAKIN terdiri dari :

a.Kepala ;
b.Wakil Kepala ;
c.Deputi Bidang I ;
d.Deputi Bidang II ;
e.Deputi Bidang III ;
f.Deputi Bidang IV ;
g.Sekretariat ;
h.Unit Pelaksana Teknis yang terdiri dari
1. 1.Rumah Tangga ,
2. 2.Satuan Komunikasi Intelijen . Bagian…

Pasal 5

(1)Kepala dan Wakil Kepala BAKIN adalah unsur Pimpinan.
(2)Kepala BAKIN, yang selanjutnya disebut KA BAKIN, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
(3)Wakil KA BAKIN, yang selanjutnya disebut WAKA BAKIN, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada KA BAKIN, dan bila KA BAKIN berhalangan, tugas dan tanggung jawabnya dilaksanakan WAKA BAKIN.
(4)WAKA BAKIN memegang fungsi pengawasan dalam lingkungan BAKIN dan badan-badan intelijen lainnya untuk kegiatan tersebut WAKA BAKIN dapat dibantu oleh sehanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Inspektur.

Pasal 6

Deputi Bidang merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana tugas pokok BAKIN dalam bidangnya, Bagian…

Pasal 7

Deputi Bidang I, selanjutnya disebut Deputi l mempunyai tugas pokok menyediakan bahan-bahan keterangan mengenai masalah-masalah dalam dan luar negeri,

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Deputi I menyelenggarakan fungsi :

a.mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis terhadap seluruh kegiatan penyelidikan dari badan-badan intelijen di luar BAKIN
b.merencanakan dan melakukan kegiatan-kegiatan dan operasi-operasi intelijen dalam dan luar negeri ;
c.merencanakan dan merawat sarana yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokoknya,

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Deputi I berwenang ;

a.membentuk pos pengumpul bahan keterangan dengan persetujuan KA BAKIN ;
b.mengendalikan kegiatan pos pengumpul bahan keterangan tersebut ;
b.melakukan…
c.melakukan hubungan kerja dengan badan-badan di luar BAKIN, instansi dan lembaga Pemerintah ,
d.memimpin dan menentukan tatakerja, rencana-rencana dan kegiatan- kegiatan unit-unit di bawahnya ;
e.mewakili KA BAKIN atas penunjukannya.

Pasal 10

Deputi I membawahkan sebanyak-banyaknya 6 (enam) Direktorat.

Pasal 11

Deputi Bidang II, selanjutnya disebut Deputi II, mempunyai tugas pokok menyediakan bahan-bahan keterangan dalam dan luar negeri tentang masalah-masalah pengamanan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Deputi II menyelenggarakan fungsi :

a.mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis terhadap seluruh kegiatan pengamanan dari badan-badan intelijen di luar BAKIN ;
b.merencanakan serta melakukan kegiatan-kegiatan dan operasi-operasi pengamanan ;
c.merencanakan…
c.merencanakan dan merawat sarana yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokoknya.

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 19 Tahun 1981

Lembaga terkait

Isi peraturan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

.

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 29 Tahun 1982

Isi peraturan

Isi peraturan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

.

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 29 Tahun 1982