DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 197 Tahun 1998

Nomor: 197
Tahun: 1998
Ditetapkan: 7 Desember 1998
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan butir a dan sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, dipandang perlu membentuk Badan Tenaga Nuklir Nasional sebagai Badan Pelaksana yang bertugas melaksanakan pengembangan pemanfaatan tenaga nuklir. Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676).

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Badan Tenaga Nuklir Nasional yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat BATAN, adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.
(2)BATAN dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BATAN mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijaksanaan di bidang nuklir dan melaksanakan pemanfaatan tenaga nuklir.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BATAN menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan kebijaksanaan dan program ketenaganukliran secara nasional serta pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan Departemen dan Badan/Lembaga lain untuk menjamin keserasian perkembangan pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia;
b.pembinaan, perencanaan dan pelaksanaan pelayanan teknis dan administrasi;
c.pembinaan, …
c.pembinaan, perencanaan dan pelaksanaan program penelitian dasar dan terapan;
d.pembinaan, perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan teknologi dan energi nuklir;
e.pembinaan, perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan teknologi daur bahan nuklir dan rekayasa;
f.pembinaan, perencanaan dan pelaksanaan program pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan dan pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan organisasi BATAN terdiri dari :

a.Kepala;
b.Sekretariat Utama;
c.Deputi Bidang Penelitian Dasar dan Terapan;
d.Deputi Bidang Pengembangan Teknologi dan Energi Nuklir;
e.Deputi Bidang Pengembangan Teknologi Daur Bahan Nuklir dan Rekayasa;
f.Deputi …
f.Deputi Bidang Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan dan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir.

Pasal 5

Kepala mempunyai tugas :

a.memimpin BATAN sesuai dengan tugas yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan pemerintah serta membina sumber daya BATAN agar berdaya guna dan berhasil guna;
b.merumuskan kebijaksanaan teknis pelaksanaan program ketenaganukliran secara nasional;
c.membina dan melaksanakan kerjasama di bidang ketenaganukliran dengan instansi pemerintah dan organisasi lainnya sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan BATAN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 7

…

Pasal 7

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BATAN.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi :

a.pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program tenaga nuklir;
b.pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
c.pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis serta pengamanan keselamatan instalasi nuklir.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan butir a dan sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, dipandang perlu membentuk Badan Tenaga Nuklir Nasional sebagai Badan Pelaksana yang bertugas melaksanakan pengembangan pemanfaatan tenaga nuklir. Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676).

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Badan Tenaga Nuklir Nasional yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat BATAN, adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.
(2)BATAN dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BATAN mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijaksanaan di bidang nuklir dan melaksanakan pemanfaatan tenaga nuklir.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BATAN menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan kebijaksanaan dan program ketenaganukliran secara nasional serta pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan Departemen dan Badan/Lembaga lain untuk menjamin keserasian perkembangan pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia;
b.pembinaan, perencanaan dan pelaksanaan pelayanan teknis dan administrasi;
c.pembinaan, …
c.pembinaan, perencanaan dan pelaksanaan program penelitian dasar dan terapan;
d.pembinaan, perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan teknologi dan energi nuklir;
e.pembinaan, perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan teknologi daur bahan nuklir dan rekayasa;
f.pembinaan, perencanaan dan pelaksanaan program pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan dan pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan organisasi BATAN terdiri dari :

a.Kepala;
b.Sekretariat Utama;
c.Deputi Bidang Penelitian Dasar dan Terapan;
d.Deputi Bidang Pengembangan Teknologi dan Energi Nuklir;
e.Deputi Bidang Pengembangan Teknologi Daur Bahan Nuklir dan Rekayasa;
f.Deputi …
f.Deputi Bidang Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan dan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir.

Pasal 5

Kepala mempunyai tugas :

a.memimpin BATAN sesuai dengan tugas yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan pemerintah serta membina sumber daya BATAN agar berdaya guna dan berhasil guna;
b.merumuskan kebijaksanaan teknis pelaksanaan program ketenaganukliran secara nasional;
c.membina dan melaksanakan kerjasama di bidang ketenaganukliran dengan instansi pemerintah dan organisasi lainnya sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan BATAN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 7

…

Pasal 7

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BATAN.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi :

a.pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program tenaga nuklir;
b.pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
c.pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis serta pengamanan keselamatan instalasi nuklir.

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 197 Tahun 1998

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1997

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1997