Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1997
- Nomor
- 10
- Tahun
- 1997
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 65
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGANIKLIRAN
BAB I
Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:
BAB II
Pasal 5…
Pemerintah membentuk Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan mengenai pemanfaatan tenaga nuklir.
Kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan, dan tata kerja lembaga-lembaga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
Pemerintah dapat membentuk Badan Usaha Milik Negara yang berkaitan dengan pemanfaatan tenaga nuklir secara komersial. BAB III PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BAB III
BAB IV PENGUSAHAAN
BAB IV
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan