DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 20 Tahun 1993

Nomor: 20
Tahun: 1993
Ditetapkan: 27 Februari 1993
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagian wilayah usaha Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) pada Kawasan Industri Pasuruan Industrial Estate Rembang, dipandang memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan status sebagai Kawasan Berkait;
c.bahwa penunjukan dan penetapan wilayah usaha Kawasan Industri tersebut sebagai Kawasan Berikat perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden; Mengingat :… Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Bonded Zone) (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3334) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1990 (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3407);
3.Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN SEBAGIAN WILAYAH USAHA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. SURABAYA INDUSTRIAL ESTATE RUNGKUT (PT. SIER) PADA KAWASAN INDUSTRI PASURUAN INDUSTRIAL ESTATE REMBANG UNTUK DIBERIKAN STATUS SEBAGAI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE). PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan sebagian wilayah usaha Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) pada Kawasan Industri Pasuruan Industrial Estate Rembang seluas 30 hektar termasuk bangunan-bangunan di atasnya, yang terletak di Desa Pandean, Desa Mojoparon, Desa Pekoren, dan Desa Pejangkungan, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur sebagai wilayah usaha Kawasan Industri yang diberikan status Kawasan Berikat (Bonded Zone). KEDUA :… KEDUA : Batas-batas wilayah usaha Kawasan Industri yang diberikan status Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, adalah : 1) Batas sebelah Utara : Desa Pandean 2) Batas sebelah Barat : Desa Mojo Paren dan Desa Pekoren 3) Batas sebelas Selatan : Desa Pejangkungan 4) Batas sebelah Timur : Kapling Industri PT.SIER sesuai dengan gambar peta terlampir dalam Keputusan Presiden ini. KETIGA : Koordinat batas wilayah usaha tersebut dalam diktum KEDUA ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional. KEEMPAT : Setiap perubahan termasuk perluasan wilayah usaha Kawasan Industri yang diberikan status sebagai Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dilakukan dengan Keputusan Presiden. KELIMA … KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Pebruari 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Hukum dan perundang-undangan ttd. Bambang Kesowo, S.H., LL.M.

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagian wilayah usaha Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) pada Kawasan Industri Pasuruan Industrial Estate Rembang, dipandang memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan status sebagai Kawasan Berkait;
c.bahwa penunjukan dan penetapan wilayah usaha Kawasan Industri tersebut sebagai Kawasan Berikat perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden; Mengingat :… Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Bonded Zone) (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3334) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1990 (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3407);
3.Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri;

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 20 Tahun 1993

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 1986

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 1990

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 53 Tahun 1989

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 1986

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 1990

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 53 Tahun 1989