Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 20 Tahun 1996
- Nomor
- 20
- Tahun
- 1996
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 5
Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN :… MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON INTERNATIONAL LIABILITY FOR DAMAGE CAUSED BY SPACE OBJECTS, 1972 (KONVENSI TENTANG TANGGUNG JAWAB INTERNASIONAL TERHADAP KERUGIAN YANG DISEBABKAN OLEH BENDA-BENDA ANTARIKSA, 1972).
Mengesahkan Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects, 1972 (Konvensi tentang Tanggung jawab Internasional terhadap Kerugian yang disebabkan oleh Benda-benda Antariksa, 1972), yang telah diterima di dalam Sidang United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, pada tanggal 29 Nopember 1972, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia di-lampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.
Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Convention dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris.
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Pebruari 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Pebruari 1996 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA ttd MOERDIONO Lampiran "B" KONVENSI TENTANG TANGGUNG JAWAB INTERNASIONAL TERHADAP KERUGIAN YANG DISEBABKAN OLEH BENDA ANTARIKSA, 1972 Negara-negara peserta konvensi ini, Mengakui, kepentingan bersama umat manusia dalam melanjutkan usaha pengeksplorasian dan penggunaan antariksa untuk maksud-maksud damai, Mengingat, perjanjian tentang prinsip-prinsip yang mengatur kegiatan negara-negara dalam pengeksplorasian dan penggunaan antariksa, termasuk bulan dan benda-benda langit lainnya, Menimbang, meskipun tindakan pencegahan telah dilakukan oleh negara-negara dan organisasi internasional antar pemerintah yang terlibat peluncuran benda antariksa, kerugian dapat terjadi oleh benda tersebut, Mengakui, perlu untuk mengefektifkan hukum internasional dan tata cara yang berhubungan dengan tanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh benda antariksa dan untuk menjamin khususnya dalam menjamin adanya ketepatan pembayaran ganti rugi kepada negara korban yang terkena kerusakan berdasarkan konvensi ini. Berkeyakinan, bahwa pembentukan peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur demikian akan merupakan sumbangan dalam meningkatkan kerjasama internasional di bidang pengeksplorasian dan penggunaan antariksa untuk maksud-maksud damai. telah menyetujui sebagai berikut: Pasal I… Pasal I Yang dimaksud dalam Konvensi ini: (a) Pengertian "kerugian" berarti: kematian, luka-luka atau bentuk lain dari terganggunya kesehatan seseorang atau hilangnya atau rusaknya harta milik negara atau milik pribadi, atau badan hukum atau harta benda organisasi internasional antar pemerintah; (b) Pengertian "peluncuran" meliputi juga upaya-upaya peluncuran; (c) Pengertian "negara peluncur" berarti: 1) negara yang meluncurkan atau ikut berperan serta dalam pelaksanaan peluncuran benda antariksa; 2) negara yang wilayah atau fasilitasnya digunakan untuk peluncuran benda antariksa d) Istilah "benda antariksa" meliputi bagian-bagian komponen benda antariksa, kendaraan peluncur dan bagian-bagiannya. Pasal II Negara peluncur harus bertanggung jawab secara mutlak untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh benda antariksanya terhadap permukaan bumi atau terhadap pesawat udara dalam penerbangan. Pasal III Dalam hal terjadi kerugian terhadap benda antariksa dari satu negara peluncur, personil atau benda-benda yang ada di dalam benda antariksa tersebut yang berada di luar permukaan bumi oleh benda antariksa milik negara peluncur lainnya, maka negara penyebab kerugian itu bertanggungjawab terhadap kerusakan hanya jika kerusakan tersebut disebabkan oleh kesalahannya atau kesalahan personil yang di bawah tanggungjawabnya. Pasal IV… Pasal IV
(a) Bila kerugian pada negara ketiga terjadi pada permukaan bumi atau terhadap pesawat udara dalam penerbangan, maka kedua negara yang menyebabkan kerusakan bertanggungjawab mutlak terhadap negara ketiga; (b) Bila kerugian terjadi bukan pada permukaan bumi tetapi pada benda antariksa negara ketiga atau terhadap orang-orang atau benda yang berada dalam benda antariksa, maka tanggung jawab kedua negara yang menyebabkan kerusakan terhadap negara ketiga harus didasarkan pada kesalahan kedua negara penyebab kerusakan atau kesalahan personil di bawah tanggung jawab masing-masing kedua negara yang menyebabkan kerusakan tersebut;
Pasal V… Pasal V
Pasal VI
Pasal VII… Pasal VII Ketentuan-ketentuan dalam konvensi ini tidak berlaku terhadap kerugian yang disebabkan oleh objek antariksa dari negara peluncur terhadap: (a) Warga negara dari negara peluncur; (b) Warga negara asing selama mereka turut berpartisipasi dalam pengoperasian objek antariksa tersebut terhitung mulai saat peluncuran atau pada setiap tahap selanjutnya hingga pendaratan atau selama mereka berada di sekitar daerah peluncuran atau daerah recovery area yang direncanakan atas undangan negara peluncur. Pasal VIII
Pasal IX… Pasal IX Tuntutan ganti guri kepada negara peluncur atas kerugian, harus diajukan melalui saluran diplomatik. Bila negara tersebut tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan negara peluncur, negara tersebut dapat meminta negara lain untuk mengajukan tuntutan terhadap negara peluncur atau dengan catatan menyatakan maksudnya atas dasar Konvensi ini. Negara tersebut dapat juga mengajukan tuntutannya melalui Sekjen PBB dengan ketentuan keduanya adalah anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasal X
Pasal XI… Pasal XI
Pasal XII Berdasarkan ganti rugi yang harus dibayarkan dan merupakan tanggung jawab negara peluncur berdasarkan konvensi ini ditentukan sesuai dengan hukum internasional dan prinsip keadilan dan "equity" agar supaya dapat melakukan perbaikan dalam keadaan semula terhadap orang-orang, pribadi dan badan hukum, Negara atau organisasi internasional yang diwakilinya dikembalikan seperti keadaan/kondisi sebelum terjadi kerugian/kerusakan. Pasal XIII Kecuali jika negara penuntut dan negara yang membayar kompensasi dalam hal penggantian ganti rugi berdasarkan konvensi ini, setuju dalam bentuk pengganti lain, ganti rugi harus dibayarkan sesuai dengan mata uang negara penuntut atau jika negara dimana ganti rugi dibayarkan itu membuat permohonan, maka pembayaran ganti rugi dapat ditentukan menutut mata uang negara penuntut. Pasal XIV… Pasal XIV Bila tidak ada penyelesaian penuntutan melalui saluran diplomatik seperti dinyatakan pada Pasal IX, dalam jangka satu tahun terhitung mulai tanggal negara penuntut memberi tahu negara peluncur tentang penyerahan dokumen tuntutannya, kedua belah pihak harus membentuk Komisi Penuntut atas permohonan salah satu pihak. Pasal XV
Pasal XVI
Pasal XVII… Pasal XVII Penanbahan anggota komisi Penuntut tidak diperbolehkan karena alasan adanya gabungan negara penuntut atau negara peluncur berada dalam salah satu proses persidengan di hadapan Komisi. Negara penuntut yang bergabung itu harus menunjuk satu anggota Komisi dengan cara yang sama dan tunduk kepada persyaratan yang sama seperti dalam hal negara penuntut tunggal. Bila negara-negara Penuntut atau negara Peluncur tidak melakukan penunjukan dalam waktu yang telah ditentukan, Ketua menentukan komisi beranggotakan tunggal. Pasal XVIII Komisi Penyelesaian Tututan harus menetapkan nilai-nilai tuntutan dan menetukan besarnya ganti rugi yang bisa dibayarkan, bila ada. Pasal XIX
Pasal XX… Pasal XX Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Komisi Penyelesaian Tuntutan harus ditanggung sama besar oleh para pihak, kecuali bila ditentukan lain oleh Komisi. Pasal XXI Bila kerusakan yang diakibatkan oleh benda antariksa merupakan bahaya berskala besar bagi kehidupan manusia atau secara serius mengganggu kehidupan populasi atau fungsi pusat-pusat yang vital, Negara Peserta dan khususnya negara peluncur harus mempertimbangkan upaya secepat mungkin memberikan bantuan yang sesuai dan cepat kepada negara yang menderita kerusakan tersebut bila ada permohonan. Namun demikian tidak ada ketentuan dalam pasal ini yang mengatur hak dan kewajiban negara peserta Konvensi tentang hal ini. Pasal XXII
(a) Setiap… (a) Setiap tuntutan pembayaran ganti rugi akibat kerugian harus terlebih duhulu disampaikan kepada organisasi ; (b) Bilamana organisasi belum dapat melakukan pembayaran dalam waktu 6 bulan, maka terhadap setiap jumlah ganti rugi yang telah disetujui atau ditentukan untuk setiap kerusakan, negara penuntut dapat meminta pertanggungjawaban kepada negara anggota organisasi yang juga sebagai anggota Konvensi untuk membayar jumlah kerugian tersebut.
Pasal XXIII
Pasal XXIV
Pasal XXV Setiap negara peserta Konvensi ini dapat mengajukan perubahan terhadap ketentuan dalam konvensi ini. Perubahan-perubahan mulai berlaku bagi masing-masing negara peserta konvensi yang menyetujui perubahan tersebut terhitung mulai diterimanya perubahan tersebut secara mayoritas negara peserta. Bagi negara lain, berlakunya perubahan tersebut terhitung mulai saat negara tersebut menerimannya. Pasal XXVI Sepuluh tahun setelah mulai berlakunya konvensi ini, masalah peninjauan kembali Konvensi ini dapat dimasukkan dalam agenda Sidang Mejelis Umum PBB dengan maksud mempertimbangkan, berdasarkan penerapan pada masa yang lalu Konvensi ini apakah diperlukan perubahan. Tetapi pada setiap saat setelah Konvensi ini berlaku selama lima tahun, dan atas permintaan sepertiga negara peserta Konvensi dan dengan persetujuan mayoritas negara-negara peserta, konferensi itu dapat diadakan untuk meninjau kembali konvensi ini. Pasal XXVII… Pasal XXVII Setiap negara peserta konvensi dapat menyatakan pengunduran diri setelah satu tahun masa berlaku Konvensi ini secara tertulis kepada Pemerintah Penyimpan. Pengunduran diri mulai berlaku satu tahun sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut. Pasal XXVIII Konvensi ini, yang naskahnya dalam bahasa Inggris, Rusia, Perancis, Spanyol dan Cina yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama harus disimpan pada arsip Pemerintah Negara Depositari. Pada waktunya, salinan yang sah dari Konvensi ini harus diserahkan oleh Pemerintah Depositari kepada negara-negara penandatangan dan negara aksesi. SEBAGAI TANDA BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang dikuasakan sebagaimana mestinya untuk itu, telah menandatangani perjanjian ini. Dibuat rangkap tiga, di kota London, Moscow dan Washington, pada 29 Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh dua.
Membuka PDF…
Dokumen
Peraturan Presiden (Perpres)