DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2011

Nomor: 16
Tahun: 2011
Ditetapkan: 3 Maret 2011
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3.Undang-Undang . . .
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies, 1967 (Traktat tentang Prinsip-prinsip yang Mengatur Kegiatan Negara-negara dalam Eksplorasi dan Penggunaan Antariksa, Termasuk Bulan dan Benda-benda Langit Lainnya, 1967) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4195);
4.Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects, 1972 (Konvensi tentang Tanggung Jawab Internasional terhadap Kerugian yang Disebabkan oleh Benda-benda Antariksa, 1972) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 30);
5.Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pengesahan Convention on Registration of Object Launched into Outer Spaces, 1975 (Konvensi tentang Registrasi Benda-benda yang Diluncurkan ke Antariksa, 1975) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 12);
6.Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pengesahan Agreement on Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts, and the Return of Objects Launched into Outer Space, 1968 (Persetujuan tentang Pertolongan Astronot, Pengembalian Astronot dan Pengembalian Benda- benda yang Diluncurkan ke Antariksa, 1968) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 5);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : ... MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KABINET MENTERI UKRAINA MENGENAI KERJA SAMA EKSPLORASI DAN PEMANFAATAN ANTARIKSA UNTUK MAKSUD DAMAI (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE ON COOPERATION IN THE EXPLORATION AND PEACEFUL USES OF OUTER SPACE).

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina mengenai Kerja Sama Eksplorasi dan Pemanfaatan Antariksa untuk Maksud Damai (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the Exploration and Peaceful Uses of Outer Space) yang telah ditandatangani pada tanggal 6 November 2008 di Jakarta, yang naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Ukraina, dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Ukraina, dan Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah Persetujuan dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar . . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Maret 2011 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Maret 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd PATRIALIS AKBAR LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 35

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3.Undang-Undang . . .
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies, 1967 (Traktat tentang Prinsip-prinsip yang Mengatur Kegiatan Negara-negara dalam Eksplorasi dan Penggunaan Antariksa, Termasuk Bulan dan Benda-benda Langit Lainnya, 1967) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4195);
4.Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects, 1972 (Konvensi tentang Tanggung Jawab Internasional terhadap Kerugian yang Disebabkan oleh Benda-benda Antariksa, 1972) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 30);
5.Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pengesahan Convention on Registration of Object Launched into Outer Spaces, 1975 (Konvensi tentang Registrasi Benda-benda yang Diluncurkan ke Antariksa, 1975) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 12);
6.Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pengesahan Agreement on Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts, and the Return of Objects Launched into Outer Space, 1968 (Persetujuan tentang Pertolongan Astronot, Pengembalian Astronot dan Pengembalian Benda- benda yang Diluncurkan ke Antariksa, 1968) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 5);

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2011

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2002

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 20 Tahun 1996

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 5 Tahun 1997

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 4 Tahun 1999

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2002

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 20 Tahun 1996

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 5 Tahun 1997

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 4 Tahun 1999