DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 26 Tahun 1982

Nomor: 26
Tahun: 1982
Ditetapkan: 28 Juni 1982
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dipandang perlu untuk membentuk Team Koordinasi Pengendalian Pembangunan Kereta Api Jakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi (JABOTABEK); Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang dasar 1945;

Mengingat

2.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1974 tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 66);
3.Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi departemen;
4.Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1982;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN TEAM KOORDINASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN KERETA API JAKARTA-BOGOR- TANGERANG-BEKASI (JABOTABEK).

BAB I

KELEMBAGAAN, TUGAS, SUSUNAN DAN WEWENANG

Pasal 1

(1)Untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan kereta api untuk angkutan kota Khusus Ibukota Jakarta dan angkutan didalam wilayah Jakarta-Bogor-Tangerang- Bekasi (JABOTABEK) dibentuk Team Koordinasi Pengendalian Pembangunan Kereta Api Jakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi (JA BOTABEK) yang merupakan forum antar sektor yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Team Koordinasi.
(2)Team …
(2)Team Koordinasi bertugas mengendalikan pelaksanaan pembangunan kereta api untuk angkutan kota Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan angkutan di dalam wilayah JABOTABEK sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 2

(1)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2), Team Koordinasi menyelenggarakan fungsi :
1. a.pengarahan agar perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan kereta api JABOTABEK dapat berlangsung secara terpadu dan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah;
2. b.koordinasi pengawasan atas pelaksanaan pembangunan termasuk pengawasan pelaksanaan pelelangan dan penunjukan pemborong;
3. c.koordinasi pengawasan pengelolaan keuangan, baik yang berasal dari anggaran pembangunan maupun dari bantuan atau pinjaman luar negeri yang disediakan bagi pelaksana an pembangunan kereta api tersebut;
4. d.koordinasi dan pembinaan hubungan kerja sama dengan semua instansi pemerintah baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan kereta api tersebut.
(2)Team Koordinasi demikian juga unit-unit organisasi departemen/instansi/badan usaha milik negara yang berkaitan dengan pembangunan kereta api JABOTABEK secara fungsional tetap bertanggung jawab kepada departemen/instansi/ badan usaha milik negara masing-masing.

Pasal 3

(1)Susunan Team Koordinasi terdiri dari:
1. a.Ketua : Menteri Perhubungan.
2. b.Wakil Ketua I : Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan
3. c.Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
4. d.Anggota-anggota : 1. Deputi Ketua BAPPENAS Bidang Ekonomi;
  1. 2.Direktur Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum;
  2. 3.Direktur Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum;
  3. 4.Direktur Jenderal Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri;
  4. 5.Direktur Jenderal Agraria, Departemen Dalam Negeri;
  5. 6.Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
  6. 7.Direktur Jenderal Moneter, Dalam Negeri, Departemen Keuangan;
  7. 8.Direktur …
  8. 8.Direktur Jenderal Moneter Luar Negeri, Departemen Keuangan;
  9. 9.Direktur Jenderal Ketenagaan, Departemen Pertambangan dan Energi;
  10. 10.Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya;
  11. 11.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat;
  12. 12.Kepala Perusahaan Jawatan Kereta Api.
5. e.Sekretaris : Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan.
6. f.Pelaksanaan : Pimpinan Proyek Kereta Api JABOTABEK. Harian
(2)Apabila dianggap perlu Menteri Perhubungan selaku Ketua Team Koordinasi dengan persetuju an para Menteri atau pimpinan instansi yang bersangkutan dapat mengangkat staf teknis dari berbagai departemen atau instansi sesuai dengan bidang tugasnya untuk diperbantukan pada Sekretaris dan/atau pada Pimpinan Proyek Kereta Api JABOTABEK selaku Pelaksana Harian.

Pasal 4

Pelaksanaan tugas sehari-hari Team Koordinasi dilakukan oleh Wakil Ketua II selaku Pimpinan Harian Team Koordinasi.

BAB II

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Team Koordinasi dibebankan pada anggaran Departemen Perhubungan.

Pasal 6

Pembubaran Team Koordinasi dilakukan oleh Presiden setelah memperoleh laporan Menteri Perhubungan selaku Ketua Team Koordinasi bahwa pembangunan kereta api untuk angkutan kota Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan angkutan di dalam wilayah JABOTABEK telah selesai dan telah diserahkan kepada instansi fungsional yang bertanggung jawab untuk pengelolaan selanjutnya.

Pasal 7

…

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dan merupakan pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Perhubungan selaku Ketua Team Koordinasi.

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 28 Juni 1982. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dipandang perlu untuk membentuk Team Koordinasi Pengendalian Pembangunan Kereta Api Jakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi (JABOTABEK); Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang dasar 1945;

Mengingat

2.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1974 tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 66);
3.Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi departemen;
4.Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1982;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN TEAM KOORDINASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN KERETA API JAKARTA-BOGOR- TANGERANG-BEKASI (JABOTABEK).

BAB I

KELEMBAGAAN, TUGAS, SUSUNAN DAN WEWENANG

Pasal 1

(1)Untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan kereta api untuk angkutan kota Khusus Ibukota Jakarta dan angkutan didalam wilayah Jakarta-Bogor-Tangerang- Bekasi (JABOTABEK) dibentuk Team Koordinasi Pengendalian Pembangunan Kereta Api Jakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi (JA BOTABEK) yang merupakan forum antar sektor yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Team Koordinasi.
(2)Team …
(2)Team Koordinasi bertugas mengendalikan pelaksanaan pembangunan kereta api untuk angkutan kota Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan angkutan di dalam wilayah JABOTABEK sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 2

(1)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2), Team Koordinasi menyelenggarakan fungsi :
1. a.pengarahan agar perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan kereta api JABOTABEK dapat berlangsung secara terpadu dan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah;
2. b.koordinasi pengawasan atas pelaksanaan pembangunan termasuk pengawasan pelaksanaan pelelangan dan penunjukan pemborong;
3. c.koordinasi pengawasan pengelolaan keuangan, baik yang berasal dari anggaran pembangunan maupun dari bantuan atau pinjaman luar negeri yang disediakan bagi pelaksana an pembangunan kereta api tersebut;
4. d.koordinasi dan pembinaan hubungan kerja sama dengan semua instansi pemerintah baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan kereta api tersebut.
(2)Team Koordinasi demikian juga unit-unit organisasi departemen/instansi/badan usaha milik negara yang berkaitan dengan pembangunan kereta api JABOTABEK secara fungsional tetap bertanggung jawab kepada departemen/instansi/ badan usaha milik negara masing-masing.

Pasal 3

(1)Susunan Team Koordinasi terdiri dari:
1. a.Ketua : Menteri Perhubungan.
2. b.Wakil Ketua I : Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan
3. c.Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
4. d.Anggota-anggota : 1. Deputi Ketua BAPPENAS Bidang Ekonomi;
  1. 2.Direktur Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum;
  2. 3.Direktur Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum;
  3. 4.Direktur Jenderal Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri;
  4. 5.Direktur Jenderal Agraria, Departemen Dalam Negeri;
  5. 6.Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
  6. 7.Direktur Jenderal Moneter, Dalam Negeri, Departemen Keuangan;
  7. 8.Direktur …
  8. 8.Direktur Jenderal Moneter Luar Negeri, Departemen Keuangan;
  9. 9.Direktur Jenderal Ketenagaan, Departemen Pertambangan dan Energi;
  10. 10.Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya;
  11. 11.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat;
  12. 12.Kepala Perusahaan Jawatan Kereta Api.
5. e.Sekretaris : Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan.
6. f.Pelaksanaan : Pimpinan Proyek Kereta Api JABOTABEK. Harian
(2)Apabila dianggap perlu Menteri Perhubungan selaku Ketua Team Koordinasi dengan persetuju an para Menteri atau pimpinan instansi yang bersangkutan dapat mengangkat staf teknis dari berbagai departemen atau instansi sesuai dengan bidang tugasnya untuk diperbantukan pada Sekretaris dan/atau pada Pimpinan Proyek Kereta Api JABOTABEK selaku Pelaksana Harian.

Pasal 4

Pelaksanaan tugas sehari-hari Team Koordinasi dilakukan oleh Wakil Ketua II selaku Pimpinan Harian Team Koordinasi.

BAB II

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Team Koordinasi dibebankan pada anggaran Departemen Perhubungan.

Pasal 6

Pasal 7

…

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dan merupakan pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Perhubungan selaku Ketua Team Koordinasi.

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 28 Juni 1982. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (4)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1974

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 44 Tahun 1974

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 45 Tahun 1974

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 15 Tahun 1982

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (4)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1974

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 44 Tahun 1974

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 45 Tahun 1974

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 15 Tahun 1982