DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 26 Tahun 1998

Nomor: 26
Tahun: 1998
Ditetapkan: 26 Januari 1998
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa krisis moneter tersebut tercermin pada merosotnya kepercayaan masyarakat di dalam dan di luar negeri terhadap mata uang rupiah dan perbankan nasional;
c.bahwa karena itu dipandang perlu untuk mengembalikan secepatnya kepercayaan masyarakat terhadap mata uang dan perbankan nasional;
d.bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk memberi jaminan Pemerintah Republik Indonesia atas kewajiban pembayaran bank umum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
3.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);
4.Keputusan …
4.Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1998 tentang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan;

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG JAMINAN TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM.

Pasal 1

Pemerintah memberi jaminan bahwa kewajiban pembayaran Bank Umum kepada para pemilik simpanan dan krediturnya akan dipenuhi.

Pasal 2

(1)Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Bank Umum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia.
(2)Kewajiban pembayaran yang dijamin Pemerintah meliputi kewajiban dalam mata uang rupiah dan mata uang asing.
(3)Jaminan atas kewajiban dalam mata uang asing diberikan dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar pasar pada hari pembayaran.

Pasal 3

…

Pasal 3

Syarat, tata cara dan ketentuan lainnya yang diperlukan bagi pelaksanaan pemberian jaminan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden ini ditetapkan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Gubernur Bank Indonesia.

Pasal 4

Menteri Keuangan melaporkan dari waktu ke waktu perkembangan pelaksanaan Keputusan Presiden ini kepada Ketua Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan.

Pasal 5

Pelaksanaan pemberian jaminan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 dilakukan sebuah lembaga yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden tersendiri.

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar … Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 1998 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA ttd. MOERDIONO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 29

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa krisis moneter tersebut tercermin pada merosotnya kepercayaan masyarakat di dalam dan di luar negeri terhadap mata uang rupiah dan perbankan nasional;
c.bahwa karena itu dipandang perlu untuk mengembalikan secepatnya kepercayaan masyarakat terhadap mata uang dan perbankan nasional;
d.bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk memberi jaminan Pemerintah Republik Indonesia atas kewajiban pembayaran bank umum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
3.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);
4.Keputusan …
4.Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1998 tentang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan;

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG JAMINAN TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM.

Pasal 1

Pemerintah memberi jaminan bahwa kewajiban pembayaran Bank Umum kepada para pemilik simpanan dan krediturnya akan dipenuhi.

Pasal 2

(1)Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Bank Umum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia.
(2)Kewajiban pembayaran yang dijamin Pemerintah meliputi kewajiban dalam mata uang rupiah dan mata uang asing.
(3)Jaminan atas kewajiban dalam mata uang asing diberikan dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar pasar pada hari pembayaran.

Pasal 3

…

Pasal 3

Pasal 4

Menteri Keuangan melaporkan dari waktu ke waktu perkembangan pelaksanaan Keputusan Presiden ini kepada Ketua Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan.

Pasal 5

Pelaksanaan pemberian jaminan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 dilakukan sebuah lembaga yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden tersendiri.

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 26 Tahun 1998

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar

Peraturan turunan (2)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 55 Tahun 1998

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 17 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar

Peraturan turunan (2)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 55 Tahun 1998

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 17 Tahun 2004