DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 55 Tahun 1998

Nomor: 55
Tahun: 1998
Ditetapkan: 6 April 1998
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan ketentuan tentang pinjaman dalam negeri dalam bentuk surat utang dengan Keputusan Presiden. Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
1. 2.Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum;
2. 3.Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
3. 4.Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1998 tentang Tugas Dan Kewenangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 49);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PINJAMAN DALAM NEGERI DALAM BENTUK SURAT UTANG.

Pasal 1

…

Pasal 1

(1)Untuk kepentingan penyehatan perbankan nasional yang dilaksanakan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Pemerintah menerbitkan surat utang dalam negeri.
(2)Jangka waktu pelunasan, masa tenggang, besarnya angsuran pokok, dan tingkat bunga serta cara pembayaran surat utang tersebut ditetapkan Menteri Keuangan.

Pasal 2

Bank Indonesia dan/atau masyarakat dapat membeli surat utang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1.

Pasal 3

(1)Pada tahap pertama akan diterbitkan surat utang senilai Rp. 80.000.000.000.000,00 (delapan puluh triliun rupiah).
(2)Penerbitan surat utang tahap berikutnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan kebutuhan.
(3)Penerimaan surat utang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diperuntukkan bagi pembayaran penggantian dana yang telah dikeluarkan Bank Indonesia terhadap bank-bank yang dialihkan kepada BPPN.

Pasal 4

Kewajiban yang timbul sebagai akibat diterbitkannya surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar … Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 April 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 April 1998 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA ttd. SAADILLAH MURSJID LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 77

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan ketentuan tentang pinjaman dalam negeri dalam bentuk surat utang dengan Keputusan Presiden. Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
1. 2.Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum;
2. 3.Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
3. 4.Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1998 tentang Tugas Dan Kewenangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 49);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PINJAMAN DALAM NEGERI DALAM BENTUK SURAT UTANG.

Pasal 1

…

Pasal 1

(1)Untuk kepentingan penyehatan perbankan nasional yang dilaksanakan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Pemerintah menerbitkan surat utang dalam negeri.
(2)Jangka waktu pelunasan, masa tenggang, besarnya angsuran pokok, dan tingkat bunga serta cara pembayaran surat utang tersebut ditetapkan Menteri Keuangan.

Pasal 2

Bank Indonesia dan/atau masyarakat dapat membeli surat utang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1.

Pasal 3

(1)Pada tahap pertama akan diterbitkan surat utang senilai Rp. 80.000.000.000.000,00 (delapan puluh triliun rupiah).
(2)Penerbitan surat utang tahap berikutnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan kebutuhan.
(3)Penerimaan surat utang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diperuntukkan bagi pembayaran penggantian dana yang telah dikeluarkan Bank Indonesia terhadap bank-bank yang dialihkan kepada BPPN.

Pasal 4

Kewajiban yang timbul sebagai akibat diterbitkannya surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 55 Tahun 1998

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 26 Tahun 1998

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 27 Tahun 1998

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 34 Tahun 1998

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 26 Tahun 1998

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 27 Tahun 1998

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 34 Tahun 1998