DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 29 Tahun 1984

Nomor: 29
Tahun: 1984
Ditetapkan: 21 April 1984
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 129

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kembali ketentuan-ketentuan tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana disempurnakan dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981. Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945;

2.Indische Comptabiliteitswet (Stbl.1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53). MEMUTUSKAN : Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta seluruh lampirannya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980; Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

BAB I

PEDOMAN POKOK

Pasal 1

(1)Tahun Anggaran berlaku dari tanggal 1 April sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya;
(2)Anggaran …
(2)Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam suatu tahun anggaran mencakup semua penerimaan dan pengeluaran anggaran yang selama tahun anggaran :
1. a.dimasukkan dalam dan/atau dikeluarkan dari Kas Negara atau Kantor yang diserahi pekerjaan Kas Negara;
2. b.diperhitungkan antar bagian anggaran;
3. c.dibukukan pada rekening-rekening tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
4. d.diterima dan/atau dikeluarkan oleh Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Pasal 2

(1)Jumlah-jumlah yang dimuat dalam Anggaran Belanja Negara merupakan batas tertinggi untuk masing-masing pengeluaran;
(2)Dengan Keputusan Presiden ditetapkan perincian lebih lanjut :
1. a.untuk tiap jenis penerimaan anggaran pada Sumber-sumber Anggaran Rutin dan Sumber-sumber Anggaran Pembangunan ke dalam masing-masing Bagian Anggaran;
2. b.untuk tiap sub sektor dalam Anggaran Belanja Rutin ke dalam program, kegiatan, dan jenis pengeluaran serta ke dalam masing- masing Bagian Anggaran;
3. c.untuk tiap sub sektor dalam Anggaran Belanja Pembangunan ke dalam program dan proyek serta ke dalam masing-masing Bagian Anggaran.

Pasal 3

(1)Menteri Keuangan mengatur penyediaan uang untuk membiayai Anggaran Belanja Negara dalam batas-batas pelaksanaan prinsip Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berimbang;
(2)Anggaran Belanja Rutin dibiayai dari penerimaan sumber-sumber Anggaran Rutin berupa penerimaan anggaran rutin dalam negeri dan penerimaan anggar an rutin luar negeri sedangkan Anggaran Belanja Pembangunan dibiayai dari tabungan Pemerintah dan penerimaan sumber-sumber Anggaran Pembangunan berupa nilai lawan bantuan program dan bantuan proyek, bantuan teknis, serta bantuan luar negeri lainnya.

Pasal 4

(1)Departemen, Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Kejaksanaan Agung, Sekretariat Negara, dan Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Departemen/Lembaga tidak diperkenankan melakukan tindakan yang mengakibatkan beban atas Anggaran Belanja Negara jika dana untuk membiayai tindakan itu tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam Anggaran Belanja Negara;
(2)Departemen/Lembaga …
(2)Departemen/Lembaga tidak diperkenankan melakukan pengeluaran atas beban Anggaran Belanja Negara untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan dalam Anggaran Belanja Negara;
(3)Pengeluaran atas beban Anggaran Belanja Negara dilakukan berdasarkan bukti atas hak yang sah untuk memperoleh pembayaran;
(4)Pengeluaran atas beban Anggaran Belanja Negara dilakukan dengan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO);
(5)Penerimaan Departemen/Lembaga baik dalam maupun luar negeri adalah penerimaan anggaran, dan oleh karena itu tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran, akan tetapi disetor sepenuhnya dan pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
(6)Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai akibat dari penjualan dan/atau pemborongan/pemborongan/pembelian oleh dan/atau untuk Negara, adalah hak Negara. Penerimaan tersebut apabila berupa uang harus disetor kepada Kas Negara dan apabila berupa barang menjadi milik Negara;
(7)Ketertiban yang ditetapkan oleh Menteri, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Jaksa Agung, Panitia Mahkamah Agung, Sekretarias Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang selanjutnya disebut Menteri/Ketua Lembaga, serta keputusan-keputusan lainnya yang lebih rendah yang bertentangan dengan atau tidak sesuai dengan ayat (5), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

(1)Dalam melaksanakan pengeluaran anggaran sejauh mungkin diusahakan standardisasi;
(2)Menteri/Ketua Lembaga yang bersangkutan menetapkan peraturan mengenai standardisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Keuangan;
(3)Harga satndar untuk pelbagai jenis barang dan kegiatan ditetapkan secara berkala.

Pasal 6

(1)Departemen/Lembaga yang mempunyai sumber penerimaan anggaran selambat-lambatnya pada akhir bulan April tahun anggaran bersangkutan, dengan keputusan menetapkan bendaharawan yang diwajibkan menagih, menerima, dan melakukan penyetoran penerimaan anggaran;
(2)Direktorat Jenderal …
(2)Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan dan Badan-badan lain yang melakukan pembayaran untuk barang dan jasa dari belanja negara dan/atau belanja daerah ditetapkan sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya;
(3)Departemen/Lembaga :
1. a.mengadakan intensifikasi penerimaan anggaran yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya baik mengenai jumlahnya maupun kecepatan penyetorannya;
2. b.mengintensifkan penagihan dan pemungutan piutang Negara;
3. c.melakukan penuntutan/pemungutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh Negara;
4. d.mendintensifkan pemungutan sewa atas penggunaan barang-barang milik Negara oleh pihak ketiga;
5. e.melakukan penuntutan/pemungutan denda yang telah diperjanjikan;
6. f.menentukan sanksi terhadap kelalaian pembayaran atas piutang- piutang Negara tersebut di atas.
(4)Menteri Keuangan menetapkan barang-barang jenis tertentu milik Negara yang dapat dipergunakan oleh pihak ketiga dengan pembayaran sewa. Hasil pembayaran sewa tersebut merupakan penerimaan anggaran;
(5)Menteri/Ketua Lembaga yang bersangkutan menetapkan tarif sewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri Keuangan;
(6)Departemen, Lembaga, Satuan Kerja, Proyek yang tidak atau tidak sepenuhnya, lambat atau lalai dalam melakukan penyetoran ke Kas Negara atas penerimaan anggaran yang diterimanya dapat dikenakan tindakan berupa diperhitungkannya jumlah yang tidak disetor dengan jumlah dana yang tersedia dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK) atau Daftar Isian Proyek (DIP) bersangkutan cq. dengan pembayaran uang untuk dipertanggungjawabkan (UUDP) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (10).

Pasal 7

(1)Departemen/Lembaga menetapkan kebijaksanaan untuk mengadakan pungutan dan/atau menentukan besarnya pungutan setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri Keuangan;
(2)Departemen/Lembaga tidak diperkenankan mengadakan pungutan atau tambahan pungutan yang tidak tercakup dalam Anggaran Pendapatan Negara;
(3)Penghuni rumah dinas atau rumah negeri dikenakan pembayaran sewa rumah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri Keuangan.

Pasal 8

…

Pasal 8

Departemen, Lembaga, Kantor, Satuan Kerja, Proyek dan Badan Usaha Milik Negara dalam rangka usaha peningkat an penerimaan Anggaran Pendapatan Negara, menyampaikan bahan-bahan keterangan untuk keperluan perpajakan kepada Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak. Pajak 9

(1)Orang atau Badan yang melakukan pemungutan atau penerimaan uang Negara menyetor seluruhnya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah penerimaannya kepada :
1. a.Kantor Kas Negara (KKN) atau ke dalam rekening Kas Negara pada Bank Indonesia, bank milik Pemerintah lainnya atau Giro Pos;
2. b.Rekening pada bank di luar negeri atas nama Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri cq. Menteri Keuangan sepanjang mengenai penerimaan anggaran di luar negeri.
(2)Bendaharawan penerima/penyetor berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menyetor seluruh penerimaan anggaran yang telah dipungutnya dalam waktu-waktu yang ditentukan, sekurangkurangnya sekali seminggu;
(3)Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan dan Badan-badan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sebagai wajib pungut sebagai pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya menyetor seluruh penerimaan pajak yang dipungutnya dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
(4)Penyetoran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan ke Kantor Kas Negara atau kedalam rekening Kas Negara pada Bank Indonesia, bank milik Pemerintah lainnya atau Giro Pos dengan uang tunai dan/atau cek/giro yang ditarik sendiri oleh pemungut yang bersangkutan;
(5)Wajib setor lainnya melaksanakan penyetoran ke Kantor Kas Negara atau ke dalam rekening Kas Negara pada Bank Indonesia, bank milik Pemerintah lainnya atau Giro Pos dengan uang tunai dan/atau cek/giro yang baru dapat dianggap sah setelah Kantor Kas Negara menerima nota kredit yang bersangkutan;
(6)Bendaharawan penerima/penyetoran berkala dilarang menyimpan uang dalam penguasaannya :
1. a.lebih dari batas waktu yang telah ditetapkan dalam ayat (2);
2. b.atas nama pribadi pada suatu bank/Giro Pos;
3. c.atas nama instansinya pada suatu bank/Giro Pos, kecuali atas izin Menteri Keuangan yang ditetapkan dengan suatu surat keputusan.
(7)Barangsiapa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) dapat dikenakan tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(8)Penerimaan anggaran dibukukan menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 10

…

Pasal 10

(1)Bendaharawan penerima/penyetor berkala selambat-lambatnya pada tanggal 10 tiap bulan menyampaikan pertanggungjawaban kepada Departemen/Lembaga masing-masing tentan penerimaan dan penyetoran penerimaan anggaran dalam bulan sebelumnya yang menjadi tanggungjawabnya, dan tembusannya kepada Inspektorat Jenderal Departemen/Unit Pengawasan pada Lembaga yang bersangkutan serta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran setempat;
(2)Berdasarkan pertanggungjawaban yang diterimanya dari para Bendaharawan penerima/penyetor berkala dalam lingkungan Departemen/Lembaga masing-masing selambat-lambatnya pada akhir tiap bulan semua Departemen/Lembaga menyampaikan laporan bulanan kepada Departemen Keuangan mengenai penerimaan anggaran yang dilakukan bendaharawan penerima di lingkungannya dalam bulan sebelumnya sebagai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan Negara yang menjadi tanggung jawabnya.

Isi peraturan

Teks129PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Indische Comptabiliteitswet (Stbl.1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53). MEMUTUSKAN : Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta seluruh lampirannya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980; Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

BAB I

PEDOMAN POKOK

Pasal 1

(1)Tahun Anggaran berlaku dari tanggal 1 April sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya;
(2)Anggaran …
(2)Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam suatu tahun anggaran mencakup semua penerimaan dan pengeluaran anggaran yang selama tahun anggaran :
1. a.dimasukkan dalam dan/atau dikeluarkan dari Kas Negara atau Kantor yang diserahi pekerjaan Kas Negara;
2. b.diperhitungkan antar bagian anggaran;
3. c.dibukukan pada rekening-rekening tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
4. d.diterima dan/atau dikeluarkan oleh Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Pasal 2

(1)Jumlah-jumlah yang dimuat dalam Anggaran Belanja Negara merupakan batas tertinggi untuk masing-masing pengeluaran;
(2)Dengan Keputusan Presiden ditetapkan perincian lebih lanjut :
1. a.untuk tiap jenis penerimaan anggaran pada Sumber-sumber Anggaran Rutin dan Sumber-sumber Anggaran Pembangunan ke dalam masing-masing Bagian Anggaran;
2. b.untuk tiap sub sektor dalam Anggaran Belanja Rutin ke dalam program, kegiatan, dan jenis pengeluaran serta ke dalam masing- masing Bagian Anggaran;
3. c.untuk tiap sub sektor dalam Anggaran Belanja Pembangunan ke dalam program dan proyek serta ke dalam masing-masing Bagian Anggaran.

Pasal 3

(1)Menteri Keuangan mengatur penyediaan uang untuk membiayai Anggaran Belanja Negara dalam batas-batas pelaksanaan prinsip Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berimbang;
(2)Anggaran Belanja Rutin dibiayai dari penerimaan sumber-sumber Anggaran Rutin berupa penerimaan anggaran rutin dalam negeri dan penerimaan anggar an rutin luar negeri sedangkan Anggaran Belanja Pembangunan dibiayai dari tabungan Pemerintah dan penerimaan sumber-sumber Anggaran Pembangunan berupa nilai lawan bantuan program dan bantuan proyek, bantuan teknis, serta bantuan luar negeri lainnya.

Pasal 4

(1)Departemen, Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Kejaksanaan Agung, Sekretariat Negara, dan Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Departemen/Lembaga tidak diperkenankan melakukan tindakan yang mengakibatkan beban atas Anggaran Belanja Negara jika dana untuk membiayai tindakan itu tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam Anggaran Belanja Negara;
(2)Departemen/Lembaga …
(2)Departemen/Lembaga tidak diperkenankan melakukan pengeluaran atas beban Anggaran Belanja Negara untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan dalam Anggaran Belanja Negara;
(3)Pengeluaran atas beban Anggaran Belanja Negara dilakukan berdasarkan bukti atas hak yang sah untuk memperoleh pembayaran;
(4)Pengeluaran atas beban Anggaran Belanja Negara dilakukan dengan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO);
(5)Penerimaan Departemen/Lembaga baik dalam maupun luar negeri adalah penerimaan anggaran, dan oleh karena itu tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran, akan tetapi disetor sepenuhnya dan pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
(6)Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai akibat dari penjualan dan/atau pemborongan/pemborongan/pembelian oleh dan/atau untuk Negara, adalah hak Negara. Penerimaan tersebut apabila berupa uang harus disetor kepada Kas Negara dan apabila berupa barang menjadi milik Negara;
(7)Ketertiban yang ditetapkan oleh Menteri, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Jaksa Agung, Panitia Mahkamah Agung, Sekretarias Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang selanjutnya disebut Menteri/Ketua Lembaga, serta keputusan-keputusan lainnya yang lebih rendah yang bertentangan dengan atau tidak sesuai dengan ayat (5), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

(1)Dalam melaksanakan pengeluaran anggaran sejauh mungkin diusahakan standardisasi;
(2)Menteri/Ketua Lembaga yang bersangkutan menetapkan peraturan mengenai standardisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Keuangan;
(3)Harga satndar untuk pelbagai jenis barang dan kegiatan ditetapkan secara berkala.

Pasal 6

(1)Departemen/Lembaga yang mempunyai sumber penerimaan anggaran selambat-lambatnya pada akhir bulan April tahun anggaran bersangkutan, dengan keputusan menetapkan bendaharawan yang diwajibkan menagih, menerima, dan melakukan penyetoran penerimaan anggaran;
(2)Direktorat Jenderal …
(2)Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan dan Badan-badan lain yang melakukan pembayaran untuk barang dan jasa dari belanja negara dan/atau belanja daerah ditetapkan sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya;
(3)Departemen/Lembaga :
1. a.mengadakan intensifikasi penerimaan anggaran yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya baik mengenai jumlahnya maupun kecepatan penyetorannya;
2. b.mengintensifkan penagihan dan pemungutan piutang Negara;
3. c.melakukan penuntutan/pemungutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh Negara;
4. d.mendintensifkan pemungutan sewa atas penggunaan barang-barang milik Negara oleh pihak ketiga;
5. e.melakukan penuntutan/pemungutan denda yang telah diperjanjikan;
6. f.menentukan sanksi terhadap kelalaian pembayaran atas piutang- piutang Negara tersebut di atas.
(4)Menteri Keuangan menetapkan barang-barang jenis tertentu milik Negara yang dapat dipergunakan oleh pihak ketiga dengan pembayaran sewa. Hasil pembayaran sewa tersebut merupakan penerimaan anggaran;
(5)Menteri/Ketua Lembaga yang bersangkutan menetapkan tarif sewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri Keuangan;
(6)Departemen, Lembaga, Satuan Kerja, Proyek yang tidak atau tidak sepenuhnya, lambat atau lalai dalam melakukan penyetoran ke Kas Negara atas penerimaan anggaran yang diterimanya dapat dikenakan tindakan berupa diperhitungkannya jumlah yang tidak disetor dengan jumlah dana yang tersedia dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK) atau Daftar Isian Proyek (DIP) bersangkutan cq. dengan pembayaran uang untuk dipertanggungjawabkan (UUDP) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (10).

Pasal 7

(1)Departemen/Lembaga menetapkan kebijaksanaan untuk mengadakan pungutan dan/atau menentukan besarnya pungutan setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri Keuangan;
(2)Departemen/Lembaga tidak diperkenankan mengadakan pungutan atau tambahan pungutan yang tidak tercakup dalam Anggaran Pendapatan Negara;
(3)Penghuni rumah dinas atau rumah negeri dikenakan pembayaran sewa rumah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri Keuangan.

Pasal 8

…

Pasal 8

(1)Orang atau Badan yang melakukan pemungutan atau penerimaan uang Negara menyetor seluruhnya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah penerimaannya kepada :
1. a.Kantor Kas Negara (KKN) atau ke dalam rekening Kas Negara pada Bank Indonesia, bank milik Pemerintah lainnya atau Giro Pos;
2. b.Rekening pada bank di luar negeri atas nama Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri cq. Menteri Keuangan sepanjang mengenai penerimaan anggaran di luar negeri.
(2)Bendaharawan penerima/penyetor berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menyetor seluruh penerimaan anggaran yang telah dipungutnya dalam waktu-waktu yang ditentukan, sekurangkurangnya sekali seminggu;
(3)Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan dan Badan-badan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sebagai wajib pungut sebagai pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya menyetor seluruh penerimaan pajak yang dipungutnya dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
(4)Penyetoran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan ke Kantor Kas Negara atau kedalam rekening Kas Negara pada Bank Indonesia, bank milik Pemerintah lainnya atau Giro Pos dengan uang tunai dan/atau cek/giro yang ditarik sendiri oleh pemungut yang bersangkutan;
(5)Wajib setor lainnya melaksanakan penyetoran ke Kantor Kas Negara atau ke dalam rekening Kas Negara pada Bank Indonesia, bank milik Pemerintah lainnya atau Giro Pos dengan uang tunai dan/atau cek/giro yang baru dapat dianggap sah setelah Kantor Kas Negara menerima nota kredit yang bersangkutan;
(6)Bendaharawan penerima/penyetoran berkala dilarang menyimpan uang dalam penguasaannya :
1. a.lebih dari batas waktu yang telah ditetapkan dalam ayat (2);
2. b.atas nama pribadi pada suatu bank/Giro Pos;
3. c.atas nama instansinya pada suatu bank/Giro Pos, kecuali atas izin Menteri Keuangan yang ditetapkan dengan suatu surat keputusan.
(7)Barangsiapa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) dapat dikenakan tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(8)Penerimaan anggaran dibukukan menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 10

…

Pasal 10

(1)Bendaharawan penerima/penyetor berkala selambat-lambatnya pada tanggal 10 tiap bulan menyampaikan pertanggungjawaban kepada Departemen/Lembaga masing-masing tentan penerimaan dan penyetoran penerimaan anggaran dalam bulan sebelumnya yang menjadi tanggungjawabnya, dan tembusannya kepada Inspektorat Jenderal Departemen/Unit Pengawasan pada Lembaga yang bersangkutan serta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran setempat;
(2)Berdasarkan pertanggungjawaban yang diterimanya dari para Bendaharawan penerima/penyetor berkala dalam lingkungan Departemen/Lembaga masing-masing selambat-lambatnya pada akhir tiap bulan semua Departemen/Lembaga menyampaikan laporan bulanan kepada Departemen Keuangan mengenai penerimaan anggaran yang dilakukan bendaharawan penerima di lingkungannya dalam bulan sebelumnya sebagai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan Negara yang menjadi tanggung jawabnya.

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 29 Tahun 1984

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

PEDOMAN POKOK

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 10

Peraturan turunan (3)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 30 Tahun 1984

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 6 Tahun 1988

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 112 Tahun 1993

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

PEDOMAN POKOK

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 10

Peraturan turunan (3)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 30 Tahun 1984

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 6 Tahun 1988

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 112 Tahun 1993